Pemenang Proyek Uji Kompetensi SIM Tidak Fair

neta s pane

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM– Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan, pada dasarnya setiap perusahaan boleh ikut serta dalam proses tender pengadaan di Polri. Tentunya, harus memenuhi kualifikasi atau standar yang dibutuhkan serta ditentukan Polri.

“Jadi meskipun PT SPS sudah menang di Surabaya sebagai  perusahaan yang berwenang untuk melakukan uji kompetensi sebagai pihak yang menyelenggarakan sekolah pengemudi untuk pembuatan SIM A umum ke atas tentunya perusahaan itu harus benar teruji. Bukan berdasarkan kedekatan,” kata Neta S Pane, Rabu (3/1/2018).

eta pun menyatakan, jika perusahaan itu memang benar memenuhi semua kriteria, termasuk standar atau lebih dari yang dibutuhkan, maka perusahaan itu tetap bisa ikut melakukan hal yang sama di Jakarta atau di daerah lain.

Tapi, sekali lagi kata Neta, tentunya perusahaan itu harus memenuhi kreteria yang ditentukan. Harus fairplay dan tidak boleh berkolusi.

Menyangkut adanya kabar aksi boyong sejumlah pejabat polri ke Jepang, menurut Neta, jika itu benar adanya berindikasi tidak fairplaynya perusahaan itu untuk mendapatkan “pekerjaan” di Polri.

“Aksi teraebut bisa terkatagori sebagai “service” yang bernuansa kolusi. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan KPK perlu mencermati aksi boyong pejabat Polri ini,” tegas Neta.

IPW berharap Kapolri mencermatinya agar tidak muncul opini yang merusak citra kepolisian yang saat ini sudah semakin baik. Apalagi jika ada indikasi bahwa perusahaan itu milik anggota Polri yang masih aktif, tentunya keterlibatan perusahaan itu dalam penyelenggaraan sekolah mengemudi perlu diusut dengab serius.

Sebab, tambah Neta, anggota polri aktif jelas jelas tidak boleh berbisnis di lingkungan kepolisian karena akan terjadi konflik kepentingan yang bisa merugikan masyarakat.

“Jika benar perusahaan tersebut milik anggota polisi aktif, semua keterlibatan bisnisnya di Polri harus segera dihentikan. Propam dan Irwasum harus pula segera turun tangan mengusut aksi boyong pejabat Polri ke Jepang. Sebab aksi ini bisa diduga sebagai kolusi dan gratifikasi yang sarat dengan dugaan pelanggaran terhadap UU tindak pidana korupsi,” kata Neta lagi.

Jika dibiarkan bukan mustahil KPK akan turun tangan mengusutnya. Untuk menghindari hal hal negatif Polri memang harus menghindari aksi monopoli dalam penyelenggaraan sekolah mengemudi sebagai sarana kompetensi untuk mendapatkan SIM A Umum ke atas.

“Apalagi sampai memboyong sejumlah pejabat Polri ke jepang ini tentu sangat memprihatinkan,” tutupnya.

Berita sebelumnya, menyebutkan bahwa PT SPS telah melakukan kegiatannya di wilayah hukum kepolisian Purwakarta. Apa yang dilakukan PT SPS, meski ada positifnya, sempat dikeluhkan pemohon SIM A Umum di sana.

Keluhan mereka, tidak hanya proses yang memakan waktu tambahan, tapi biaya yang harus dikeluarkan pun menjadi bertambah. Sementara pemohon SIM A Umum hampir rata-rata golongan masyarakat bawah.(kh)

:

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*