by

KPK Beberkan 82 Calon Kepala Daerah Diduga Dibiayai Cukong, As’ad Said Ali ; Tapi Bantuan Cukong Itu Tidak Gratis

Jakarta, deteksionline.com-KPK membeberkan kajiannya bahwa 82 persen Calon Kepala Daerah di biayai oleh Cukong beberapa hari yang lalu. Artinya  KPK memberikan “Warning” kemungkinan terjadinya rasuah dalam setiap gelaran pilkada.

Tentu saja apa yang dilakukan KPK itu sangat sejalan dengan fakta, karena banyaknya kepala daerah yang tersangkut dengan masalah hukum.

Menanggapi hal itu, K.H As’ad Said Ali mantan Wakil BIN mengatakan, pembiayaan pilkada memang mahal, kalau bukan Cukong, siapa yang mau membantu, tetapi bantuan Cukong itu tidak gratis.

“Pembiayaan  pilkada memang relatif  besar dan mahal, justru karena itulah peranan Cukong menjadi penting. Kalau tidak mereka, siapa lagi yang mampu  membantu ?, tetapi bantuan Cukong  itu juga tidak gratis”, katanya kepada deteksionline.com, Rabu (16/9) melalui pesan whats app.

As’ad Said Ali menambahkan, demokrasi di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 45 pasca amandemen  tahun 2002 adalah demokrasi liberal, artinya keterlibatan miliarder syah-syah saja.

” Demokrasi kita adalah demokrasi liberal, artinya keterlibatan Miliarder itu syah-syah saja”, katanya menambahkan

Ia melanjutkan, demokrasi liberal itu mahal, demikian kata para ahli politik. Tetapi sampai saat ini, demokrasi adalah sistem terbaik diantara sistem politik yang ada untuk menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas, dan berintegritas. Jadinya kita sudah terlanjur memilih demokrasi yang “ mahal “ Salah siapa, tanya saja pada rumput yang bergoyang.

“Pemilihan demokrasi liberal sudah terlanjur, jadi biar jalan terus saja, siapa tahu KPK menemukan cara efektif menjerat para kepala daerah yang korup nanti. Jangan sampai angka 82 persen tadi menjadi korup semua. Siapa yang paling bertanggung jawab ?. Kalau KPK gagal yang jadi sasaran amarah rakyat tentu adalah KPK”, ujar As’ad Said Ali.

Kemudian, menurut As’ad Ali, jangan salahkan rakyat kalau terjadi rasuah, karena pilkada adalah pesta lima tahunan sekali. Terima uang  sebesar Rp 100 atau 200 ribu lima tahun sekali  apa salahnya ?. Namanya saja pesta lebih tepat lagi pesta demokrasi. Pembiayaan besar bukan untuk meraih suara rakyat, mungkin untuk “biaya lain”, semut tahu jawabannya.

“Saya punya keyakinan komisioner KPK yang menyatakan “82 persen biaya pilkada dari cukong tadi “, bukan sekedar warning, tetapi juga minta dukungan rakyat agar KPK bertaji lagi. Tentu saja rakyat siap mendukung KPK,” harap KH. As’ad Said Ali

Selanjutnya, As’ad Said Ali menjelaskan bahwa, ada beberapa syarat untuk mewujudkan Demokrasi yang berkualitas sehingga melahirkan pemimpin yang berintegritas.

“Agar bisa mewujudkan Demokrasi yang berkualitas maka perlu meningkatkan  pendidikan rakyat, meningkatkan  kesejahteraan rakyat, memperbaiki regulasi pemilu dan sumberdaya penyelenggara pemilu dan yang tak kalah penting adalah reformasi partai politik sebagai peserta pemilu. Bila masyarakat sudah cerdas dan sejahtera maka money politik bisa terhindarkan dan akan lahir pemimpin-pemimpin yang berintegritas”, jelasnya.

Penulis ; Budi Setiawan
Editor ; Herman

 109 total views,  2 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed