by

Parade Nusantara gugat UU no 2 Tahun 2020

Jakarta,deteksionline.com-Persatuan Rakyat Desa (PARADE) Nusantara menggugat UU no 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang di gelar hari ini di gedung MK, Jl, Medan Merdeka Barat no 6 Jakarta pusat Provinsi DKI Jakarta, Selasa (07/07/2020)

Dalam aksi yang di gelar sebagai bentuk dukungan moril kepada tim Advokasi hukum Parade nusantara yang akan bersidang hari ini, perwakilan Kepala Desa datang dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur, sulawesi dan perwakilan lain di Indonesia

Ketua Parade Nusantara Sudir Santoso SH mengatakan, sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 berlaku, Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa tak lagi berlaku. Pasal 28 Ayat (8) UU 2/2020 meniadakan Pasal 72 Ayat (2) tersebut. Dampaknya UU Corona menimbulkan ketidakpastian hukum atas nasib DD 10% APBN.

“Jadi kewajiban pemerintah untuk mentransfer 10% Dana Desa setiap tahun dari anggaran APBN itu dihilangkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2020. Kita merasa dirugikan. Jelas dikatakan dalam rangka ada pandemi covid 19 dan/atau dampak ekonomi nasional. Kita kan sama-sama tidak tahu, perlu di catat tak satu pun ahli di negeri ini berani mengatakan kapan selesainya covid 19,” katanya.

“Artinya, itu melanggar asas hukum. Karena hukum itu harus mengandung kepastian didalam undang-undang itu tidak adanya kepastian oleh karena itu kita uji di Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.

Sudir Santoso menyebut para kepala desa (kades) yang hadir di MK dari berbagai daerah yang akan terus mengawal proses persidangan di MK.

“Kehadiran teman-teman datang kesini karena mereka pemberi kuasa, mereka pemangku anggaran dana desa. Total sekitar lima ratusan datang kesini, terbanyak dari Banten kemudian Jawa Barat yang paling dekat penyangga ya, kemudian ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan perwakilan dari sulawesi selatan pun ada. Sidang berikutnya akan semakin besar dan saya akan minta pertanggungjawaban secara politik juga kepada DPR-RI karena dia yang mengesahkan UU itu.

Sementara itu, Wahyu Nasyarudin SE selaku koordinator lapangan (KORLAP) untuk Banten mengatakan kehadiran kades di MK sebagai bentuk dukungan moril kepada tim pemohon beserta advocat parade nusantara.

“Hadirnya kami kepala desa di Banten dalam sidang perdana uji materi uu no 2 Tahun 2020 sebagai dukungan moril kepada kuasa hukum parade nusantara, harapan kami MK dapat memberikan perhatian khusus, sebab Dana Desa terancam tidak bisa cair lagi karena landasan hukumnya dinyatakan tidak berlaku, dana Desa besar manfaatnya untuk masyarakat” pungkasnya…(hidayat)

 579 total views,  3 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed