Pengamat Sebut Adanya Dugaan Manipulatif Dokumen Proyek Pengairan

  • Share

BANYUWANGI, Deteksionline.com- Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Andi Purnama turut menyoroti terkait dugaan proyek ‘bodong’ milik Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi yang tengah ramai diberitakan sejak awal April ini.

Andi mengungkapkan jika pihaknya tidak fokus dalam satu pemberitaan terkait adanya dugaan tindak pemerasan oleh beberapa rekan jurnalis kepada penyedia jasa akan tetapi dirinya akan menyoroti dugaan manipulatif maupun maladministrasi yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Saya tidak mengambil atensinya dari permasalahan tersebut, biar para penasehat hukumnya dari kedua belah pihak saja yang bicara soal itu untuk membuktikan tindakan atau tuduhan benar adanya atau tidak, biar kuasa hukumnya yang mempunyai kompetensi untuk berbicara hal itu,” ujar Andi dalam keterangan persnya, Banyuwangi, Sabtu (10/4/2021).

Andi menambahkan, pemerintah seharusnya melaksanakan tahapan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku.

“Saya akan menyikapi materi yang terkait proses pengadaan barang dan jasanya saja, dengan metoda tender sesuai aturan Perundang-undangan, Jangan sampai proses pengadaan tersebut disusun dan mengakibatkan keluarnya dana yang bersumber dari keuangan Negara APBN/APBD, bukan dokumen-dokumen yang diduga fiktif maupun manipulatif atas penyusunannya, baik pihak Pemerintah sebagai pemberi tugas, dan pihak swasta yang ditunjuk sebagai penyedia barang dan jasa,” terang Andi.

Menurutnya, Sesuai dengan instruksi Menteri Keuangan bahwa dalam penyusunan kegiatan pembangunan harus disusun dengan Pagu secara Indikatif, tidak boleh kegiatan atas kesatuan anggaran yang diajukan pada negara berupa lagi anggaran secara Definitif.

“Ini artinya semua tahapan kegiatan yang akan mengakibatkan anggaran keluar, ada dasar hukumnya, seperti fixnya Gambar Forcon, Spek teknis dan Kreteria, Perencanaan Rencana Biaya Pekerjaan, Dokumen Kontrak, Dokumen tahapan-tahapan Lelang,” terang andi.

Bahkan lebih jauh lagi, proses dokumen pengawasan dan pengendalian juga menjadi dasar hukum pengeluaran keuangan negara, Bila ini dilanggar maka akan ada akibat-akibat hukum dan Konsekwensinya baik pemberi dan penerima tugas.

“Bisa juga hal ini masuk dalam ranah Pidana (KUHP), UU Tipikor bilamana dokumen-dokumen tersebut memang menjadi kebenaran (terbukti fiktif manipulatif,” imbuhnya.

Selain itu, kata Andi, Pihak-pihak jurnalis, aktifis dan seluruh elemen yang tergabung dalam organisasi maupun kelembagaan harus menyikapi hal ini, selain sebagai kontrol publik atas kegiatan fasilitas publik juga harus berani mempertanyakan terkait kualitas hasil proyek tersebut.

“Asas-asas yang menjadi pemberat tanggung jawab, dapat dilaksanakan dengan Fairnes, Accontable, Keterbukaan untuk menghindari dari Kolusi, Korupsi dan permainan anggaran yang hanya dikendalikan para oknum yang sengaja membuat sistem koruptif,” pungkasnya.(tim)

 314 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *