by

Masyarakat Ketapang dan FPRK Tolak UU Cipta Kerja

Ketapang, Deteksionline.com-
Ribuan warga Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat mendatangi DPRD Ketapang, Kamis (22/10).

Kedatangan ribuan warga Ketapang ini untuk melakukan demo karena aspirasi mereka menolak UU Cipta Kerja diabaikan pihak DPRD Ketapang dan Bupati Ketapang.

Seperti yang disampaikan Ketua FPRK Isa Ansari di dalam orasinya, aksi massa ini dilakukan sebagai wujud komitmen penolakan UU Cipta Kerja, dengan harapan Pemerintah Pusat bisa membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

“Kami meminta Pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja ini, jangan sampai hal ini akan membuat perpecahan antara massa dan pemerintah dan kami akan kembali lagi jika permintaan kami tidak ditanggapi”, Ucapnya.

Menurut FPRK, didalam beberapa bagian pada UU Cipta Kerja Omnibus Law dinilai ada isinya telah mencederai rasa keadilan, serta menghianati rakyat Indonesia, lalu dimana letak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

” Dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law jelas pemerintah sudah menghianati rakyat di dalam negeri sendiri, seperti yang sudah dibaca dari beberapa klaster dalam UU Cipta Kerja, yang rata-rata sudah merugikan seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, buruh, petani dan nelayan”, Ujar Isa Ansari dengan lantang.

Ia menambahkan, jika dalam waktu 7 hari kedepan pemerintah tidak merespon, kami bersama-sama masyarakat Kabupaten Ketapang akan menduduki DPRD Ketapang.

“Demi keamanan, ketertiban dan kemaslahatan umat di dalam negeri ini, dengan rasa hormat kami minta kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan segera UU Ciptaker itu”, Terang Isa Ansari.

Senada dengan FPRK, Abdullah Nurihman mantan anggota DPRD Kabupaten Ketapang menyesalkan adanya perundang-undangan yang dibuat oleh DPR pusat itu sangat tidak masuk akal. Menurutnya, DPR pusat dengan sengaja mau memecah belah antara rakyat dan pemerintah, akibatnya terjadi demo di mana-mana di seluruh Indonesia mau itu di provinsi serta di tingkat kabupaten.

“Seperti hari ini yang terjadi di Kabupaten Ketapang, kami meminta kepada pemerintah dan DPRD untuk dengan segera menyampaikan kepada Presiden Jokowi, untuk segera mencabut UU Cipta Kerja, dikarenakan UU Cipta Kerja itu nantinya sangat mensengsarakan rakyat, buruh petani, nelayan, semua dihadapkan dengan aparat, kami tidak mau di Kabupaten Ketapang ini terjadi perpecahan antara masyarakat dengan aparat Kepolisian dan TNI. Karena Kepolisian dan TNI adalah bagian dari saudara kami juga, dan kami tidak mau di provokator dari pihak manapun”, Tegasnya.

“Dikarenakan, kami sangat bangga dengan Dandim dan Kapolres Ketapang, karena sudah ikut membantu mengawali kami di gedung DPRD Ketapang”, Tambahnya.

Menanggapi aksi demo tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M Febriadi merasa bangga dengan rakyatya, walau dirinya baru mendarat dari Jakarta, Febriadi langsung menemui warga pendemo.

” Kepada masyarakat yang ikut dalam orasi bahwasanya hasil dari pada kelanjutan demo kemarin, saya sudah mengirimkan surat ke DPR RI dan saya sangat berterima kasih kepada Isa Anshari yang sudah menyampaikan orasinya dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang bersifat anarkis, dan saya merasa bangga dengan masyarakat Kabupaten Ketapang dalam menyampaikan orasinya dengan tertib”, Ungkapnya.

“Kami selaku anggota DPRD Kabupaten Ketapang tidak bisa untuk mengambil kebijakan hanya dapat menyampaikan hasil dari pada penyampaian surat ke DPR RI, dikarenakan keputusan adalah di DPR dan pemerintah pusat dan langsung dari Presiden”, Lanjut Febriadi.

Penulis : Dedi Sumarni

 285 total views,  6 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed