by

Pungut Iuran Komite Sekolah, LAKIP 45 Babel Akan Laporkan Kepala SDN 3 Pangkalpinang Kepada Pihak Kejaksaan

PANGKALPINANG, deteksionline.com-Ramainya pemberitaan Sekolah Dasar Negeri 3 Pangkalpinang, Bangka Belitung yang diduga memungut iuran Komite sebesar Rp75.000 per siswa perbulan menuai sorotan beberapa LSM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

M Amin LSM LAKIP 45 pertanyakan dasar Kepala SDN 3 Pangkalpinang Rofida Spd  memungut iuran komite itu apa?

” Apa dasar Kepala Sekolah itu memungut iuran komite ? Semua keperluan di Sekolah Dasar itu kan sudah di tanggung oleh dana Bos”, terang M Amin, Senin (24/12) di Pangkalpinang.

M Amin juga akan laporkan Kepala Sekolah SDN 3 Pangkalpinang kepada pihak Kejaksaan kalau memungut iuran komite tanpa ada dasar hukum yang jelas.

” Kalau tanpa dasar hukum yang jelas, kami dari LAKIP 45 akan laporkan Kepsek tersebut kepada pihak Kejaksaan”, kata M Amin.

Menurut M Amin, pungutan dalam bentuk apapun yang tidak jelas tujuannya bisa dianggap pungli , apalagi sumbangan ini bersifat berkelanjutan, dasarnya adalah Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016.

” Peraturan Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75  Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (permendikbud nomor 75 tahun 2016) telah diterbitkan , saran  kami agar sekolah bersama komite sekolah berpikir kembali untuk melanjutkan kegiatan ini ,” terangnya.

Masih menurut M Amin, “komite sekolah dikatakan bermutu jika dipilih dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan  permendikbud nomor 75 tahun 2016. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya komite sekolah bermutu ,” katanya.

Sementara itu berdasarkan kutipan di okeboz.com, Kepala Sekolah SDN 3 Pangkalpinang membenarkan  jika sebelumnya komite sekolah melakukan pemungutan   iuran komite menggunakan kartu sebesar Rp 75.000,-
namun menggunakan semacam kartu tanda terima sumbangan. dengan alasannya kartu tersebut digunakan agar sumbangan tersebut terdata dengan jelas.

” Memang sebelumnya dilakukan  pungutan semacam sumbangan , namun menggunakan semacam kartu tanda terima sumbangan , Dengan alasannya kartu tersebut digunakan agar sumbangan tersebut terdata dengan jelas”, jelas Rifidah Spd, Jumat (20/12) pukul 09.00 wib pagi.

Kemudian lanjutnya , hasil pungutan sumbangan komite tersebut , sebagian dananya digunakan untuk pembuatan fasilitas pagar sekolah dan pendukung lainnya , serta kegiatan ex- school .

” Ditengah perjalanan , baru disadari bahwa pungutan tersebut dirasa menyalahi aturan dan bisa dianggap sebagai pungutan liar. maka pihak sekolah bersama komite  merubah sistem sumbangan tersebut agar tidak menggunakan kartu atau tanda terima sumbangan tetap ,” Terang Rofidah.

Dan akan segera melakukan pertemuan dengan komite sekolah ,guna merobah sistem kegiatan sumbangan ini ,” terangnya kembali.

Sedangkan Ketua Komite SDN 3 Pangkalpinang, Bangka Belitung Suhaili Ishak , ketika dihubungi okeyboz.com melalui sambungan telepon mengatakan jika sekarang tidak ada lagi iuran serta kartu tanda sumbangan gotong royong.

” Sekarang sudah tidak lagi pakai iuran dan kartu sumbangan di SDN 3 Pangkalpinang ,” Ucapnya , sambil mengatakan dirinya sedang kurang enak badan dan sedang istirahat dirumah .

Sementara pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang melalui Kasi Intel Kejari Pangkalpinang J Rian SH belum memberikan tanggapan terkait pungutan iuran komite oleh SDN 3 tersebut karena belum ada laporan yang masuk ke Kejaksaan.

“Izin, mohon maaf baru balas pak, kita belum bisa memberi tanggapan, karena kita belum mendapatkan data A1, dan sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami, kalaupun informasi tersebut memang benar kami tunggu pengaduannya”, tulis Rian via pesan whats app, Senin ( 24/12/2019)…(red)

 7,608 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed