by

Pemecahan Sertifikat Terkatung-Katung,Debitur BTN Kranji Kecewa

BEKASI, DETEKSIONLINE.com:Perumahan Villa Gading Harapan 2- 5,Satria Mekar,Tambun Utara Bekasi yang notabene sudah berdiri 10-15 tahun ini masih banyak menyisakan masalah.

Banyak dari debitur BTN Kranji yang kecewa akibat sertifikat rumah mereka belum dipecah dari sertifikat induk oleh PT. Pundi meski sudah lunas.

Hal ini menjadi perbincangan hangat dikalangan warga VGH 5 Satria Mekar,Tambun Utara,Bekasi,mereka dihantui rasa was-was dengan adanya hal tersebut.

Warga Blok I Rt 08/12 VGH 5,Rabu 13/12/19 mendatangi Kantor BTN Kranji Bekasi bermaksud melunasi rumahnya yang hanya 8 bulan lagi namun betapa kagenya Ia ketika mendengar dari pegawai BTN bagian berkas bernama Kliwon bahwa: sertifikat rumahnya belum dipecah oleh PT.Pundi (depelover)VGH 5.

“Mohon maaf pak sertifikat rumah Bapk blum dipecah,masih sertifikat induk ini kesalahan ada di PT.Pundi yang lamban mengurus pemecahan Sertifikat,” Ungkap Kliwon Rabu,13/12/19 di ruang kerjanya.

“Silakan temui bu Lilis di kantor pengembang,Jl.Mandar 19 Tangerang Selatan,dia yang bertanggung jawab,” tegasnya lagi.

Saat diklarifikasi wartawan terkait siapa yang bertanggung jawab atas pemecahan Sertifikat Kliwon menegaskan,”Kami sudah memfasilitasi pengembang untuk mengurus pemecahan Sertifikat melalui Koperasi BTN,namun pada perjalanannya pengembang menunda-nunda untuk menyerahkan berkasnya kepada kami,ahirnya inilah yang terjadi,banyak debitur yang komplin,”tutur Kliwon

tak puas sampai disitu,warga yang tidak mau disebutkan namanya ini mendatangi kantor pusat PT.Pundi pusat di Tangerang dan sesampainya disana,warga beserta ketua RT 08 Irman ditemui oleh Lilis dan Jar’an selaku staf owner PT.Pundi,dan dari mereka diperoleh keterangan bahwa: sebenarnya pihak pengembang tidak mau menyerahkan kepengurusan pemecahan Sertifikat pada BTN,namun pihak BTN “mengharuskan” kepada pengembang untuk mengurus pemecahan Sertifikat Pad koperasi BTN” terang Jar’an kepada awak media.

“Dan saat ini kami bekerja keras mendata kembali berkas pemecahan Sertifikat VGH 1-5 yang prosesnya stagnan,padahal sudah kami urus sejak th 2016,jadi kami mohon maaf dan harap bersabar menunggu,” ujarnya lagi.

Dua keterangan yang berbeda ini menunjukan adanya ketidak beresan administrasi di BTN maupun PT.Pundi,debitur dibuat bingung dengan pernyataan kedua belah pihak padahal idealnya ketika Debitur membeli rumah melalui KPR BTN,seharusnya hubungan Debitur dengan pengembang sudah putus,karena akad kredit dilakukan antara BTN dengan debitur bukan antara debitur dengan pengembang.

Pemerintah Kabupaten Bekasi,Kementerian Keuangan,PUPR,DPR-RI,Kementerian BUMN dan Presiden Republik Indonesia harus memanggil Dirut BTN terkait hal Diatas karena masyarakat telah dirugikan dan ada indikasi korupsi ditubuh BTN Kranji dengan adanya koperasi BTN yang menangani pemecahan Sertifikat debitur yang tidak profesional,transparan dan akuntable.(ruk)

 1,308 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed