Orang Berada dan Pekerja Bukan Penerima Upah Sebaiknya Tidak Ikut BPJS Kesehatan

  • Share

JAKARTA,deteksionline- Putusan Yudicial Review Peraturan Presiden  ( Perpres)  No 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan,  dimana MA membatalkan iuran BPJS per 1 Januari 2020 menjadi angin segar buat masyarakat.

Putusan MA ini harus segera ditindak lanjuti Pemerintah agar tidak terjadi masalah di lapangan terutama berkaitan dengan pelayanan peserta BPJS Kesehatan.

Hal ini ditegaskan oleh H.Ir.Bambang Sutrisno Ketua Komite DPD RI yang membidangi Kesehatan dalam keterangan via Wahtshapp kepada Jurnalis  deteksionline dan amunisinews.co.id, Rabu (11/3).

Selain itu, kata H Ir Bambang, guna mengoptimalkan pelayanan Pemerintah sebaiknya segera menerbitkan aturan untuk melibatkan daerah baik Propinsi/Kabupata maupun Kota untuk berperan dalam penanganan BPJS Kesehatan.

‘Perlu dikaji kembali kepesertaan BPJS Kesehatan,  tidak semua harus ikut program BPJS Kesehatan. Seperti masyarakat yang mampu dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) tidak harus menjadi peserta BPJS Kesehatan,  tetapi mereka untuk ikut asuransi komersial dengan. Dengan demikian mereka tidak membebani karena jumlahnya relatif cukup besar,”ucap H.Ir.Bambang Sutrisno.

Lebih lanjut, Senator Dapil Jateng ini meminta pemerintah melaksanakan putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut karena keputusan MA bersifat final dan mengikat.

Dikutip dari dokumen putusan MA, menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun pasal ini menjelaskan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen.

“Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Tidak Mempunyai Hukum Mengikat,” demikian putusan tersebut.

Secara rinci, ini bunyi pasal yang dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat:

Pasal 34 (1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

  1. Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  2. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
  3. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

 

(BudiSetiawan).

 

 

 1,672 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *