Dilaporkan Bakar Lahan, Bos PT RKA Harus Diperiksa

  • Share
djoko crop
RH Djoko Sudibyo, SH, Ketua Umum ICC

JAKARTA, DOL: Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Brigjen Pol Arief Sulistyanto diminta untuk segera memanggil, serta memeriksa direktur utama atau jajaran direksi PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) terkait dugaan pembakaran lahan di Kabupaten Melawi, Kalbar, beberapa waktu lalu.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Indonesia Crisis Center (ICC), RH Djoko Sudibyo, SH melalui surat tertulis tanggal 7 Desember 2015. Dalam surat No. 102/ICC/SRT/XII/ 2015 tersebut, disebut PT RKA adalah perusahaan PMA pengusaha Indonesia dan Malaysia.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, kebakaran hutan yang terjadi di Melawi ada unsur kesengajaan dalam rangka membuka lahan dengan cara membakar hutan,” kata Djoko Sudibyo.

Surat permintaan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut ditembuskan kepada Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Duta Besar Malaysia di Indonesia, Kapolri, Gubernur Kalimantan Barat, Kajati Kalimantan Barat, Bupati Melawi, Dirkrimsus Polda Kalimantan Barat, dan Kapolres Melawi.

Menurut RH Djoko Sudibyo, ICC adalah lembaga independen yang didirikan oleh tokoh-tokoh angkatan 45 DKI Jakarta dan bergerak dalam penegakan hukum, terutama membantu pemerintah dalam percepatan pemberantasan korupsi, medapat pengaduan dari masyarakat.

Pengaduan tersebut, katanya, antara lain karena masyarakat melihat sendiri ulah oknum-oknum perusahaan tersebut yang diduga sengaja membakar lahan. “Nah atas laporan tersebut kami meminta Kapolda Kalbar memeriksa bos PT RKA tersebut,” kata mantan anggota DPR-RI ini kepada Amunisi, Kamis (10/12) malam.
Jadi Tersangka

Sejauh ini, oknum pelaku pembakar hutan sudah diproses dan dijadikan tersangka. “Tapi, setidaknya, oknum itu hanya suruhan. Demi penegakan hukum kami minta Dirut atau para bos perusahaan tersebut diperiksa dan dijadikan tersangka juga,” imbuh RH Djoko Sudibyo.

Bahkan, katanya, masyarakat lebih ekstrem meminta agar pihak-pihak berwenang mencabut izin perusahaan itu dan mengadili para pelaku.

“Intinya, kami memang menyerahkan penyelidikan dan penyidikannya nanti kepada Polda Kalbar. Kami akan memantau terus perkembangannya,” ujar Djoko Sudibyo yang merasa yakin Polda Kalbar akan bergerak cepat, mengingat sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) No, 16 tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dalam Inpres tersebut Presiden memerintahkan kepada pimpinan Polri untuk meningkatkan langkah-langkah preventif dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta refresif dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kebakaran lahan dan hutan.

“Presiden juga menginstruksikan agar Polri meningkatkan koordinasi dalam proses penyidikan perkara kebakaran hutan dan lahan yang ditangani pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Instruksi tersebut sudah jelas, Jadi kami yakin Kapolda Kalbar segera melakukan pemanggilan,” ujar Djoko Sudibyo.

Selain diduga sengaja membakar lahan, perusahaan tersebut juga dinilai oleh masyrakat Melawi tidak serius berinvestasi di Indonesia karena diduga tidak berusaha mencegah kebakaran. “Padahal, masih menurut Inpres tadi, dalam point c disebutkan pemegang izin usaha kehutanan wajib memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta melaksanakan pengendalian kebakaran hutan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai standar yang ditentukan,” urai H Djoko Sudibyo.

Indikasi bahwa PT RKA tidak serius karena perusahaan tersebut diduga tidak memiliki alat-alat untuk mengendalikan kebakaran hutan yang standar, sehingga ketika api membesar membakar lahan tak mampu mengendalikannya.

Sementara sumber-sumber berdekatan dengan PT RKA menyatakan tuduhan masyarakat tersebut tidak benar karena perusahaan sudah memenuhi standar seperti yang ditetapkan pemerintah. (tim)

 2,458 total views,  3 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *