by

Pasang Plang di Atas Lahan Warga, Oknum Polres Banyuasin Dilaporkan ke Kapolri

JAKARTA, Deteksionline.com: Oknum petugas dari Polres Banyuasin, Sumatera Selatan diadukan kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis atas tindakan pemasangan plang di atas lahan warga tanpa dasar hukum yang jelas.

Pengaduan dilakukan oleh Budi Suranto Bangun SH,MH,  Tony Budi Yanto, dan A Komarudin, SH selaku kuasa hukum dari Baharudin Rahman (Kuasa dari Ahli waris Alm. Kulau bin Makatutu).

Dalam laporan tertulis bernomor No. 054/P/KTHA/X/2020.    Jakarta,­­­­ tertanggal 12 Oktober 2020 tersebut, Budi Suranto menyebut plang yang dipasang bertuliskan ‘tanah ini dalam proses penyidikan Polres banyuasin terkait tindak pidana penyerobotan lahan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP atau pasal 372 KUH Pidana (Status Quo).

 ”Ini aneh, karena plang  mengatasnamakan Polres Banyuasin tersebut tidak lazim sebagaimana yang kita ketahui bersama tidak disebut dalam Proses Penyidikan atas Laporan Polisi nomor berapa, dan Penyidikan atas Surat Perintah Penyidikan Unit apa dan Polres atau Polda atau Polsek,” tegas Budi Suranto Bangun.

”Klien kami keberatan atas pemasangan plang dan police line, karena klien kami selama ini tidak pernah diperiksa (terperiksa) dalam Penyelidikan dan atau Penyidikan oleh Penyidik atas adanya Laporan Polisi nomor berapa ? diduga melanggar Pasal 385 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP,” tegas Budi lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut, ujar Budi Suranto, pihaknya meminta pimpinan Polri memerintahkan Polres Banyuasin untuk mencabut plang nama serta police line yang membentang di atas tanah warga.

Dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (15/10/2020) Tim Hukum Amunisi ini,  meminta plang dicabut karena sangat meyakini bahwa tanah seluas 100 hektar,  yang terletak di Desa Damarwulan Rt. 015 / Rw. 04, Kec. Air Saleh, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan, tanah milik kiliennya.

“Dasar kepemilikannya sangat jelas,” kata Budi Suranto sambil menyebut beberapa surat antara lain,  Surat Izin Pembukaan Parit Untuk Pertanian No. 48/IZ/SA/1977 Tanggal 16 Mei 1977, yang dikeluarkan oleh Pjs. Basirah Kepala Warga Sungai Areh dan Kepala Wilayah Kecamatan Banyuasin I

Kemudian ada surat  Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Banyuasin I No. OP.130/823/KPTS/1977, Tanggal 02 Januari 1977,

Toni Budi Yanto, A Komarudin, Budi Suranto Bangun

Ada lagi surat Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 100/Pdt.G/2018/PN.PLG, Tgl. 05 September 2018 Junto. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 124/Pdt/2018/PT.PLG, Tgl. 07 Februari 2019.

“Berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. W6.UI/2640/HK.02/VI/2019, Tgl. 26 Juni 2019, Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Budi Suranto.

Amar putusannya antara lain menyebut, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat/H. Ambo Tang Bin H. Mantang Alm. yang tidak mengembalikan surat asli yaitu surat Ijin Pembukaan Parit Untuk Pertanian Nomor 48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

“Putusan pengadilan itu juga memerintahkan menghukum Tergugat/H. Ambo Tang Bin H. Mantang Alm. Atau siapun yang memperoleh hak untuk itu untuk mengembalikan Surat Ijin Pembukaan Parit Untuk Pertanian Nomor 48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Pengggugat kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” jelas Budi Suranto.

Selain itu, yang paling penting, kilah Budi Suranto, bahwa  atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 100/Pdt.G/2018/PN.PLG, Tgl. 05 September 2018 Junto. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 124/Pdt/2018/PT.PLG, Tgl. 07 Februari 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. W6.UI/2640/HK.02/VI/2019, Tgl. 26 Juni 2019, Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

“Dengan pencabutan plang diduga tanpa dasar hukum tersebut, klien kami ingin melanjutkan bercocok tanam di atas bidang tanah miliknya tersebut,” imbuh Budi Suranto.

Surat-surat milik ahi waris berada di tangan Ambo Tang, setelah pada tahun 1990, H Mantang (almarhum), ayah dari Ambo Tang meminjam surat pancung atas izin usaha  pembukaan parit.

Surat tersebut dijadikan jaminan untuk mendapatkan pupuk dan obat-obatan pertanian, ternyata pupuk dan obat-obatan pertanan tersebut tidak ada. Sementara surat-surat yang dipinjam H Mantang tidak dikembalikan, hingga kini.

Surat pengaduan dan perlindungan hukum tersebut juga disampaikan kepada Kabareskrim Polri, Kadivkum Polri, Kadiv Propam Polri, kepala Biro pengawasan Penyidikan (Rowasidik) Bareskrim Polri,  Kapolda Sumsel, dan Kapolres Banyuasin.

 

Penulis : Tim Liputan

 

 

 

 441 total views,  6 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed