Putusan Denda Tilang Lebih Kecil dari Ancaman Bikin Pelanggar Tak Kapok

  • Share

JAKARTA,Deteksionline.com – Perkara penyelesaian pelanggaran lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 211 sd 2016, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 267 sd Pasal 269 dan Perma No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

Penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan Jalan, dapat dilakukan oleh petugas Kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil (Dishub), sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan Jalan diperiksa menurut acara pemeriksaaan cepat dalam arti tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (BAP), hanya dalam bentuk catatan untuk segera diserahkan ke pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

“Dalam perkara pelanggaran lalu lintas masih terikat pada sistim CJS yang melibatkan penyidik, penuntut umum dan pengadilan yang masing memiliki kewenangan yang tidak boleh dintervensi,” ujar Pemerhati transportasi Budiyanto, melalui keterangan tertulinya yang di terima di Jakarta, Rabu, (25/8/2021).

Ia melanjutkan, penyidik mengirim berkas dan atas kuasa PU demi hukum menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa ke pengadilan negeri. Untuk penuntut umum, kewenangannya, antara lain: melaksanakan putusan dalam perkara lalu lintas.

Sementara pengadilan negeri memiliki kewenangan memeriksa dan menetapkan putusan terhadap pelanggaran lalu lintas.

“Masing-masing instansi memiliki kewenangan yang tidak boleh diintervensi yang dijamin oleh undang-undang,” ucapnya.

Di dalam Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan pidana pelanggaran lalu lintas, baik pidana penjara, kurungan dan atau ancaman denda maksimal. Selama ini, kata Budiyanto, penetapan putusan dalam pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan hanya diberlakukan hukuman denda.

Berdasarkan pengamatan secara empiris, kata dia, bahwa selama ini penetapan putusan denda dari pengadilan masih jauh dari ancaman denda maksimal. Sebagai contoh: Pelanggaran rambu-rambu atau marka, ancanan denda maksimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun dalam putusan masing-masing pengadilan masih bervariasi, ada yang memutuskan Rp 200.000 (dua ratus ribu) atau Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu), demikian pula dalam pelanggaran lalu lintas yang lainnya.

“Ringannya putusan denda dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdampak pada sulitnya membangun rasa jera terhadap para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan,” jelas mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya ini.

Sehingga, menurutnya perlu dibangun semangat dan spirit yang sama terhadap para stakeholders dalam menyikapi pelanggaran lalu lintas, yang pada akhirnya dapat menciptakan disiplin berlalu lintas. Dengan disiplin berlalu lintas, akan dapat terhindar dari resiko kecelakaan.

“Ingat bahwa berbicara masalah lalu lintas dan angkutan jalan memiliki dimensi yang luas, karena akan berkaitan dengan urat nadi kehidupan, budaya tertib dan modernitas,” tutupnya. (Ulis /Gomes).

 94 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *