Senator Andi Nirwana, Pemerintah Mesti Berpihak Kepada Kaum Buruh.

  • Share

JAKARTA,deteksionline.com- Kepada seluruh kaum buruh di Indonesia, Saya menyampaikan Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2020. Ditengah situasi yang sangat sulit dan memprihatinkan saat ini, saya berharap nasib para pekerja semakin lebih baik, perjuangan dan tuntutannya dapat terwujud.

” Selamat Hari Buruh Internasional, saya berharap Pemerintah mesti berpihak kepada kaum buruh agar nasib buruh semakin baik, perjuangan dan tuntutannya dapat terwujud”, ucap Bu Andi Nirwana kepada Deteksi, Kamis (30/4).

Senator Andi Nirwana juga menghimbau kepada para pelaku Usaha untuk selalu melindungi hak-hak buruh terkait persoalan upah, pesangon dan THR.

“Selaku anggota DPD RI komite III yang membidangi Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan, Olahraga, Agama menghimbau kepada Pengusaha agar melindungi hak-hak normatif kaum buruh khususnya terkait persoalan upah, pesangon, dan Tunjangan Hari Raya (THR) agar tetap diberikan. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini banyak diantara mereka yang dirumahkan bahkan di PHK oleh berbagai perusahaan di tanah air,” pungkasnya, Kamis (30/4).

Lanjutnya, ini adalah persoalan bersama. Mari kita terus berupaya agar kaum buruh dan keluarganya  semakin sejahtera.Terhadap kaum buruh di Indonesia dengan adanya tenaga Outsourcing ketentuan tentang tenaga kerja outsourcing ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012.

“Aturannya pun sangat jelas khususnya pada pasal 64, 65, dan 66 dalam UU(Undang-Undang) tersebut. Pada prakteknya banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga Outsourcing ini tidak sesuai ketentuan, misalnya upah dibawah standar, jaminan sosial yang tidak jelas, hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi, beban pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan UU,” tegas Senator asal Sultra.

Ini tentu sangat merugikan mereka. Seharusnya perusahaan yang menggunakan jasa pekerja Outsourcing wajib memenuhi hak-hak mereka dengan benar, kontrak kerja yang jelas, dan memberikan beban pekerjaan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja, apakah pemerintah pro kepada kaum buruh di Indonesia. Pemerintah selalu berdalih bahwa tujuan Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang luas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja kaum buruh”, terang Andi Nirwana.

Andi Nirwana mengatakan, faktanya RUU ini menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. khususnya kaum buruh karena dinilai hanya menguntungkan perusahaan dan merugikan kalangan pekerja atau kaum buruh.

“Kalau memang Pemerintah pro kepada kaum buruh di Indonesia, maka idealnya dalam membuat Undang-Undang tentang Cipta Kerja harus sesuai dengan kepentingan rakyat karena kepentingan rakyat berada di atas segalanya, dan harus memastikan hak-hak kaum buruh bisa terpenuhi dengan baik”, katanya.

Diakuinya, TKA (Tenaga Kerja Asing) yang masuk ke Indonesia, bagaimana supaya buruh Indonesia lebih diperhatikan dari sisi finansial Terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia, kita harus melihatnya secara proporsional. Artinya bahwa selama TKA yang datang ke Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku maka tidak masalah.

“Karena kita memang membutuhkan keahlian tertentu dari para TKA tersebut sebagai tenaga profesional dibidang tertentu, bukan pada sektor pekerja kasar. Disatu sisi, pemerintah juga harus berani berpihak pada kepentingan kaum buruh, bukan pada kepentingan pemilik modal, terutama soal upah/gaji pekerja yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Ini dilakukan agar kaum buruh bisa sejahtera dan mendapatkan manfaat dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal perbaikan ekonomi kaum buruh”, imbuh Senator Cantik itu.

Selain itu jelas Andi Nirwana solusi apa yang dihadapi bangsa Indonesia bilamana RUU Omnibus Law point ketenagakerjaan bila dipaksakan diloloskan menjadi Undang-Undang.

“Sejak awal RUU (Rancangan Undang-Undang). ini kan, mengundang polemik. Tentu bila RUU Cipta Kerja tetap disetujui menjadi Undang-Undang, maka bagi pihak yang merasa dirugikan bisa melalui jalur hukum yang resmi yang bisa digunakan untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah, misalnya melalui uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini bisa dilakukan oleh semua orang karena dijamin Undang-Undang”, jelas Istri Bupati Bombana ini..(budi setiawan)

 574 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *