Ketum PPI Cabut Persetujuan Pembentukan Kode Etik Pelaut

  • Share

JAKARTA, deteksionline.com: Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Yani Sanusi mencabut pertanyaan dirinya yang  telah menyetujui rencana pembentukan Kode Etik Pelaut.

Pernyataan tersebut tertuang dalam surat Pemberitahuan Kepada Pelaut Anggota PPI dan seluruh Pelaut Indonesia, yang diterima deteksionline dan Amunisinews.co,id, Kamis (6/2/22).

Di antara alasannya, dia menduga dan menilai adanya konspirasi terselubung rencana pembentukan kode etik, pembentukan Organisasi Pelaut dan Dewan Kehormatan Pelaut. “Penilaian ini tentu berdasar karena adanya sesuatu yang ditutup tutupi dari PPI dan pada akhirnya terbongkar dengan sendirinya,” katanya dalam surat tersebut (Baca :Pemberitahuan Kepada Pelaut Anggota PPI dan seluruh Pelaut Indonesia).

Hal lain yang dipersoalkan adalah masih banyaknya perusahaan pelayaran mempekerjakan Pelaut Indonesia dengan standar upah yang tidak layak, bahkan kapal-kapalnyapun demikian.

“Pelaut Indonesia dengan terpaksa bekerja karena tuntutan ekonomi, tidak jarang Class III ada yang menjadi juru mudi, lebih miris lagi Class I/II yang jadi Nahkoda di Tug Boat dengan upah dibawah Rp10juta,” keluhnya. “Upah Pelaut masih banyak dibawah UMP, tapi Syahbandar diam seribu bahasa, seolah olah senang diatas penderitaan pelaut sebagai rakyat Indonesia,” tegasnya..

Andri pun mengutip ucapan Bung Karno pernah berkata: “Musuh ku lebih ringan karena mengusir Penjajah, musuh mu lebih berat karena melawan Bangsa sendiri”

“Miris, inilah  kondisi di Indonesia yang merupakan Anggota Dewan IMO kategori C,” ujarnya.

Secara lengkap Andri yani menulis surat Pemberitahuan Kepada Pelaut Anggota PPI dan seluruh Pelaut Indonesia, yang isinya sebagai berikut:

Berhubung Saya pernah menyetujui rencana pembentukan kode etik Pelaut dan kemudian rencana pembentukan Dewan Kehormatan Pelaut Indonesia, Saya sebagai Ketua Umum PPI menyatakan bahwa :

 1.Menyatakan mundur dan mencabut pernyataan saya yang telah menyetujui rencana pembentukan kode etik Pelaut.

2.Saya tidak pernah menyetujui pembentukan Organisasi Profesi Pelaut Indonesia yang di motori oleh IKPPNI dan di koordinasikan oleh Dirjend Perhubungan Laut.

 Adapun alasan dan pertimbangannya sebagai berikut :

 1.Saya menduga dan menilai adanya konspirasi terselubung rencana pembentukan kode etik, pembentukan Organisasi Pelaut dan Dewan Kehormatan Pelaut, penilaian ini tentu berdasar karena adanya sesuatu yang ditutup tutupi dari PPI dan pada akhirnya terbongkar dengan sendirinya.

2.Adanya kejanggalan rencana pembentukan Organisasi Pelaut oleh Hubla, yang mana Hubla adalah Lembaga Negara dan diawaki oleh Aparatur Negara tentu tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta Organisasi Kemasyarakatan lebih dominan bermitramengawasi, mengkritik, memberikan usulan dan solusi untuk Pemerintah, alangkah aneh dan janggal  jika Hubla melibatkan diri membentuk Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Pelaut Indonesia.

3.Saya menilai rencana pembentukan Organisasi Pelaut adalah tidak tepat, PPI berjalan sudah lebih 3 Tahun dan memiliki ribuan Anggota dari seluruh Indonesia, PPI sudah banyak membantu Negara dan Pelaut Indonesia, PPI sebagai Organisasi yang jelas legalitasnya, memiliki Anggota tanpa dipaksa, memiliki Cabang di Provinsi-Provinsi, mempunyai Visi dan Misi, PPI di minati oleh Pelaut Indonesia karena PPI  memperjuangkan keadilan untuk Pelaut Indonesia, PPI bekerja atas dasar sosial dan keprihatinan terhadap kondisi Pelaut Indonesia, jadi sangat tidak layak jika mereka berkeinginan membuat Organisasi tandingan, 

 “Kalau memang hati mereka bersih semestinya mereka perdayakan PPI”

 Bukan membuat Organisasi tandingan.

1.Dalam Rapat saya sudah jelas menolak pembentukan Organisasi yang dimotori oleh IKPPNI, penilaian saya adalah sebagai berikut:

Saya tidak mengenal IKPPNI, saya tidak mengetahui keanggotaannya dan Kantor Pusatnya, saya tidak mengetahui apa yang telah IKPPNI perbuat untuk Pelaut Indonesia, apa sepak terjangnya sehingga IKPPNI menjadi motor penggerak dan PPI mengikuti pemikirannya, bagi saya sangat tidak masuk diakal.

 2,Pembentukan Organisasi Pelaut pernah dilakukan oleh Hubla pada tahun 1960an dan pada akhirnya banyak terjadi modus dan sindikat Mavia di Organisasi tersebut, dan ITF melarang keterlibatan Aparatur Pemerintah, ikut serta dalam struktur keorganisasian Pelaut.

 3.Hubla mengesampingkan dan menyepelekan Kesejahteraan, Keselamatan Pelaut Indonesia, serta maraknya pengguna ijazah palsu yang sampai saat ini Hubla tidak serius mengusut sampai tuntas biang kerok pembuat ijazah palsu.

 4.Hubla lebih cenderung membuat regulasi untuk Pelaut yang tidak bermamfaat bagi Pelaut Indonesia dan membiarkan Pengusaha Pelayaran yang melanggar UU Pelayaran sehingga sangat banyak terjadi kecelakaan laut dan intimidasi yang dilakukan Pengusaha Pelayaran terhadap Pelaut Indonesia.

 Berdasarkan analisa di atas saya menduga adanya konspirasi terselubung untuk kepentingan golongan dan kelompok agar memuluskan ambisi mereka. sekian terima kasih.

 LANTANG UNTUK KEBENARAN, KEBATILAN PASTI PUNAH

 

 

Andri Y Sanusi

Ketum PPI.

 

(Syaf/Korlip)

 

 6,110 total views,  3 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *