Kasus Korupsi BPRS, Kajari Babar Helena ; Dalam Waktu Dekat Bakal Ada Penambahan Tersangka

  • Share

PANGKALPINANG,deteksionline.com- Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat Dr Helena Octavianne SH MH menjelaskan terkait kasus BPRS yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat bakal ada penambahan tersangka.

” Dalam waktu dekat akan ada penambahan tersangka”, jelasnya saat ditemui di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (18/6/2020) dalam rangka Sertijab Kajari Bangka.

Ia melanjutkan, untuk saat ini Kejaksaan Bangka Barat sedang menyelesaikan berkas tersangka KH, setelah itu baru ada penambahan tersangka.

” Saat ini Kejaksaan Bangka Barat sedang menyelesaikan berkas tersangka KH”, lanjut Helena

Sebelumnya sudah diberitakan, Kejaksaan Negeri Bangka Barat sudah menetapkan Kurniati Hanum (KH)  Eks Pimpinan Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (BPRS Babel) Cabang Muntok, terkait kasus tindak pidana korupsi, Senin (11/5).

Penetapan Tersangka ini setelah pihak Kejaksaan Negeri Bangka Barat melakukan proses penyelidikan selama kurang lebih dua tahun.

“Harapan dalam waktu dekat kita juga sudah bisa langsung ke penututan, karena ini sudah terlampau lama kalau buat saya, dua tahun kalau hitungan tahunnya,” kata Kajari Babar, Helena Octavianne kepada wartawan.

Kurniati Hanum memimpin BPRS Babel Cabang Muntok pada periode 2014-2018.

Kasipidsus Kejari Bangka Barat, Agung Dhedi SH MH mengungkapkan ada dua perbuatan tindak pidana korupsi yang ditemukan pada kasus BPRS ini.

Pertama mengenai program kegiatan fasilitas sarana dan alat bantu penangkap ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (BPRS Babel) Cabang Muntok tahun 2012 sampai dengan 2015.

“Program Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bangka Barat bekerjasama dengan BPRS, Bank Syariah ini menjadi Bank penyaluran (bantuan,-red), program tujuannya diitujukan kepada nelayan di Bangka Barat, setelah disalurkan, kelompok nelayan tadi kan mengangsur, dan dikelola oleh Bank Syariah, nanti setelah dikelola uang itu kan nanti akan disetorkan ke kas daerah, prakteknya justru BPRS ini yang memanfaatkan uang setoran dari kelompok nelayan tadi (untuk kepentingan pribadi),” jelasnya.

Perbuatan kedua, Agung mengungkapkan ada ditemukan praktek pembiyaan fiktif, dan merupakan objek yang berbeda dari perbuatan tindak pidana korupsi sebelumnya.

Terdapat pembiayaan mencapai 46 register pembiyaan atau pencairan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari perbankan yang setelah ditelusuri dari 46 pembiyaan yang telah dicairkan tersebut ternyata fiktif.

“Artinya tidak ditemukan nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut, dikatakan fiktif juga, ternyata nasabah yang namanya dicatut dalam pembiyaan tersebut ternyata yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pembiayaan, dan juga tidak ditemukan jaminan dalam nama yang dicatut dalam pembiyaan, serta nasabah tidak melakukan akad pembiayaan, dan sampai sekarang status pembiayaan tersebut adalah macet,” jelasnya lagi.

Kemudian, dari Dua perbuatan tindak pidana korupsi tersangka Kurniati Hanum itu terdapat kerugian keuangan negara sejumlah lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima rupiah.

“Dan dalam kegiatan penyidikan kasus ini sudah mendapatkan alat bukti, selain hasil audit, juga berdasarkan keterangan ahli keuangan negara, OJK dan auditor dari BPKP,” Tutup Kasipidsus.

Sementara itu pihak Kurniati Hanum sangat disayangkan sampai saat ini belum berhasil dikonfirmasi, baik langsung ataupun melalui telepon…(man)

 954 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *