by

MUI Babel Optimis Koperasi Syariah Untuk Lindungi dari Transaksi Tak Halal

Ketua MUI Babel, Dr. M.Jayadi

PANGKALPINANG, deteksionline.com – Para pelaku Usaha Mikro Kecil ( UKM) termasuk nelayan banyak yang membutuhkan modal usaha, hanya saja masih banyak yang tidak terakses dengan lembaga keuangan syariah.

Di satu sisi bank syariah, jumlah koperasi syariah hingga aksesnya maupun legalitasnya yang berbadan hukum syariah di Bangka Belitung pun juga masih terbatas jumlahnya.

Terbatasnya akses tersebut turut menjadi pemicu para nelayan dan pelaku usaha kecil ” percaya” rentenir dan tengkulak.Akibat ketergantungan ini akhirnya juga membuat para tengkulak/ renternir tersebut berperan ganda yakni menentukan  dan  menguasai harga komoditi ikan yang dihasikan nelayan.

Sehingga tak heran jika harga ikan di Babel kerap menjadi mahal walaupun daerahnya di kelilingi 80 % laut.” Kalau mau harga ikan/ seafood di Babel ini murah rasanya sulit, karena memang sudah dikuasai oleh sang rentenir/ tengkulak dan nelayan tidak bisa bebas menjual ke pihak lain. Dan inilah pemicu angka inflasi tinggi di Babel.

Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muhammad Zayadi di dampingi Penggiat koperasi syariah Bangka Belitung, Nardi Pratomo menyebut, MUI Babel pun ikut menyikapi kondisi ketergantungan nelayan dan pelaku usaha kecil terhadap tengkulak/ rentenir yang kerap terjadi.

Dan salah satunya MUI mendorong terbentuknya lembaga koperasi syariah di kabupaten/ kota, berikut juga  mengumpulkan lebih banyak anggota.Upaya ini sekaligus akan mampu memperkuat ekonomi umat Islam.

Bahkan di dalam koperasi syariah ini masyarakat non muslim pun boleh menjadi anggotanya.” Kami optimis koperasi-koperasi syariah ke depan akan terus tumbuh di Bangka Belitung.Dan untuk hal ini lah kami juga terus melakukan berbagai upaya sosialisasi guna menggerakan kesadaran sekaligus memperjuangkan peningkatan ekonomi lebih baik melalui lembaga-lembaga keuangan syariah non riba,” sebut Nardi.

Majelis Ulama Indonesia harus hadir untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat agar jangan sampai terjebak pada transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam bahkan berpotensi merugikan masyarakat seperti, riba, maysir (judi), gharar( transaksi yang menimbulkan ketidakpastian), dharar( kerusakan, kerugian dan penganiyaaan) maksiat, barang haram ( suht) dan risywah ( suap)…( liya)

 97 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed