Kemenhub Siapkan Langkah Strategis, Tahun 2023 Bebas ODOL

  • Share

JAKARTA.Deteksionline.com–Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan program Bebas Over Dimensi dan Over Load (ODOL) pada tahun 2023. Semua jajaran Ditjen Perhubungan Darat pun diminta untuk tetap fokus melakukan berbagai upaya untuk mensukseskan program tersebut.

“Dalam melakukan law enforcement untuk ODOL ini kita memang mesti fokus. Pada tahun ini kita akan buat MoU dengan pihak terkait seperti Kementerian PUPR dan POLRI agar ini bisa diterapkan secara penuh pada tahun 2023,” jelas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (6/1).

Selanjutnya, Menhub meminta kepada seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang ada di Indonesia untuk tetap konsisten melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti misalnya melakukan pemotongan kendaraan. “Dengan kita tetap konsisten, masyarakat khususnya para pengemudi, pemilik truk, pelaku usaha dan pihak-pihak lainnya mengetahui bahwa pemerintah secara tegas melarang kendaraan dengan muatan ODOL untuk beroperasi,” katanya.

Sesuai hasil rapat koordinasi terkait angkutan mobil barang ODOL pada tahun 2020 yang dilakukan bersama stakeholder telah sepakati untuk menetapkan pelarangan angkutan ODOL akan berlaku penuh mulai awal 2023. Kesepakatan tersebut rencanannya akan dituangkan dalam bentuk MoU pada tahun ini.

Pada tahun 2021 ini, Kemenhub akan melakukan sejumlah kegiatan dalam upaya merealisasikan program bebas ODOL pada tahun 2023. Diantaranya melakukan pengembangan sistem e-inforcement, pengembangan integrasi sistem, pembentukan database pengemudi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, dan melaksanakan MoU dengan pihak-pihak terkait.

Saat ini terdapat 80 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang beroperasi di seluruh Indonesia guna mengawasi secara langsung muatan kendaraan. Dalam periode 1 Januari hingga 30 November 2020, kendaraan yang telah dilakukan pemeriksaan yaitu total berjumlah 993.375 unit kendaraan dengan hasil 706.790 unit kendaraan (71 persen) dinyatakan melanggar dan 32.968 (28 persen) dinyatakan tidak melanggar.

penulis : Imd

 241 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *