AMPP Akan “Bongkar Mafia” Perizinan Pabrik Gaharu di Kecamatan Dringu

  • Share

PROBOLINGGO, deteksionline.com- LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) akan membongkar dugaan kebobrokan yang dilakukan oleh sindikat Mafia perizinan usaha Gaharu di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Sekjen AMPP Kamari, SE mengatakan, menurutnya sekelompok oknum ‘Marjin’ yang diduga merugikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu harus dihentikan.

“Selain merugikan pemerintah juga merugikan para pelaku usaha yang tertib izin, ini harus diungkap dan diberi sanksi”, ucap Kamari Minggu (10/5).

Ia juga menjelaskan, hingga saat ini ada Tujuh pelaku usaha yang mengadu pada dirinya jadi korban Marjin, semua korban adalah pelaku usaha Gaharu yang ada di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

“Untuk sementara ada Tujuh pelaku usaha yang mengadu ke saya, semua pelaku usaha Gaharu di Kecamatan Dringu, saya yakin masih banyak korban yang lain, maka dari itu saya buka layanan pengaduan untuk mereka” katanya dengan kesal sekali.

Kamari mengakui, sudah tidak terhitung jumlah uang yang berhasil dikumpulkan para Marjin ini dari para pengurus ijin, mereka (red: pelaku usaha).

“Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tertib izin, namun sayang malaj menjadi korban, mulai yang dari Bulanan sampai ada yang Tahunan yang izinnya belum selesai, kan kasihan”. Lanjutnya.

Ia mengatakan selain perizinan usaha Gaharu, para Marjin diduga bermain di banyak perizinan yang lain, kesimpulan itu dia ambil setelah melihat beberapa bukti dan pengakuan dari beberapa pihak yang dikumpulkan.

“Tidak hanya perizinan Gaharu, dari bukti dan informasi yang terkumpul para Marjin diduga ‘bermain’ di banyak perizinan yang lain” tegas Kamari.

Kuat dugaan mereka juga bermain ditanda tangan, tapi masih butuh proses penelitian lebih lanjut untuk pembuktiannya, apa tanda tangan itu palsu atau asli, kita akan uji nanti.

“Saya imbau siapa saja yang merasa di rugikan silakan hubungi di nomor layanan WA 0815 3528 2904”, imbuh Kamari.

Selain itu kamari berharap juga ada ketegasan dari pihak satpol PP, menurutnya jangan ada pembiaran kepada pelaku usaha yang melakukan operasi sebelum kantongi ijin, menurutnya jika ada pembiaran sama halnya dengan pelemahan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD.

“Satpol PP sebagai penegak perda juga harus tegas, jangan kasih celah kepada mereka yang belum kantongi ijin untuk beropresai, karena ini menyangkut langsung terhadap penimgkatan PAD” pungkasnya.(Tim).

 617 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *