by

KH As’ad Said Ali : Karantina Wilayah Adalah Solusi Yang Tepat

Foto // KH As’ad Said Ali

JAKARTA, deteksionline.com- Pasien positif virus Corona atau COVID-19 di Indonesia terus betambah. Data pemerintah pusat per 30 Maret 2020, pukul 15.45 terdapat 1.414 kasus positif: 122 di antaranya meninggal dunia, 75 orang dinyatakan sembuh, dan 1.217 pasien dalam perawatan.

KH. As’ad Said Ali, mantan wakil badan inteljen negara (BIN) dan juga mantan wakil ketua PBNU, meminta Pemerintah menerapkan kebijakan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 53-55 yaitu Karantina Wilayah.

“Langkah ini sangat penting mengingat penyebaran virus ini sudah meluas ke wilayah Nusantara. Anjuran tidak ada gunanya selama masyarakat tidak taat. Apalagi, tidak ada sanksi tegas terhadap warga tidak taat,” kata As’ad Said Ali, Selasa (31/3/2020).

As’ad Said Ali, menilai karantina wilayah harus disertai dengan aturan dan sanksi tegas. Artinya, bersifat memaksa masyarakat agar taat.

Aturan Sanksi tegas diperlukan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Ia, menjelaskan, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018, mengatur sanksi bagi mereka yang tidak taat terhadap karantina wilayah. Bahkan, mereka yang melanggar bisa didenda maksimal Rp 100 juta.

“Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta,”tegasnya.

Ia mendukung langkah pemerintah pusat yang tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) Karantina Wilayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 6 Tahun 2018 bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menerbitkan PP dalam memutuskan status kekarantinaan.

“Saya kira Sanksi tegas menjadi alternatif terbaik untuk keselamatan rakyat”, imbuhnya.

AS’ad Said Ali melanjutkan, mengenahi kebijakan lockdonw yang pernah dilakukan Tiongkok dan India yang menimbulkan kekacauan tidak perlu dilakukan pemerintah karena banyak mudzoratnya dan tidak ada acuan  undang-undangnya.

“Apabila kebijakan yang diterapkan pemerintah itu mengacu pada UU yang ada tentu akan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, tidak perlu Lockdown seperti yang diterapkan Tiongkok dan India, itu banyak mudhoratnya”, tutupnya.

..(budi setiawan)

290 total views, 1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed