by

Subsidi Pemkab Mentawai untuk PT MAS Terindikasi Korupsi

MENTAWAI, Deteksionline.com- Pemberian subsidi dari Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai  kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahtera diduga terindikasi korupsi.

Untuk PT. Mentawai Anugerah Sejahteta sebagai pengelolah transfortasi MV. Mentawai Fast jenis Aluminium sejak tahun 2012 sampai 2020 selalu dianggarkan oleh pemerintah Kabuoaten Kepulauan Mentawai, dari sebesar tiga milyar pertahun tahun 2012 dan lima milyar di tahun 2020.

Miko Siregar

Anehnya bukan seperti subsidi yang biasa diberikan oleh pemerintah daerah atau pusat, kalau subsidi transfortasi pasti harga tiket turun, kalau subsidi sembako juga diturunkan dan kalau BBM, subsidi juga dampak dirasakan oleh masyarakat harga BBM turun.

Anehnya, Subsidi yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahteta, bukan untuk subsidi masyarakat agar tiket murah, agar terjangkau masyarakat banyak, sesuai Peraturan Mendragri no. 13 tahun 2006 tentang pengelolah keuangan Daerah pasal 41 ayat satu.

Aturannya, Subsidi diberikan melalui perusahaan BUMN, BUMD, agar masyarakat banyak dapat membeli tiket murah seperti layaknya subsidi lainya di negeri ini.

PT. Mentawai Anugerah Sejahtera, menerima uang subsidi trasnfortasi MV. Mentawai Fast tahun 2012, sampai 2016 bukan diperuntukkan subsidi masyarakat agar tiket MV. Mentawai Fast harga turun. Tetapi yang menikmati Subsidi tersebut adalah Karyawan dan biaya operasional, PT. Mentawai Anugerah Sejahtera.

Terkait hal itu, BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membuat laporan  Kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat , No. 013/ BPI/ MTW/ I- 2020 tentang adanya indikasi korupsi dalam pemberian Subsidi Pemeritah Kabuoaten Kepulauan Mentawai kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahtera. yang beralamat jalan Nipah Padang.

Menurut Ketua BPI KPNPA RI. Kabupaten Mentawai Telaumbanua, bahwa tidak ada alasan pemerintah Mentawai  memberikan Subsidi kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahtra sebagai pengusaha murni, untuk trasporatasi. Sementara Pemda Kepulauan Mentawai mengalami defisit APBD setiap tahun, dan untuk membayar gaji pegawai honor Pemda Kabupaten Mentawai juga selalu terlambat.

Menurut Ketua BPI mentawai juga sebagai Pers, telah menemui  Miko siregar Kepala Inspektur Kab. Kep. Mentawai, di rumahnya di Simpang mapadegat kota Tuapejat Kab. Mentawai , karena sudah lama menunggu di kantornya terpaksa ke rumahnya, menerima pelayanan kasar bahwa Miko Siregar dalam PPT / OPD, covid 19, akhinya bisa komunikasi setelah mengeluarkan kata – emosinya, dan mengaku pemberian Subsidi Kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahtera,  adalah indikasi monopoli oleh karna itu juga harus ada persaingan pengelolah transportasi di mentawai selain BUMN.

Perusahaan punya resiko ada untung ada rugi, tidak bisa mengorbankan dana APBD, hanya untuk memperkaya diri orang lain.

Masyarakat tidak akan keberatan kalau subsidi yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Mentawai disesuaikan mekanisme yang berlaku, yaitu tiket harus murah dari tigatus ribu turun menjadi serarus ribu rupiah, dan dari dua ratus lima puluh ribu rupiah menjadi delapan puluh ribu rupiah, baru dampak positif subsidi Transpirtasi mentawai fast.

Dalam hal pemberian Subsidi ini ada keanehan indikasi Korupsi, pertama 2012 dalam naskah yang di subsidi adalah bahan bakar BBM, karyawan dan operasional perusahaan pengelolah MV. Mentawai Fast melalui, PT. Mentawai Anugerah Sejahtera.

Tahun 2017 berubah Nama Subsidi menjadi Subsidi Bangku Kosong.

Sementara itu Edi Surkani Kepala Dinas perhubungan sampai berita ini di turunkan, belum berhasil dikomfirmasi, saat ditemui Deteksi, yang bersangkutan tidak ada di tempat dan saat dihubungi melalui  hp juga tidak aktif .

Mentawai Fast, yang mengatur strategis titik Subsidi seperti kec. Sikakap, dengan tarif Rp. 300.000 tiket per orang akhirnya penumpang tidak ada hanya 20 orang sampai 40 orang PP, karena subsidi bangku sebanyak 400 bangku kosong tetap dibayar oleh pemerintah daerah Mentawai.

Ini yang tidak masuk akal, ada kesengajaan mengatas namakan subsidi masyarakat tetapi tidak bisa dimanfaatkan masyakat setempat. Subsidi sampai miliar pertahun itu. Hanya modus semata.

Beberapa hari yang lalu Ketua BPI KPNPA RI Kabuapen Mentawai mengunjungi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk memantau perkembangan laporan BPI yang sudah tiga bulan disampaikan di kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Sementara Muhammat Fatria, SH, MH. Aspidsus menjelaskan bahwa telah menyampaikan hal itu kepada Kajari Tuapejat, dan saat ini belum ada pemeriksaan saksi- saksi, pemeriksaan masih menunggu selesai  covid 19.. .. (Tim)

3,187 total views, 3 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed