Antisipasi Curang di PSU Kalsel, Warga Bentuk Koalisi

  • Share

KALSEL, Deteksionline.com;Merespon putusan Mahkamah Konstitusi (19/3) yang memerintahkan pemilihan suara ulang (PSU) di tiga wilayah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sejumlah warga dan aktivis demokrasi langsung membentuk dan mendeklarasikan lembaga swadaya masyarakat bernama Koalisi Pemilu Jujur dan Adil (KOPJA Kalsel).

Ketua KOPJA Kalsel, Didi Ahmadi menjelaskan, lembaga yang baru dibentuknya itu sebagai respon nyata kepedulian warga dalam mengawal pelaksanaan PSU di 827 TPS agar berlangsung jujur dan adil tanpa kecurangan lagi. Lembaga baru yang diketuainya itu menilai, belakangan ini ada indikasi kuat, salah satu pasangan calon gubernur Kalsel akan melakukan kecurangan, yaitu dengan ‘gerilya’ kotor membagi-bagi uang ke warga.

Bahkan, menurut Didi, dalam memuluskan aksi busuknya itu, disinyalir mulai melibatkan sejumlah oknum aparat desa dan kelurahan sampai ke RT/RW. Tujuannya, agar distribusi uang yang mau dibagikan itu berjalan rapih dan mulus.

Terkait hal itu, lanjut Didi, jika pada saatnya mereka terbukti, lembaga yang dipimpinnya itu akan segera melaporkan ke pihak-pihak terkait. Termasuk, jika ada oknum aparat desa, kelurahan, RT/RW atau siapa saja yang terbukti melakukan itu, pihaknya siap menyeret mereka ke ranah hukum.

“Jangan coba-coba ada pasangan cagub yang merasa memiliki banyak uang mau menyogok rakyat dengan politik uang. Sebab, dalam konstitusi hukum kita sudah jelas ada pasal yang menyebutkan, bahwa mereka yang memberi dan menerima dalam politik uang di Pilkada ini bisa dipidana. Silakan, kalau ada yang mau berurusan dengan hukum,” tegasnya.

Karena itulah, dia beserta seluruh civil society akan mengawal indikasi kecurangan pemilihan suara ulang itu dengan sangat ketat. Sehingga, tak ada lagi ruang yang bisa memberi kesempatan kepada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berbuat curang, termasuk politik uang.

“Kita sudah punya mata dan telinga di setiap RT dan RW. Kalau ada yang nekad melakukan politik uang dan kecurangan, termasuk oknum lurah dan kepala desa, kita akan pidanakan mereka. Pokoknya, kami akan pelototi 24 jam lurah, kepala desa, ketua RW dan RT agar mereka tidak dijadikan alat praktik politik uang yang bisa menyengsarakan diri mereka sendiri,” tandasnya.

Didi menegaskan, dirinya dan semua kelompok civil society sangat berkepentingan dengan pelaksanaan PSU ini berlangsung jurdil, tanpa kecurangan. Sebab, kalau seorang pemimpin terpilih hasil dari kecurangan, maka saat memimpin nanti pun dia pasti akan mencurangi rakyat, baik melalui korupsi, kebijakan yang merugikan rakyat, dan bahkan menindas rakyat alias dzolim.
Didi juga mengingatkan kepada seluruh warga di wilayah PSU untuk tidak tergiur dengan iming-iming uang untuk memilih calon gubernur.

“Walaupun, saya yakin, rakyat sudah makin cerdas. Mungkin saja uangnya diam-diam diambil, tapi milihnya calon gubernur yang lebih bersih. Karena rakyat tahu, calon gubernur yang lakukan politik uang pasti akan korupsi,” ungkapnya.

penulis Tim

 271 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *