Kunjungi Mentawai, Dirjen PPDT Sri Haryanto Bahas Pemekaran Desa

  • Share

Mentawai, deteksionline.com- Untuk menindaklanjuti permintaan Pemerintah Daerah tentang pemekaran desa dan pembangunan parawisata daerah tertinggal di Mentawai, Dirjen Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Sri Haryanto mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin (29/3/2021).

“Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus ada pakarsa, dengan pakarsa itu, pemerintah desa itu diharapkan, sama dengan pemekaran daerah, artinya bersama-sama kita berdiskusi tentang perencanaan, penataan, pemerintah desa, hal ini yang paling penting bagi kita,” kata Dirjen kepada Deteksi Online.

Lanjutnya, kita tidak bicara soal wilayah desa, tetapi bagaimana kita melihat sosiologi masyarakat Mentawai itu sendiri, apakah desa dan masyarakat berangkat dari aspirasi lalu yang didukung oleh Pemerintah Daerah.

“Nah memang benar-benar kita lihat nanti tidak terjadi pemahaman persepsi, jangan sampai pemerintah pusat keputusan bahwa oke ini karena kepentingan Pemerintah Daerah saja,” terang Sri Haryanto.

Tetapi Pemekaran Desa adalah sebenarnya aspirasi masyarakat Mentawai, Dirjen menyatakan ada beberapa pertemuan di Desa-desa di Mentawai, sehingga kami datang kami cek, kami akan diskusi yang tidak salah paham dan konflik, ditengah-tengah masyarakat.

“Yang penting semua sudah berdiskusi antara desa dan dusun – dusun serta tokoh masyarakat,” kata Dirjen Ir. Sri Haryanto.

Dirjen mengatakan saya yakin Kepulauan Mentawai itu selalu memakai rumusan -rumusan yang ada peraturan-peraturan tentang Desa no. 1 tahun 2017, tentang wilayah dan kondisi yang ada di desa, teman -teman tim ada dari Kementerian Desa dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Kita menjadi Duta Perwakilan yang ada di pusat dengan teman -teman di Kepulauan Mentawai ini, nanti kita akan diskusikan dengan Kementerian yang lain,” kata Dirjen.

“Mudahan – mudahan kita sepakat bisa menyajikan dengan Kementerian Desa, akan mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Tetapi setelah selesai dulu, Kementerian Desa, lalu baru nanti prosesnya keluar dari Kepmen Mendagri, baru kemudian perda, sesudah terbentuk pendataan,” tambahnya.

Kemudian, sebenarnya konsep yang bagus menurut saya kata Dirjen, kita melihat dari geografis tata letak di Kepulauan Mentawai misalnya perencanaan kedepan dan sebagainya, tidak kalau kalau sudah ada pemekaran di Desa -desa lalu belakangan di tata lagi Kecamatannya.

“Sehingga nantinya, pendekatanya tetap kepada pelayanan masyarakat, bagaimana pelayanan pembangunan dari pemerintah terhadap madyarakat yang penting konsepnya, efektif dan efesien,” kata Haryanto.

“Ini jangkauan wilayah Pagai Selatan sampai Siberut Barat bagaimana menata kembali, kalau ada peluang berikutnya kepada Pemerintah Pusat, kalau ada semacam perhubungannya dengan Mentawai,” tuturnya Dirjen .. (delau)

 

 306 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *