by

Rapat Kerja Virtual Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Jakarta, deteksionline.com- Pembahasan tentang pertimbangan RUU Pelaksanaan APBN TA 2019 dan Pertimbangan RUU APBN TA 2021.

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Rapat Kerja Virtual dengan Menteri Keuangan RI pada Rabu, 09 September 2020. Rapat kerja tersebut membahas mengenai RUU  Pelaksanaan APBN TA 2019 dan Pertimbangan RUU APBN TA 2021 dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas Komite IV DPD RI.

Seperti yang kita ketahui Pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-4 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 serta peningkatan kinerja dari penyaluran TKDD 2019 dimana realisasinya meningkat yaitu mencapai 98,33% dari pagu.

“Disisi lain tahun 2019 merupakan tahun yang tidak mudah karena lemahnya pemulihan ekonomi global bahkan lebih lemah dari global financial crisis pada tahun 2008-2009, ungkap Ketua Komite IV DPD RI Sukriyanto, Rabu (9/9/2020).

Melalui Menteri Keuangan, Pemerintah menjelaskan bahwa mereka telah menyusun langkah-langkah penyelesaian terhadap temuan pemeriksaan BPK RI terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, walaupun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2019.

Kemudian Pemerintah juga secara konsisten dan terus menerus berupaya agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna dalam pengambilan kebijakan, bermanfaat luas, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan tujuan nasional.

“Komite IV DPD RI dalam kesempatan ini juga memberikan catatan khusus kepada Pemerintah agar menjaga defisit anggaran walaupun diprediksi melampaui 3 persen terhadap PDB serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan daerah,” pungkas Sukriyanto.

Kemudian agar kebijakan belanja subsidi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta perbaikan pengelolaan program jaring pengaman sosial agar memiliki satu data tunggal agar lebih optimal alokasinya dan untuk mempermudah pengawasannya Komite IV DPD RI mendorong agar distribusinya dilakukan oleh satu kementerian.

Namun Komite IV DPD RI tetap mendukung kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional serta reformasi dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa terkait alokasi DAK Non-fisik yang didasarkan dari kebutuhan riil daerah. Komite IV DPD RI juga terus mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaran dan memperkuat monitoring capaian output dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur.

“Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto, S.Ag mengungkapkan bahwa Komite IV akan bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pemulihan ekonomi, khususnya di daerah serta akan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Penulis ; Budi Setiawan
Editor ; Herman

 78 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed