Close

Foto diambil dengan kamera jarak jauh

BELITUNG, deteksionline.com- Sangat aneh kalau ada proyek yang dibangun dengan dana Pemerintah namun Pelaksana pembangunan proyek itu melarang wartawan mengambil foto-foto dan melakukan investigasi ke dalam lokasi proyek.

Hal itu dialami oleh salah satu wartawan amunisinews.com saat melakukan investigasi di lokasi proyek pembangunan Musium Maritim di Jalan  Raya Sijuk, Desa Tanjung Tinggi Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung.

” Mohon maaf pak, saya lapor dulu kepada Pelaksana, ini Bapak isi buku tamu dulu”, terang Satpam yang tidak mengenalkan namanya, Selasa ( 26/11) di lokasi proyek.

Menurut Satpam tersebut, Pelaksana melarang untuk mengambil foto-foto dan masuk kedalam lokasi proyek,

” Atas perintah Pelaksana, saya tidak bisa mengizinkan Bapak mengambil foto- foto dam masuk kelokasi proyek, maaf Pelaksana sedang rapat, saya hanya menjalankan perintah, saya bekerja disini”, ujar Satpam tersebut kembali.

Dalam hal ini, media atau wartawan yang bersangkutan sudah meminta izin dan mengisi buku daftar tamu, namun tanpa alasan yang jelas, pihak Pelaksana melalui Satpam di depan melarang wartawan untuk mengambil foto-foto terkait pembangunan proyek tersebut.

Sementara itu Hendra Usmaya Ketua Seksi urusan Polisi PWI DKI Jaya menyayangkan ada proyek yang dibangun dengan dana Pemerintah, namun tidak boleh diawasi oleh masyarakat, apalagi media sampai dilarang mengambil foto-foto dan dilarang masuk kelokasi proyek.

Menurutnya, pelarangan tersebut telah melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 4

” itu sudah melanggar UU Pers No.40 Tahun 1999 oasal 4″, terang Hendra, Selasa ( 26/11) melalui pesan Whats App.

Lanjut Hendra, pada prinsipnya “wartawan memiliki kebebasan untuk mengambil dan menyiarkan informasi apapun bila itu penting diketahui masyarakat, termasuk foto. Pelarangan wartawan mengambil foto di lokasi proyek Musium Maritim Belitung, kata Hendra, tidak beralasan karena tidak termasuk kawasan yang dilarang untuk diekspos”, terangnya.

Kemudian, masih menurut Hendra, ada beberapa kriteria lokasi yang mengharuskan jurnalis mendapatkan izin untuk meliput. Pertama, tempat-tempat vital atau strategis yang terkait dengan ketahanan dan keamanan negara. Kedua, rumah sakit, yakni di wilayah-wilayah tertentu yang memang harus disterilkan yang tidak dapat diekspos tanpa izin dari petugas yang berwenang.

“Namun, ketika itu terkait tempat publik, tidak perlu izin apapun. Walaupun ada dinas/pihak terkait yang diberikan tugas untuk mengelola tempat itu, mereka tidak berhak untuk menghalangi-halangi jurnalis dalam meliput. Apalagi ini terkait proyek pembangunan Musium Maritim di Belitung, yang bukan merupakan lokasi vital dan strategis, sehingga tidak memerlukan izin,” ujarnya kembali.

Untuk diketahui, proyek Pembangunan Musium Maritim Belitung dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tanggal kontrak pada tanggal 9 September 2019, dengan masa Pelaksanaan 114 hari dan Kontraktor Pelaksana adalah PT Dian Citra Indonesia serta diawasi oleh Konsultan Pengawas dari PT Azepedo Pratama Consultant, dana berasal dari APBN 2019, pagu dana Rp 30.906.717.000,- lokasi proyek di Jalan Raya Sijuk, Desa Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung dengan realisasi sekitar 30 persen..(gei)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!