by

DPD RI dan Menaker RI Gelar Raker Bahas Masalah Ketenagakerjaan

Foto Deteksi // Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya

JAKARTA,deteksionline.com-Komite III DPD RI mengelar Rapat kerja secara Virtual dengan Kemenaker Selasa, 30/6/20.

Rapat yang di Pimpin Ketua Komite III DPD RI.H.Bambang Sutrisno dan Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya,S.H berserta anggota DPD RI komite III bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dalam rapat kerja secara Virtual dihasilkan beberapa kesimpulan dan kesepakatan Rapat.

KESIMPULAN DAN KESEPAKATAN RAPAT KERJA kOMITE III DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Setelah mendengar pemaparan dan melakukan dialog serta tanya jawab secara intensif antara Anggota Komite III DPD RI dengan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Komite III DPD RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI.yang telah melakukan berbagai kebijakan ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19.khususnya, bagi pekerja yang terkena PHK.

Disamping itu, Komite III DPD RI mengharapkan Menteri Tenaga Kerja RI agar melakukan hal-hal berikut:

Terkait dengan program dan kegiatan pada tahun 2020, Menteri Tenaga Kerja RI agar memaksimalkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan, berupa:

a. peningkatan pelayanan kualitas kesehatan di tempat kerja.

b. perlindungan terhadap pekerja anak.

c. penerapan norma kerja dan norma jaminan sosial tenaga kerja oleh perusahaan.

d. sertifikasi perusahaan pada bidang kelembagaan, keahlian dan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

e. fasilitasi bagi perusahaan untuk mendapatkan layanan pengujian dan Pemeriksaan K3.

Secara khusus terkait keberadaan petugas pengawas ketenagakerjaan yang berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, berada di tingkat provinsi maka, maka Komite III DPD RI mengharapkan Menteri Tenaga Kerja memberikan perhatian terhadap peningkatan kuantitas petugas pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjangkau hingga wilayah kerja di kabupetan/kota.

2. terkait dengan program dan kebijakan ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19, Menteri Tenaga Kerja RI agar memastikan pelaksanaan 3 program utama Kementerian di semua provinsi di Indonesia secara berkesinambungan dan berkeadilan, yang meliputi program BLK tanggap Covid-19, program pengembangan perluasan kesempatan kerja, program posko K3 Corona untuk memastikan pemenuhan target dan sasaran atas program tersebut bagi pekerja. yang terkena dampak termasuk penguatan pendidikan vokasi berbasis digital menghadapi antisipasi perubahan akibat pandemi covid 19.

3. secara khusus terkait pelaksanaan program dan kebijakan Kartu Pra Kerja,
Menteri Tenaga Kerja agar senantiasa melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kuantitas dan kualitas Kartu Pra Kerja agar maksud dan tujuan peruntukan Kartu Pra Kerja tepat sasaran.

4. terkait dengan RUU Cipta Kerja, agar Menteri Tenaga Kerja memperluas dialog dan diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan, untuk memastikan substansi materi RUU Cipta Kerja bukan saja mengakomodasi
kepentingan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan tetapi juga
menjawab seluruh persoalan dan tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi dan Memperkuat link and match antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, dan peningkatan perlindungan pekerja.

Disamping itu, Komite III DPD RI sebagai representasi daerah akan turut mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan RI secara proporsional.

(Budi Setiawan)

 58 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed