IPW : Mengapa Hanya Demi Jokotjan, Kedua Jendral Ini Nekat Pertaruhkan Harga Diri.

  • Share

Jakarta, deteksionline.com-Ind Police Watch (IPW) mempertanyakan mengapa dua Jenderal yaitu Brigjen NSW dan Brigjen PU dan yang juga merupakan lulusan Akpol 1991 ini bisa terlibat persekongkolan jahat dalam memberi perlindungan kepada buronan kelas kakap Joko Tjandra.

Hal itu dikatakan oleh Neta S Pane Ketua Umum IPW kepada Deteksi Online, Minggu ( 19/7/2020) melalui oesan Whats App, akibat dari ulah kedua Jendral itu buronan kakap Joko Tjandra bisa leluasa keluar negeri.

” Ada apa ya, kok kedua Jendral itu melindungi buronan kelas Kakap hingga akhirnya mereka dicopot dari jabatannya dan terancam diproses pidana”, tanya Neta S Pane agak merasa heran.

Padahal teman satu angkatan mereka, lanjut Neta S Pane, banyak memegang jabatan strategis di Polri, alangkah cerobohnya kedua Jendral itu memperuhkan harga dirinya dan tega mencoreng citra Promoter Polri.

“Begitu banyak Akpol 91 di posisi strategis, kenapa kedua Brigjen itu tega mencoreng citra Promoter Polri. Akibat ulah kedua Jenderal itu, harkat dan martabat Bangsa Indonesia mereka gadaikan. Polri telah dijadikan agunan oleh kedua jenderal Polri terssbut untuk kepentingannya. Kasus ini benar benar memprihatinkan dan sangat memilukan”, imbuh Neta S Pane.

Untuk itu IPW mendesak kasus ini diusut tuntas. Harus diurai anatomi kasusnya. Apakah di belakang kedua Jendral itu ada orang besar dan ini yang harus diusut tuntas agar orang tersebut bisa diseret keluar dan diadili.

“Sebab tidak ada institusi lain yang berwenang mengurus red notice buronan yang ada di luar negeri selain Polri. Sebab itu ketika ada jenderal di NCB Interpol Polri bermain main dengan red notice buronan, atasannya harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya”, terang Neta S Pane.

“Selain itu harus diungkap apa alasan dari kedua jenderal itu mencabut red notice buronan Djoko Soegiharto Tjandra, hingga buronan tersebut bebas keluar-masuk Indonesia. Apakah ada gratifikasi atau hal lain”, tambahnya.

IPW meminta, untuk mengusut tuntas kasus ini Polri jangan dibiarkan bekerja sendiri. Sebab promoternya akan sangat diragukan dan tidak mungkin “jeruk makan jeruk”. Untuk itu kata IPW, Presiden Jokowi perlu membentuk Tim Pencari Fakta Independen atau minimal memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD memimpin penyelidikan kasus Joko Tjandra ini.

“Dengan demikian Mahfud bisa meneliti dan berkoordinasi dengan Polri terkait pencabutan red notice buronan kelas kakap Indonesia tersebut. IPW meyakini bahwa jenderal Polri yang terlibat dalam persekongkolan jahat melindungi Joko Tjandra itu memiliki kepentingan sendiri maupun kepentingan oknum lain hingga harus mencabut red notice buronan Djoko Tjandra dari Interpol dan memberi keistimewaan lain pada buronan kakap itu”, kata Neta S Pane kembali.

IPW berharap, kasus ini harus segera dituntaskan karena di luar negeri saat ini masih ada 38 buronan lain, seperti Joko Tjandra.

“Jangan sampai ke 38 buronan ini kembali berkolusi dengan para jenderal polisi untuk mendapatkan keistimewaan dan karpet merah”, harap Neta S Pane..(man)

 305 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *