Close

 

JAKARTA, DETEKSIONLINE.com- Wacana amandemen kelima  UUD 45 sah saja sebagai aspirasi. Terpenting amandemen harus bisa membuat fungsi DPD-RI lebih optimal sesuai tupoksinya.

Pendapat ini dikemukakan Abdul Kholik, SH, MSi anggota DPD RI kepada jurnalis Amunisinews.co.id di komplek parlemen, Rabu,(16/10/2019). “Jangan terpaku pada masalah kuat atau lemahnya wewenang DPD dalam proses amandemen tersebut. Kita inginkan hasilnya DPD lebih optimal,” tegasnya.

Menurut Abdul Kholik, DPD RI dan DPR R adalah lembaga yang dilahirkan oleh konsitusi,  sama-sama lembaga negar lapis pertama,karena sama-sama dibentuk oleh Undang-Undang Dasar. Soal kewenangan memang ada perbedaan tetapi tidak selalu berbicara kuat dan lemah soal.

“Kalau DPD RI tentunya lebih ke daerah yaitu otonomi daerah tetapi dalam Undang-Undang ditugaskan mengawasi aspirasi di tingkat pusat di bidang legislasi, a anggaran, maupun pengawasan mangkanya kenapa kami berkantor di sini (Senayan).karena pengambilan keputusan ada di sini di Senayan dan kebijakan-kebijakan ada di Pusat,” tuturnya.

Menguatkan, kata Abdul Kholik,  boleh, tapi harus sejalan dengan semangat pembentukan DPD.RI sebagaimana  DPD.RI. bisa meng-agregasi daerah dimana keputusan pusat itu sejalan dengan penguatan daerah. “Karenanya, fungsi dan  peran DPD.RI harus dioptimalkan, agar persepsi publik terhadap DPD.RI semakin baik,” tegasnya lagi.

Abdul Kholik menilai, DPD periode ini terdapat  banyak figur yang memiliki kapabilitas yang mumpuni, Itu artinya DPD.RI berpotensi meng-optimalkan kinerjanya. Bahkan setelah dibentuk alat kelengkapan dewan langsung action .mengambil beberapa keputusan, seperti pembentukan pansus Papua dan revisi Undang-Undang Pilkada serta akan berkordinasi dengan pimpinan DPD RI seluruh indonesia.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komite l DPD.RI, daerah pemilihan Jawa Tengah, bahwa dia tidak setuju bila disebut kdudukan DPD RI di bawah DPR RI. “Bagaimana mungkin di bawah, karena secara konstitusi keduanya lembaga negara lapis pertama,” ujarnya.

Dalam kelembagaan antara DPD.RI dan DPR.RI  setara tapi dalam fungsi tidak sama. Di manapun sistem bikameral mesti ada perbedaan. Di banyak negara  sistem bikameral jarang kewenaganya sama persis. Kalaupun ada sistem bikameral benar-benar sama kewenanganya, itu akan menimbulkan resiko Deadlock.

Makanya, ujar dia,  bikameral kewenanganya di bedakan seperti DPD.RI. kewenanganya hanya yang ada kaitanya dengan daerah jadi ada klaster yang lebih kusus.

“DPD RI harus membangun relasi dengan DPR.RI. agar aspirasi daerah yang diperjuagkan oleh DPD.RI. bisa diakomudir oleh DPR.RI. Kedua lembaga ini juga tidak perlu saling menegasikan, karena keduanya di entuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara yang hasilnya untuk kepentingan masyarakat,” tegas Wakil Ketua Komite I DPD RI.

DPD RI. mau memastikan kebijakan pemerintah memajukan daerah sesuai aspirasi daerah dan mendorong  meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Bukan  terpaku lemah dan kuatnya DPD.RI, dan tidak bergantung pada amandemen.

Perlu disadari proses ketatanegaraan kita baru proses konsolidasi mencari bentuknya yang ideal. Sehingga sistem tata negara kita belum bisa memenuhi harapan publik.

“Periode 2019-2024 DPD.RI.sangat optimis. Banyak forum-forum yang mempertemukan anggota DPD.RI.yang baru, seperti FDG, orentasi anggota. Ada semangat kebersamaan,  saling mengisi,saling bersinergi untuk memajukan DPD.RI agar bisa semakin optimal kinerjanya,”tutup Abdul Kholik. (bud)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!