by

Tolak RUU Omnibus Law, Muchtar Pakpahan: Neolib Ingin Kuasai NKRI

JAKARTA, deteksionline.com-  DPP (K)SBSI menyatakan sikap bersepakat dengan pemerintah sebagai hasil  pembahasan tentang RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Karenanya, SBSI  tidak bertanggungjawab dan selanjutnya menyatakan menolak  RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.

Selain itu, SBS memajukan sandingan untuk mengisi RUU Cipta Kerja (RUU Omnibus Law) klaster Ketenagakerjaan dengan konsep Hubungan Industrial Gotong Royong dengan belajar dari pengalaman hubungan Industrial Jepang. Berikut ini dilampirkan naskah sandingan besrta naskah akademik.

Demikian pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dalam siaran pers yang diterima deteksionline.com, Kamis (27/2/2020), yang ditandatangani Ketum SBSI Prof Dr Muchtar Pakpahan SH, MA.

Pernyataan sikap ini, kata Muchtar Pakpahan setelah pihaknya mendapatkan t Draft RUU Cipta Kerja yang popular disebut RUU Omnibus Law Pada acara yang diselenggarakan Kemenkoperekonomian dan juga Kementerian Ketenagakerjaan, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Setelah menerima draft RUU Cipta Kerja tersebut, DPP (K)SBSI melakukan menelaah isi dari naskah tersebut yang tebalnya mencapai 685 halaman.

“Kami sudah membaca dan mendalami  RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan Pemerintah kepada DPR RI. Dari pembahasan kami, semua materi yang  diatur dalam RUU ini adalah tentang Kemudahan berinvestasi. Sedangkan tentang Cipta Kerja adalah sangat sedikit atau hanya sebagai dampak. Tujuan berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan yang dengan Omnibus Law caranya lebih mudah dan menguntungkan dibandingkan dengan cara konvensional atau ketentuan sebelumnya,” katanya.

“ Kemudian, dengan berinvestasi tentu diharapkan akan ada tercipta kerja. Namun kalau investor itu datang dari RRC, kerja yang dihasilkan akan ditujukan kepada pekerja/buruh dari China. Sedikit berdampak kepada WNI. Oleh Karena itu yang benar nama dari RUU ini adalah RUU Kemudahan Berinvestasi,” ular Muchtar.

 Menurut Muchtar Pakpahan, sistematika RUU ini tidak memenuhi sistematika Perundang – Undangan  sehingga membuat kami sulit untuk mengerti dan memahaminya.

Ibaratnya, katanya, pembuatan atau penyiapan RUU Cipta Kerja ini dapat diibaratkan ‘nafsu besar tenaga kurang’. Nafsu atau keinginan Presiden Joko Widodo membuat satu UU yang dapat menjangkau semua hal tentang investasi, adalah sangat kuat. “Tetapi sumber daya yang menyiapkannya tidak siap sesuai dengan harapan. Itulah yang membuat banyak kelemahan RUU ini, termasuk kelemahan yang fatal memasukkan Pasal 170,” ujarnya.

 Ketum SBSI ini mengingatkan bahwa dalam perjuangannya memerdekakan Indonesia, Sukarno berulang kali menyatakan ingin membebaskan Indonesia dari Kapitalisme, Imperialisme, Liberalisme dan Kolonialisme yang membuahkan d’exploitation d’lhome par lhome, salah satu buahnya adalah aannemer (outsourcing) dan kuli kontrak (PKWT). Di abad ke – 20 ini.

Amerika Serikat dan Inggris sebagai pimpinan Kapitalisme, Imperialisme, Liberalisme dan Kolonialisme berseberangan dengan sosialis komunis yang dipimpin Rusia dan RRC. Kapitalisme, Imperialisme, Liberalisme dan Kolonialisme selalu ingin menguasai asset penting di negara-negara yang mereka sukai termasuk Indonesia dengan  mengandalkan uang dan kekuatan.

Menjelang ahir abad ke – 20, imperialisme dan kolonialisme dihapus dari muka bumi, tinggallah Kapitalisme dan liberalisme yang ganti baju menjadi Neolib, kanan tengah.

“Di internasional, idiologi ini diageni oleh IMF, Word Bank dan WTO. Dalam mencapai tujuannya tidak lagi menggunakan uang dan kekuatan melainkan menggunakan pendekatan legalistik atau legal approach. Di seberangnya adalah welfarestate yang diageni ILO (International Labour Organisation) dan ITUC (International Trade Union Confederation). Serta saat ini Neolib mau menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

“Kalau draft RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang sekarang berhasil menjadi Undang-Undang, Saya dapat memperkirakan tidak terlalu lama Indonesia akan mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Sebaiknya draft RUU Cipta Kerja ini ditarik dan didiskusikan terbuka dengan  stakeholder dari 9 klaster,” ucapnya.

Ke 9 klaster itu adalah Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Ketenagakerjaan,Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMK-M serta perkoperasian,Kemudahan berusaha, Dukungan riset dan inovasi.pengadaan lahan,Kawasan Ekonomi, Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja. (darsani)

191 total views, 1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed