Selain Kangkangi UU KIP, Mikron Juga Kangkangi UU Pers No.40 Tahun 1999

  • Share

Pangkalpinang,deteksionline.com-Mikron Antariksa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bangka Belitung masih bungkam alias tertutup sewaktu dikonfirmasi terkait penggunaan sumbangan dana dari pihak ke-3 untuk penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bangka Belitung, yang tersimpan di rekening Forum Babel Peduli, Kamis (7/1).

Padahal, jawaban Mikron Antariksa sangat ditunggu oleh Deteksi Online untuk disebarkan kepada masyarakat melalui berita di web deteksionline com dan di Tabloid Deteksi.

Mikron lupa bahwa kebebasan Pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau bahan lainnya tanpa campur tangan atau sensor dari pemerintah.

Dan juga didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 ayat 1 bahwa kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkanluaskan gagasan dan informasi dan ayat ke empat bahwa dalam mempertanggung-jawabkan pemberitaan di depan hukum, dan media mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berita antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan berpengetahuan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sementara terkait audit sumbangan dari pihak ke-3 untuk keperluan penanggulangan Covid-19 di Bangka Belitung, dikutip dari INTRIK.ID, Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka Darius, mengatakan bantuan dana penanggulangan covid dari pihak ketiga berupa uang tunai dan Barang.

Hal tersebut disampaikan Darius saat ditemui INTRIK.ID diruang kerjanya , Selasa ( 5/1/2021) sore.

“Selain anggaran pemerintah, pihak ketiga juga bantu untuk penanggulangan covid – 19 kepada Pemkab Bangka, berupa uang tunai dan Barang. Kalau bentuk uang tunai dikelola oleh yayasan seribu berkah,” kata Darius.

Dirinya juga menyampaikan, bantuan barang pihak ketiga masuk cacatan akutansi pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau bantuan barang habis pakai pihak ketiga, harus tercatat dulu di OPD atau kecamatan yang menerima. siapa menyumbang, apa – apa disumbang. Setelah itu dilaporkan ke DPPKAD untuk proses catatan akuntansi pengelolaan keuangan daerah. selesai didistribusi dilaporkan lagi,” pungkasnya.

Mengenai audit bantuan dana pihak ketiga, Darius menjelaskan Inspektorat tidak punya wewenang untuk itu.

“Soal bantuan dana tunai pihak ketiga, Inspektorat tidak punya wewenang mengauditnya, mengingat bukan anggaran pemerintah. Yayasan penerima lah bertanggung jawab ke publik,” ujarnya.

Berdasarkan pengawasan Inspektorat, penggunaan dana covid sesuai perencanaan serta penganggaran.

“Setelah kita lakukan Review dan audit, perencanaan dan penganggaran dana covid sudah sesuai kegunaannya. Pengawasan dana covid ini juga dilakukan BPK, BPKP,” tutupnya.

Sementara itu walau jawaban tidak singkron, Mikron sendiri ahirnya menjawab konfirmasi Deteksi Online dan mengarahkan Deteksi Online untuk melakukan konfirmasi kepada Sriwidayat, namun Mikron tidak menjelaskan dimana alamat kantor Forum Babel Peduli dan juga Mikron tidak memberikan nomor kontaknya.

” Sama pada prinsipnya untuk bantuan pihak ke tige yang berupa dana langsung ke Forum Babel Peduli yang diketuai oleh pak Sriwidayat, sehingga untuk lebih detail bisa dikonfirmasi kepada Beliau untuk lengkapnya”, jawab Mikron, Sabtu (9/1) sekira Pukul 17.00 Wib, melalui pesan Whats App.

(tim)

 365 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *