Terkait SPPD Fiktip Tahun 2017, Mengapa Belum Ada Tersangka Dari Anggota DPRD Pangkalpinang

  • Share

Pangkalpinang, deteksionline.com– Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan SPPD fiktip anggota DPRD Kota Pangkalpinang dengan terdakwa mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) Latip Pribadi terus berlanjut walau dalam situasi pandemi Covid-19, Kamis (30/4).

Dalam lanjutan sidang ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menghadirkan empat orang saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Pangkalpinang antara lain Budik Wahyudi, Sandy, Sahril, Iskandar.

Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi masih dipimpin Hakim ketua Rendra Yozar ,SH.MH , Jaksa Penuntut dari Kejari Pangkalpinang dikomando Edowan ,SH.MH dan Tim Penasihat Hukum dari terdakwa Safanudi ,SH and Partner.

Sementara untuk Tiga orang saksi bisa dihadirkan oleh JPU, sementara untuk saksi Budik Wahyudi dan terdakwa Latif pribadi tidak dihadirkan dalam persidangan.

Tetapi keduanya menjalani persidangan secara online dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tua tunu Pangkalpinang, mengingat dalam keadaan Virus Covid -19, saksi dan terdakwa menggunakan Teleconference dari Lapas Tua Tunu, Pangkalpinang.

Para saksi diminta keterangan oleh Hakim Ketua terkait pengeluaran keuangan terhadap beberapa anggota DPRD Kota Pangkalpinang tersebut.

LSM AMAK Meminta Semua Dewan Terlibat di Tersangkakan.

Terpisah, Hadi Susilo Ketua LSM Amak Babel merasa kecewa karena mengapa Jaksa dan Hakim tidak berani menetapkan tersangka dari kalangan anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang jelas terbukti didalam fakta persidangan menggunakan uang negara tersebut, memgapa hanya Sekwan dan Bendahara DPRD nya yang bertanggung-jawab?

” Dalam penyalahgunaan uang Negara itu yang berkedok Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktip, sudah sangat terang benderang , kegiatan tersebut yang melakukan adalah para Anggota DPRD Pangkalpinang, mereka yang menikmati duitnya, mengapa tidak di tersangkakan?”, kata Hadi, Kamis (30/4).

Padahal, lanjut Kang Hadi (panggilannya) dalam fakta persidangannya anggota DPRD tersebut sudah mengakui, pada Tahun 2017 kemarin , memang benar tidak ada kegiatan perjalanan Dinas.

” Mereka mengakui pada Tahun 2017 itu tidak ada perjalanan Dinas”, terangnya.

Hadi berharap, Hakim dan Jaksa berani menetapkan mareka semuannya sebagai tersangka , karena mereka yang mengunakan uang tersebut.

“Ada apa ini, kayak bumi terbalik , malahan Latif Pribadi dijadikan tersangka, kalau mau serius ayoo tetapkan semuanya sebagai tersangka , dari Pptk, PPK, Bendahara dan juga Anggota DPRD yang menggunakan uangnya, tegakkan keadilan, jangan takut sama orang Politik”, imbuh Hadi kembali.

Masih untung kita semuanya sedang ditimpa wabah virus pandemi Covid -19 , pihak Kepolisian tidak mengijinkan adanya keramaian -keramain.

” Masih untung kita dalam suasana pendemi Covid-19, karena pihak Kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian, tentunya kami tidak bisa lakukan aksi demo, coba kalau tidak dalam situasi Covid-19, kami sudah demo. Namun menyikapi hal ini kami Amak Babel akan berkirim surat ke Kejati dan Kejagung dan juga ke KPK  untuk mengetahui kondisi penegakan Supremasi hukum di Kejari Pangkalpinang”, tutup Hadi..(wtn)

 1,826 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *