Close

PANGKALPINANG, deteksionline.com- Kasus dugaan Tipikor dana beasiswa tahun 2016 di Diknas Bangka sebesar Rp 634 juta, dinilai masih ada yang mengganjal. Yaitu, dengan kerugian yang demikian besar, apa mungkin Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadis Diknas) saat itu tidak bakal tersentuh, padahal kasus itu diketahuinya.

Aktifis anti korupsi Bangka Belitung (Babel), Dr. (Cand) Marsal Imar Pratama menyatakan, apa tidak lalai jika seorang Kadis tidak tahu sama sekali soal Tipikor yang dilakukan 2 pejabat bawahannya?

“Tidak dibenarkan jika sampai jaksa penyidik di Pidsus melepaskan atasan para tersangka mengingat kerugian negara besar. Uang sebesar itu secara berani disimpangkan para tersangka yang hanya selaku bawahan?” kata Marshal.

Marshal katakan, penyidikan yang dilakukan oleh Pidsus terhadap penyimpangan pengelolaan dana pendidikan yang lumayan besar sudah tepat. Apalagi baru 1 produksi penyidikan Tipikor yang dihasilkan selama ini.

“Satu sisi kita apresiasi, namun di sisi apa tidak blunder nantinya?” ujar Marshal kembali.

Sementara itu, Kasi Pidsus Aditia Sulaeman, mengatakan sampai saat ini belum ada alat bukti yang mengarah kepada atasan para tersangka. Namun begitu dia akui kalau kerugian negara belum pulih.

“Kami menetapkan tersangka tidak semena-mena. Dan pasti didukung alat bukti,” ujarnya.

Aditya SH meminta agar wartawan  menyaksikan langsung jalannya sidang. Dia mengklaim akan memaparkannya dalam dakwaan semuanya.

“Abang pantau saja nanti Kamis sidangnya. Dalam dakwaan nantinya akan tergambar seperti apa dan pada saat pemeriksaan saksi,” ucapnya.

Dia juga tak mau ambil pusing jika nantinya penyidikannya itu justeru menuai kegaduhan dan bukannya prestasi.
Baginya penyidikanya sudah sesuai KUHAP. “Ya silahkan (disorot) yang pasti kita bekerja sesuai KUHAP,” tukasnya enteng.

Dalam sidang perdana ini, 2 orang yang akan duduk sebagai pesakitan yakni Rosmawaty binti H. Nawi H.A dan Riky Ramdhani bin Hardja. Keduanya juga sudah ditahan.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP..(ez/her).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!