by

Rangkap Jabatan di Kabinet Langgar UU dan Semangat Pemerintahan Demokratis

 

Rangkap jabatan dalam pemerintahan di larang dalam UU no 39 tahun 2008.

Dalam iklim demokrasi untuk menata pemerintahan yang demokratis merangkap jabatan antara ketua Umum Parpol dan sekaligus adalah menteri dalam jabatan pemerintahan diperlukan kesunggugan hati dan semangat tidak mencampur adukkan antara kepentingan negara dan pemerintahan di satu pihak dan kepentingan kepentingan politik dan politis di pihak lain.

Rangkap jabatan menciderai semangat reformasi dan semangat demokrasi dalam hal check and balance. Dan ini harus di hentikan.

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi 2014-2019; Rangkap Jabatan di Kabinet ada yang konsekwen tidak Rangkap Jabatan. Seperti Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Langsung mundur dari ketua Umum Partainya. Partai Hanura selanjutnya di pimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO). Wiranto saat itu sebagai Menkopolhukam.

Tidak demikian halnya dengan Partai Golkar di bawah pimpinan Erlangga Hartanto pada periode (2014-2019) sekaligus sebagai mentri perindustrian. Jabatan rangkap sebagai Ketua Umum Partai dan Mentri di kabinet berlanjut pada periode ke 2 Jokowi. Kini Erlangga selain ketua Umum Golkar juga sebagai Menko Perekonomian.

Selain Erlangga, ada Ketua Umum Gerindara, Prabowo Subinanto dan Suharso Monoarfa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua nya menjabat masing2. Prabowo sebagai Mentri Pertahanan dan Suharso Mentri Bappenas.

Jika dilihat dari konsistensi antara kepentingan politik dan pemetintahan mestinya Ketua Umum Partai yang telah duduk di kabinet itu mesti memilih dan memilah. Antara pengabdian kepada Bangsa dan Negara di satu pihak saat berada di Kabinet dan muatan-muatan kepentingan Perpolitikan sebagai Ketua Umum Partai.

Rangkap jabatan ini tidak sehat dalam iklim demokrasi dan konsitusi. Semestinya seseorang yang telah masuk dalam kabinet di pemerintahan. Dia segera melepaskan jabatan-jabatan politis yang di sandang sebelum nya. Jika tidak sulit dipisahkan antara posisi sebagai Menteri atau Ketua Partai.

Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus memberi opsi pada menteri- menteri di Kabinetnya. Kalau di Pemerintahan mesti lepas kan jabatan politis nya sebagai ketua umumnya. Jika tidak publik anggap ketua-ketua Umum Partai yang duduk di Kabinet itu semacam “piaraan” untuk kepentingan tertentu pada saat tertentu.

Untuk semangat Demokrasi dalam pemerintahan dan tidak mencampuradukkan antara kepentingan dalam pemerintahan maka lahirlah UU no 39 tahun 2008. Undang undang itu melarang rangkap jabatan.

Bukan kah dalam pengabdian kepada bangsa dan negara mesti di tempuh dengan rangkap jabatan? Jabatan politis sebagai ketua Umum Partai adalah pengabdian lain kepada Bangsa dan Negara sebagai politisi. Jabatan di kabinet (pemerintahan) adalah bentuk pengabdian kepada negara. Dua hal ini tidak bisa di campuraduk.

Ketidak konsitenan Jokowi membiarkan jabatan rangkap di pemerintahan dapat dianggap sebagai tindakan langgar Undang undang. Dan dianggap memiliki kepentingan politis dalam pemerintahan nya. Dan ini dianggap mematikan demokrasi.

Jakarta 14 Pebruari 2020

Oleh: Muslim Arbi

Pengamat Sosial Politik

 169 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed