by

Ridwan Sianturi Sebut Copot Saja Kaling Yang Tidak Bisa Bekerja

LABUHANBATU, deteksionline.com-
Tokoh masyarakat Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Ridwan Sianturi, menyebut kelurahan Pulo Padang adalah kacau dalam hal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Menurut Ridwan Sianturi bantuan Pe­merintah yang dinilai oleh banyak orang tidak tepat sasaran pe­run­tukannya, itu menjadi keluhan warga Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara, Labuhanbatu, Rabu (20/5/2020).

” Banyaknya BST tidak tepat sasaran, itu karena Kepala Lingkungan (Kaling) nya tidak bisa bekerja, karena data yang digunakan Kementerian Sosial itu pasti dari bawah, dari RT/RW”, tuturnya kepada Deteksi Online, Rabu (20/5).

Ia menambahkan, sebaiknya Lurah mencopot Kepala Lingkungan tersebut karena itu sangat membuat masyarakat kecewa, data penerima amburadul.

” Copot saja Kepala Lingkungannya kalau tidak bisa bekerja”, terangnya.

Selain itu, kerusakan in­frastruktur di Kelurahan Pulo Padang juga apa kerja mereka.

” Banyak pembangunan infrastruktur yang rusak dan kenapa tidak diperbaiki, mereka tahu itu”, imbuh Ridwan kesal.

Dijelaskan oleh Tokoh masyarakat tersebut, pada Perda 9/2017 Bab VI Poin 2 (f) sudah jelas disebutkan bahwa Kepala Lingkungan harus berkelakuan baik, jujur dan adil. Selanjutnya, di Bab IX Pasal 20 Poin 1 disebutkan bahwa masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepling.

Di Poin 2 (b) disebutkan, pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Poin 1, jika Kepling berkinerja buruk, (d) bersikap arogan dan tidak adil terhadap masyarakat setempat.

“Sebagaimana diketahui, alasan utama kenapa warga minta Kepala Lingkungan dicopot, karena, tidak adil dalam menyalurkan bansos, berkinerja buruk karena pengurusan KK, KTP, Surat pindah dan Surat Nikah suka meminta uang. Bahkan ada warga miskin tak dapat BPJS gratis,” tambah Ridwan kembali.

Untuk itu Ridwan Sianturi berharap, Pemerintah Labuhanbatu mau mendengarkan aspirasi masyarakat di Kelurahan Pulo Padang, karena mereka juga adalah warga Pulo Padang dan menginginkan Kepala Lingkungan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan warganya.

“Kepala Lingkungan itu merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk dapat langsung menyentuh aspirasi warga ditingkat paling bawah yakni di pemerintahan yakni lingkungan tempat tinggal. Tanpa Kaling, maka pemerintah akan kesulitan untuk mengetahui aktifitas warganya,” pungkasnya.

Terpisah, menurut seorang ibu rumah tangga yang menetap di kelurahan Pulo Padang yang tidak mau disebut namanya dia bersama sejumlah warga mis­kin di kawasan tidak pernah men­dapat Bantuan apapun.

Dia mengaku, “tidak per­nah didata dari pihak Kepala Lingkungan ataupun BPS, kendati dia sudah mengajukan hal tersebut. Namun yang meng­herankan ada tetangganya yang dinilai ‘berada’, justru men­dapatkan bantuan tersebut”, sebut IRT tersebut..(A Hutagaol)

145 total views, 3 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed