by

SDN 10 Pangkalpinang Juga Diduga Memungut Dana Komite Sekolah Senilai Seratus Ribu Sebulan

Foto // 20 Guru SDN 10 Pangkalpinang Sedang Menikmati Liburan di Jogya Diduga Menggunakan Dana Komite

 

PANGKALPINANG, deteksionline.com-Selain Sekolah Dasar Negeri 3 Pangkalpinang (SDN 3), ada juga Sekolah Dasar Negeri di Pangkalpinang yang diduga menarik atau memungut iuran Komite yaitu Sekolah Dasar Negeri 10 Pangkalpinang (SDN 10).

Besaran dana yang diduga dipungut setiap bulan sangat besar untuk tingkat Sekolah Dasar, yaitu mulai dari Rp 100.000,- sampai dengan Rp 125.000,- per Wali Murid.

Menurut salah seorang Wali Murid yang minta namanya di rahasiakan, setiap bulan mereka dipungut dana Komite, kalau telat sudah diingatkan oleh Wali Kelas.

” Kami setiap bulan bayar uang Komite kalau kami telat sudah diingatkan oleh Wali Kelas”, ungkapnya melalui pesan wahats app,Senin (23/12/2019).

Sementara itu Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Pangkalpinang , Maryati Spd mengaku tidak memungut dana iuran Komite tetapi menerima sumbangan dari Wali Murid.

” Kami sekarang sedang berada di luar kota sampai tanggal 28 Desember 2019, yang ada sumbangan bukan iuran”, terang Maryati, Senin ( 23/12).

LSM Lakip 45 Babel M Amin menyayangkan masih adanya Sekolah Dasar di Pangkalpinang yang menarik iuran Komite dengan jumlah yang besar sampai Rp 100.000,- padahal itu sudah di ingatkan oleh Irjen Kemendikbud Daryanto melalui media, menurut kami kalau setiap bulan wajib membayar itu namanya pungutan bukan sumbangan, kalau sumbangan kan ada proposalnya sesuai aturan dan tidak mengikat namun jika tidak membayar sudah di ingatkan itu berarti pungutan.

” Jika setiap bulan wajib membayar itu namanya pungutan bukan sumbangan, apalagi jika telat sudah di ingatkan seperti pengakuan salah seorang Wali Murid”, kata M Amin, Senin ( 23/12) di Pangkalpinang.

Menurut M Amin, Irjen Kemendikbud sudah mengingatkan untuk tidak memungut dana KomiteKomite Sekolah dilarang melakukan pungutan terhadap murid dan wali murid, namun boleh menerima sumbangan sukarela. Bila murid dan wali murid masih dipungut juga, silakan laporkan ke sini!

“Bisa lewat kemendikbud.go.id melalui portalnya Irjen, bisa juga melalui Lapor! yang ada di Kantor Kepresidenan, bisa juga lewat Ombudsman. Nah, nanti sebentar lagi kita ada MoU dengan Ombudsman terkait dengan pemantauan layanan pendidikan, salah satunya itu (soal Komite Sekolah),” (jawab Irjen Kemendikbud Daryanto), ungkap M Amin seperti yang saya baca di detik.com.

Masih menurut M Amin, yang saya ketahui hal itu di sampaikan oleh Irjen Kemendikbud seusai jumpa pers tentang Komite Sekolah di Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

Berikut saluran Kemendikbud bila Anda mendapati Komite Sekolah melakukan pungutan:

1. Unit Layanan Terpadu
SMS: 0811 976929; Telepon: (021) 5703303, 57903020; email: pengaduan@kemdikbud.go.id; https://ultkemdikbud.go.id
2. Posko Pengaduan Itjen. Kemendikbud
SMS: 0811 9958 020; posel: pengaduan.itjen@kemdikbud.go.id
3. LAPOR! 1708; https://lapor.go.id
4. Saber Pungli 193 dan 821 1213 1323; SMS: 1193; posel: lapor@saberpungli.id
5. Kanal Informasi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota
6. Kanal Informasi OMBUDSMAN Daerah.

M Amin juga mempertanyakan penggunaan dana Komite Sekolah yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar mengajar di Sekolah seperti ada info yang didapat dana Komite Sekolah Dasar Negeri 10 Pangkalpinang itu diduga digunakan untuk membiayai liburan 20 orang Guru Sekolah Dasar Negeri 10 tersebut ke Jogyakarta beberapa hari.

” Kami mendapat info ke 20 orang Guru Sekolah Dasar Negeri 10 Pangkalpinang liburan ke Jogyakarta dari kemarin sampai tanggal 28 Desember 2019 menggunakan dana Komite Sekolah, itu kan bukan sipatnya mendidik namun memberikan kesan kemewahan kepada murid”, terangnya juga..(red)

535 total views, 1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed