by

PHK Sepihak, Dinas Perhubungan Sidoarjo Digrudug Paguyuban Pengawas Parkir

SIDOARJO,DETEKSIONLINE.com – Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai sepihak oleh petugas pengawas parkir kabupaten Sidoarjo,berakibat Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dilurug beberapa orang di antaranya Ketua Paguyuban Petugas Pengawas Parkir Nado Wibisono,beserta sekretaris Slamet Riyanto,serta perwakilan Lembaga Ach Sugito dan penasehat paguyuban DT.Swarno Kamis (16/1/2020).

Nado Wibisono kepada wartawan, Kamis (16/1/2020) mengatakan kekecewaannya atas pemutusan hubungan kerja yang disampaikan bersamaan kontrak kerja yang habis per tgl 31 Desember 2019 lalu.

Penasehat paguyuban petugas pengawas parkir,ketua dan sekretaris paguyuban saat mendatangi kantor kepala Dinas Perhubungan Bahrul Amig Kamis(16/1/2020).

Seharusnya, katanya,  minimal satu minggu sebelumnya harus ada pemberitahuan, jangan pas waktu apel pagi disampaikan bahwa masa kerja sedikitnya 68 pengawas masa baktinya yang hampir 8

tahun,diantaranya 4 perempuan yang ikut kena imbasnya.”Khusunya yang muda-muda bagaimana,Setidaknya ada satu sebab yang sangat mengagetkan info yang kita tahu pengelolaan akan dialihkan ke pihak ketiga.Pihak ketiga ini siapa,” katanya..

Masih kata Nado,untuk proses pengalihan pihak ketiga ini secepatnya,ada satu kordinasi antara dinas perhubungan dengan pihak ketiga.Karena sejauh ini informasi yang kita terima belum ada komunikasi lebih antara dinas perhubungan dengan pihak ketiga atau sebaliknya, karena pihak ketiga ini selalu menunggu dari pada dinas perhubungan,pungkas Nado kecewa.

‘’Kami ingin jawaban secara tertulis karena  kami juga menyampaikan aspirasi secara tertulis,Kedatangan kami ke Dishub hendak menemui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Bahrul Amig.Kita meminta ada jawaban terhadap ketua DPRD,BKD,dan Disnaker tentang penyerapan anggaran dan aturan ketenaga kerjaan,’’tegas Nado.

Senada DT.Swarno selaku penasehat paguyuban petugas pengawas parkir Kabupaten Sidoarjo kepad awak media  Kamis (16/1/2020) menyampaikan, dia mengkaji kepentingam teman pengawas dengan datang ke Dishub bersama Gito pengawas parkir hendak menemui kepala dinas guna mencari jalan berharap ada kebijakan dengan hak tanggung jawab masing-masing pihak.

‘’Disini teman pengawas merasa mengabdi selama 8 tahun didishub,dihentikan ditengah jalan tidak dengan prosedur formal yang baik dan merupakan beban psikis (psikologis) karena mereka menggunakan uniform (seragam)bagaimana mereka menjelaskan kepada keluarga dengan adanya pemutusan hubungan kerja ini,’’ujar DT.Swarno yang biasa disapa Djauhari tersebut.

Secara formal sebagai pengawas parkir sebagai tenaga honorer merupakan orang yang bekerja di instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh APBN dan APBD.yang sebelum lahirnya  UU No.5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (UUASN’)pengaturan tentang tenaga honorer mengacu pada UU No13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Setelah lahirnya UU ASN,pegawai honorer diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)yang berhak memperoleh gaji dan tunjangan,cuti,perlindungan dan pengembangan kompetensi,terang penasehat Paguyuban tersebut.

Dinas perhubungan dengan pihak ketiga karena sejauh ini belum adanya kordinasi dengan pihak ketiga,maka hal ini sangat merugikan teman-teman pengawas.Pemda melalui Dishub diharap segera menyelesaikan status teman-teman pengawas.Mereka yang notabene 8 tahun mengabdi dihentikan,namun tidak mendapatkan hak dan  ewajibannya.Karena itu merupakan satu paket dengan jukir,kenyataannya jukir tidak di berhentikan, Semoga bisa mendapatkan solusi terbaik dari hubungan kerja.pungkas DT Swarno.

Sementara menurut keterangan sekretaris kepala Dinas Perhubungan,mengatakan Bapak tidak ada,ke Surabaya rapat ucap sekretaris tersebut kepada  Wartawan dan rombongan penasehat paguyuban dan pengawas parkir dikantor kepala Dinas.(nug)

 

258 total views, 1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed