by

Berantas Mafia PMI, Kepala BP2MI Mendapat Apresiasi dari LSM BAN

Jakarta,deteksionline.com-Ketua Umum LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara ( BAN ) Yunan Buwana mengapresiasi kinerja Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) dalam upaya perang total terhadap mafia tenaga kerja migran indonesia dari perbudakan modern

“Yunan memuji keberanian yang luar biasa dari Kepala BP2MI Benny Rhamdani, beliau seorang pimpinan yang sudah teruji dilapangan sebagai mantan aktivis 98 kalau urusan nyali jangan tanya, demi rakyat yang terdholimi beliau akan pasang badan membela ujarnya,”dalam rilis yang diterima redaksi deteksionline.com, Selasa (7/6/2020)

Menurut Yunan, amanah dan perintah Presiden RI Bapak Jokowi kepada beliau sudah jelas harus melindungi pekerja migran indonesia mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dan beliau pegang teguh amanah tersebut.

” Dalam hal tanggung-jawab terhadap migran Indonesia, Beliau sangat bertanggung’jawab terhadap amanah dari Presiden Jokowi”, katanya.

Lanjut Yunan, LSM BAN akan berperan aktif untuk melibatkan semua pengurus untuk selalu melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan perbudakan modern di daerah masing-masing.

“Atas hal tersebut kami juga sudah perintahkan seluruh pengurus wilayah untuk berperan serta melaporkan kepada pihak penegak hukum bilamana ditemukan bukti adanya perbudakan modern di daerahnya”, tandas Yunan.

Ia mengatakan, pelaku pebudakan modern jenis ini memanfaatkan kebutuhan para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dianggap rentan.

“Para calon PMI yang sekadar memiliki ambisi namun tidak memiliki dana yang cukup terkait persiapan keberangkatan ke luar negeri”, imbuh Yunan kembali.

Misalnya, Yunan terangkan biaya pelatihan sebagai syarat keberangkatan, biaya pengurusan paspor dan visa, biaya transportasi dari kampung halaman ke bandara dan lain-lain.

” Syarat keberangkatannya itu semua diminta kepada calon PMI, padahal mereka sudah pinjam ke bank”, terangnya.

Sementara itu Kepala BP2MI Benny Rhamdani menemukan fakta di lapangan bahwa selama ini biaya tersebut ditanggung oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi dan lembaga keuangan nonperbankkan.

“Jahatnya di mana? Dia minjam uang di bank negara atas nama KUR PMI. Disebut KUR PMI, tapi PMI sendiri tidak bisa directly pinjam ke bank. Dimonopoli oleh sindikat tadi. Dia pinjam dengan bunga KUR 6 persen. Atas kebutuhan PMI, dia pinjamkan dengan bunga 21-27 persen,” ungkapnya.

Benny menegaskan praktik ini sungguh jahat. Benny menilai para PMI ini sudah terjerat lehernya sebelum berangkat dan bekerja. Pasalnya beban pinjaman itu dipotong setiap bulan atas gaji yang diterima PMI.

” BP2MI akan membuat aturan untuk memberantas praktik rente dan ijon tersebut. Peraturan yang akan diluncurkan pada 17 Agustus 2020 mendatang itu diyakini dapat menyelamatkan PMI dari beban tersebut”, tegas Benny kembali…(budi)

 141 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed