by

Yang Membingungkan Dari RUU Omnibus Law

JAKARTA, deteksionline.com- Draf RUU Omnibus Law terdiri dari beberapa Bab, dan tiap Bab terdiri dari beberapa Pasal. “Temuan kami dimulai dari Bab III (halaman 8) Pasal 8 s/d Pasal 18, lalu ada kutipan UU Nomor: 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lalu masuklah Pasal 1 s/d Pasal 72, Pasal 68 s/d halaman 37, s/d Pasal 72 (halaman 41). Pasal – pasalnya tidak berurutan,” kata Ketua Umum SBSI Prof.Dr Muchtar Pakpahan, SH, MA di Jakarta, kemarin.

Kemudian Pasal lanjutan, setelah Pasal 19 (halaman 42), muncul Pasal 1, dan pasal-pasal  lainnya 22A, 22B, 22C, 26 A (lihat halaman 55). Kemudian masuk ke Pasal 60, melompat ke Pasal  73 A dan  75, (lihat halaman 60).

Setelah Pasal 20 (halaman 61), dilanjutkan Pasal 1 sd 49 (halaman 69), kemudian dilanjutkan Pasal pemberian sanksi yaitu di Pasal 49. Muatan Bab III sebanyak 513 halaman (dari halaman 41 s/d 554).

Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 58 (halaman 582) s/d Pasal 92 s/d (halaman 582)

Bab V Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian. Di  Halaman 582, ada Pasal 93, lalu dilanjutkan Pasal 6, kemudian masuk ke Pasal 95, 96 dan 107 terus berlanjut lagi ke Pasal 6, Pasal 22, Pasal 43 (pada halaman 588).

Bab VI Kemudahan Berusaha, halaman 589. Dimulai Pasal 108, menghapus Pasal 8 UU Keimigrasian, UU Paten, UU PT, Gangguan, Pajak Daerah, Perlindungan nelayan, Wajib daftar Perusahaan, dan larangan praktek monopoli.

Kemudian dimulai masuk Pasal 109, lanjut Pasal 69, 71, 110, 111, lanjut lagi Pasal 7, 30, 32, 153, 153A, 153B, 153C, 152 D, 153E, 153F, 153G, 153H, 153I, 153J (Lihat Pasal 599).

Masuk lagi Pasal 113 halaman 600, masuk lagi Pasal 141, lanjut Pasal 114, 115, lalu ke Pasal 1 (halaman 601-606). Selanjutnya lompat ke Pasal 38, 74, 116, 117, lanjut lagi ke Pasal 1 halaman 607 s/d  610, lompat ke ayat 2. Tidak jelas dari mana diteruskan ke Pasal 87, 118, menyusul 44, 45, 47, dan 48 halaman 612.

Bab VII  Riset & Inovasi. Hanya satu halaman yakni halaman 613, Pasal 119.

Bab VIII Pengadaan lahan (Halaman 614).

Dimulai dari Pasal 121, terus dilanjutkan ke Pasal 8, 10, 14, 19A, 19B, 19C, 24 dan 28 lanjut ke ganti kerugian Pasal 34, 36 dan 42. Memasuki Pasal 122 (halaman 624), terus masuk Pasal 44 lalu masuk pidana pada pasal 71.Tentang Bank Tanah Pasal 123, dilanjutkan Pasal 124, 125, 126, 127 dan waktunya selama 90 tahun. Kemudian berlanjut ke Pasal 135, 136 dan 137.

Bab IX Kawasan Ekonomi ( Halaman 633), dimulai Pasal 140, 141, 142 berlanjut ke Pasal 1 UU no 39 tahun 2009, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 10.

Bab X Investasi Pemerintah Pusat dan kemudahan Proyek Strategis Nasional. Halaman 655. Bab IX ini tidak masuk salah satu klaster yang diatur dalam Pasal 6. Pasal 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, selanjutnya ke Pasal 161 (Halaman 666).

Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja (Halaman 666). Dimulai Pasal 162 s/d 165 langsung dilanjutkan Pasal 1, ke 24, 38, 39, 39A, 53, dan Pasal 166 (halaman 675).Kemudian lanjut ke Pasal 16, dikaitkan dengan Pasal 9 (3) lanjut ke Pasal 250, 251, 252, 300, 349, 350 dan Pasal 402A.

Bab XII Penggunaan sanksi (halaman 681), Pasal 167, 168, 169 tetapi di klaster sebelumnya sudah ada sanksi.

Membingungkan kedua adalah di Bab XII adalah Penggunaan sanksi. Tetapi setiap klaster khusus sub klaster di Bab III, tiap sub bab diahiri pemberian sanksi. Pemberian sanksi tidak terkoneksi.

Bab XIII Ketentuan Lain-lain (halaman 683).

Dalam Pasal 170 (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undanbg-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini.

Ayat  (2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 170 ini hal yang membingungkan ketiga. Bagaimana Presiden dapat mencabut undang-undang dan cara mencabutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang pembuatannya dapat berkonsultasi derngan pimpinan DPR RI. (darsani)

 

 

90 total views, 1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed