by

Terkait Polemik Tafsir Kepgub 237 tahun 2020 Aspek lingkungan Sosial, Ekonomi & Hukum.

JAKARTA, deteksionline.com-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jakarta Utara mengelar acara Ngobras (ngobrol asik) secara virtual zoom bersama para narasumber kompeten untuk membahas “Polemik Tafsir Kepgub 237 tahun 2020. Aspek lingkungan, Sosial, Ekonomi & Hukum”, Sabtu (25/7).

Acara Ngobras dipimpin oleh Moderator Herry YAP S.H. (Founder ART and Patners dan Praktisi Hukum) dengan Narasumber yang juga turut dalam Virtual zoom diantaranya, S.Andika (Wakil ketua I Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta) Dr.Aartje Tehupeioery, SH,M.H, (Dosen Ketua LPPM Universitas kristen indonesia).

Sekertaris KNPI Jakarta-Utara Riyanto mengatakan kepada rekan media, Sabtu (25/7) menegaskan, terkait Kepgub 237 Tahun 2020. Aspek lingkungan, Sosial, Ekonomi yang menjadi polemik di masyarakat Jakarta Utara khususnya bahwa kita ketahui bersama bahwa Pergub ini tentang perluasan Reklamasi Ancol dan Dufan.

” Proyek perluasan reklamasi Ancol dan Dufan adalah hasil kerukan dari 13 Sungai dan 5 waduk yang ada di Jakarta,”ucap Sekertaris DPD KNPI DKI Jakarta Utara.

Sebenarnya, menurut Riyanto hal itu masih harus di kaji ulang oleh Gubernur DKI Anies Bawesdan secara detail tentang Pergub 237 tahun 2020.

” Mestinya Gubernur Anies mengkaji ulang Pergub itu”, katanya.

Lebih lanjut Ia menegaskan, arah kebijakan Gubernur DKI melalui Pergub 237 tahun 2020 yang dikeluarkan tentunya kita melihat pada masa-masa lalu janji-janji kampanye beliau yang pada Pilkada DKI pada tahun 2017 yang mana ada janji pada masa mencalonkan sebagai Gubernur bahwa saya akan menolak Reklamasi di Teluk Jakarta.

” Alasan kami meminta untuk dikaji ulang karena saat kampanye, Gubernur Anies berjanji jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta, akan menolak reklamasi di Teluk Jakarta”, imbuh Riyanto.

Kita melihat pergub 237 tahun 2020. Masih multitafsir bahwa kalau kita melihat di undang-undang 27 tahun 2007. tentang pengelolaan di kawasan pesisir di teluk pantai.pemerintah daerah mempunyai otoritas pengelolaan untuk PAD (Pendapatan Asli daerah).

“Saya minta kepada Gubernur DKI Anies ketika mengeluarkan kebijakan atau keputusan tentunya harus disampaikan kepada masyarakat terlebih dahulu melalu kajian kajian akademis maupun kajian lainnya kepada masyarakat tentunya agar masyarakat dapat mengetahui persoalan,”pungkas Riyanto.

Sementara itu Herry YAP, SH sekalu praktisi Hukum dan Moderator acara Virtual Zoom in terkait polemik pergub 237 tahun 2020, tentunya masyarakat khususnya Jakarta Utara kecewa dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI itu sendiri karena pergub tersebut kurang mementingkan masyarakat,

” Kami menduga Pergub itu tidak memihak kepada masyarakat, Pergub itu agak memihak Pengusaha, semestinya harus memihak masyarakat”, jelas Herry.

Kami juga mempertanyakan, mengapa dengan mudah sekali izin lingkungan langsung diberikan kepada PT Ancol.

” Ada apa ini, dengan mudahnya izin lingkungan diberikan kepada PT Ancol”, tambah Herry.

Harusnya, menurut Herry, masyarakat di ajak duduk bersama dengan pemerintah Pemprov DKI dan PT ancol terkait persoalan kebijakan pergub tersebut yang telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI.

” Masyarakat mesti diajak untuk duduk bersama, karena masyarakat melihat bahwa dampak terhadap ekosistem akan berpengaruh besar kepada lingkungan di Jakarta Utara nanti, termasuk banjir”, imbuh Herry.

” Pengerukan tanpa dilakukan drainase itu bisa dirasakan dampaknya, nanti akan menyebabkan banjir dan itu sangat menyusahkan masyarakat khususnya Jakarta Utara”, lanjut Herry.

Kenapa kebijakan Gubernur yang dikeluarkan izin pelaksanan harus dilihat berdasarkan izin Amdal terlebih dahulu, sementara untuk izin lingkungan langsung diberikan oleh PT Ancol, saya bingung sebenarnya ada apa?

Disinilah harus ada prinsip kehati-hatian oleh para narasumber yang menjadi pembicara dalam terkait Polemik Tafsir Kepgub 237 tahun 2020 Aspek lingkungan Sosial, Ekonomi & Hukum dan harus ada perinsip kehati-hatian yang harus perlu kajian-kajian dalam mengeluarkan kebijakan…(bud/ruk)

 199 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed