Kasus Atomindo Babel ; JPU Yakin Jika Perkara Yang di Sidangkan Sesuai BAP di Kepolisian

  • Share

PANGKALPINANG, deteksionline.com – Penasihat hukum para terdakwa Darmansyah & Rudi Sahwani sebelumnya dalam eksepsinya menilai jika dakwaan penuntut umum terkait perkara yang menyeret mereka ke meja hijau justru dianggap dakwaan tersebut tak jelas atau Obscuur Libel.

Sidang lanjutan dengan agenda tanggapan penuntut umum (JPU), Erni SH MH kembali digelar, Selasa (10/3/2020) di Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalpinang.
.
Majelis hakim.yang menyidang perkara ini pun masih dipimpin oleh Rendra Yozar Dharma Putera SH MH bersama anggotanya yakni Siti Hajar Siregar SH MH dan Iwan Gunawan SH MH.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan yang digelar jelang sore itu, atau di hadapan majelis hakim dirinya mengatakan jika sesungguhnya pihaknya selaku penuntut umum memiliki pendapat yang berbeda dengan penasihat hukum para terdakwa.

“Selaku jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini tidak sependapat dengan penjelesan penasihat hukum terdakwa,” tegas Erni saat sidang sedang berlangsung, Selasa (10/3/2020) sore.

Hal tersebut alasan penuntut yakni perkara Atomindo (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia) ini sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan (BAP) oleh pihak penyidik yakni kepolisian, dan dibuat sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bahkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP — red) telah ditandatangani serta berisi identitas yang lengkap mengenai dakwaan serta mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan,” terang JPU ini dalam tanggannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Rendra Yozar Dharma Putera SH MH
bersama dua orang angota majelis hakim lainnya Iwan Gunawan SH MH dan Siti Hajar Siregar SH MH.

Kembali ditegaskan oleh JPU ini jika berkas dakwaan tersebut tentunya tak lain berdasarkan hasil pemeriksaan (BAP) dari pihak kepolisian terhadap kedua orang terdakwa tersebut (Darmansyah & Rudi Sahwani) serta sesuai dengan uraian perbuatan.

“Perkara ini sudah menyangkut materi perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan dan akan meminta keterangan dari saksi-saksi yang akan hadir dalam persidangan nanti,” tegas Erni lagi.

Oleh karenanya berdasarkan alasan yang diajukan pihak penuntut tersebut, Erni menegaskan jika ia berpendapat sudah seyogyanya eksepsi para terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya agar ditolak dan tidak diterima.

“Kami mohon majelis hakim yang terhormat agar dapat  melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini. Demikian tanggapan kami terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa,” tutup Erni.

Usai mendengar penjelasan atau tanggapan penuntut (JPU), pimpinan majelis hakim pun mengatakan jika pihaknya memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyiapkan berkas putusan sela pada lusa mendatang atau Kamis (12/3/2020).

“Kita memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyiapkan putusan sela terkait eksepsi kuasa hukum terdakwa,” ujar Rendra.

Namun di ujung saat sidang berakhir, pimpinan majelis hakim sempat memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mrnyampaikan pendapat di hadapan majelis hakim.

“Sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan terdakwa?,” tanya pimpinan sidang kepada para terdakwa saat itu.

Namun masing-masing terdakwa mengaku saat itu sudah cukup, begitu pula dari pihak penuntut umum.

Dalam eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa dalam sidang pekan lalu di pengadilan setempat, jika dakwaan JPU asal Kejati Babel tersebut dinilai tidak memenuhi unsur materil.

Bahkan dakwaan penuntut umum dianggap pemasihat hukum terdakwa justru tidak jelas atau Obscuur Libel dan penasihat hukum terdakwa pun dalam perkara ini berharap agar majelis hakim menerima eksepsi atas keberatan terhadap dakwaan penuntut umum tersebut..(wtn)

 2,225 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *