KPK Panggil Petinggi DPRD Banten Terkait Suap Bank Banten

  • Share
kpk
Gedung KPK

JAKARTA, DOL – Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bergerilya dengan memeriksa semua petinggi DPRD Provinsi Banten. Pemeriksaan ini adalah sebagai saksi, terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD 2016 terkait pembentukan Bank Banten.

Menurut informasi yang diperoleh dari KPK, Para petinggi yang dipanggil dan diperiksa hari ini, Kamis (21/1) yakni Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatulloh dan tiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Nuraeni, Muflikah, serta Ali Zamroni.

Dimana Muflikhah merupakan politikus PPP, Nuraeni dari Demokrat, dan Ali Zamroni merupakan Politikus Partai Gerindra. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol (RT).

“Mereka kami panggil sebagai saksi untuk tersangka Ricky Tampinongkol (RT),” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi Wartawan,di Gedung KPK,Jl Rasuna Said Jakarta Selatan, Kamis (21/1).

Untuk diketahui bahwa Dalam APBD Banten tahun 2016 sebesar Rp 8,9 triliun terdapat penyertaan modal dari Pemprov Banten kepada PT BGD sebesar Rp 385 miliar. Anggaran ini akan digunakan PT BGD untuk membentuk Bank Banten yang dilakukan dengan mengakuisisi bank swasta. Terdapat empat bank swasta yang direkomendasikan PT BGD kepada Gubernur Banten, Rano Karno, yakni Bank Pundi, Bank Panin Syariah, Bank MNC, dan Bank Windu. Satu dari empat bank itu akan dipilih Rano untuk diakuisisi PT BGD menjadi Bank Banten.

Namun setelah APBD tersebut disahkan, Tim Satgas KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Banten, SM Hartono, anggota DPRD Banten Tri Satriya Santosa, dan Dirut PT BGD Ricky Tampinongkol di sebuah restoran di kawasan Serpong, Tangerang, Banten pada Selasa (1/12) lalu. Ketiganya ditangkap saat sedang bertransaksi suap untuk memuluskan pengesahan APBD Banten tahun 2016.

Untuk Kasus ini KPK telah menetapkan SM Hartono (SMH), Ricky (R) dan Tri Satriya (TS) sebagai tersangka penerima suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh : Yori

 583 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *