by

Uji Kompetensi Pejabat Administrator GMKI Tual Dinilai Cacat Hukum

TUAL, deteksionline.com – Uji Kompetensi Pejabat Administrator di lingkup Pemda Malra Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Tual – Maluku Tenggara menilai cacat hukum.

GMKI cabang Tual – Malra mendesak DPRD Malra menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Bupati Malra, M.Thaher Hanubun dan Sekda, agar memberikan penjelasan, terkait proses Uji Kompetensi Pejabat Administrator di lingkup Pemkab Malra, karena tidak prosedural dan inkonstitusional.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Bidang Organisasi BPC GMKI Tual – Malra, Rudolof Raubun kepada media Amunisinews saat membacakan pernyataan sikap tertulis GMKI di Caffe Gloria kabupaten Maluku Tenggara, sabtu (7/3/2020).

Untuk itu, bilah mana dalam waktu dekat tidak ada perbaikan terhadap proses Uji Kompetensi Pejabat Administrator di lingkup Pemkab Malra, sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, maka GMKI bersama seluruh kekuatan yang ada akan melakukan interupsi lewat aksi turun ke jalan, “ujar raubun

Ketua Bidang Organisasi GMKI Tual, Rudolof Raubun dalam membacakan pernyataan sikap itu mengatakan, kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Tual dan Maluku Tenggara, telah menemukan inprosedural dan inkonstitusional dalam proses seleksi dan uji kompetensi pejabat administrator lingkup Pemkab Malra.

“Tim Uji Kompetensi Pejabat Administrator tidak melibatkan tim asesor dan perwakilan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri ( LSP PDN ) dan LSP PDN Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan dan peraturan BKN RI nomor ; 26 tahun 2019 tentang pembinaan, penyelenggaraan, dan penilaian kompetensi PNS sehingga proses uji kompotensi pejabat administrator cacat hukum,” tegas Raubun.

Menurut GMKI, Proses Uji Kompetensi Pejabat Administrator Pemkab Malra, terkesan tidak adil, karena terdapat pejabat Esselon III yang sudah dilantik tetap pada jabatanya maupun berpindah tempat ke Eselon yang sama tanpa melalui proses uji kompetensi.

“Sementara ada pejabat esslon III yang diwajibkan mengikuti tes dalam jabatan esslon III, termasuk terdapat jabatan esselon IV yang dipromosi dari esselon IV/a ke esselon III/a tanpa melalui uji kompetensi.”

Lebih lanjut GMKI cabang Tual menilai, Surat Sekretaris Daerah ( Sekda ), nomor : 893.2/103/BKPSDM/2020, tentang Uji Kompetensi Pejabat Administrator poent ke lima yang menyebutkan, bahwa pejabat eselon III yang tidak mengikuti seleksi dianggap telah mengundurkan diri dari jabatannya, bertentangan dengan amanat Peraturan Pemerintah ( PP ) nomor ; 11 tahun 2017 pasal 64 tentang manajemen PNS, sehingga Berangkat dari surat itu, GMKI mendesak Sekda Malra segera membatalkan surat tersebut.

Selain itu, GMKI juga mendesak tim Uji Kompetensi Pejabat Administrator di lingkup Pemkab Malra agar melibatkan Assesor dan perwakilan LSP PDN pusat dan provinsi pada proses seleksi tersebut.

“Pemkab Malra harus segera melakukan uji Uji Kompetensi Pejabat Administrator di lingkup Pemkab Malra sesuai aturan dan perundang – undangan yang berlaku dengan melibatkan Assesor dan perwakilan LSP PDN pusat dan provinsi.”katanya..(jekco p)

 1,099 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed