Close

 

JAKARTA, DETEKSIONLINE.com: – Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir tahun 2003, setidaknya ada 885 orang yang terlibat kasus. Dari fakta  tersebut tercatat 60,9 % punya dimensi kasus korupsi politik. Ini semua akibat biaya politik yang tinggi. Perlu dicarikan solusi biaya partai politik agar korupsi bisa diminimalisir.

Pendapat tersebut dikemukakan H. As’ad Said Ali, mantan wakil PBNU, dan mantan wakil Badan inteljen nasional (BIN) di era Alm presiden Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY kepada Amunisi dan deteksionline di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

“Tentunya yang terpenting adalah tata kelola dan pendanaan partai politik harus dibenahi,karena dianggap penyebab utama korupsi adalah karena besarnya biaya politik yang tinggi,” sebuat H As’ad Said Ali.

Menurutnya, pendanaan partai politik perlu diatur misalnya diambil dari investasi atau Loby proyek-proyek yang ada. Misalnya, setiap investasi suatu proyek disisihkan 1% untuk yang meloby,dan untuk pendanaan partai polititik. Dan hal ini akan lebih baik dari pada membiarkan para politisi memburu fee proyek dan akhirnya mereka banyak yang terjerat masalah korupsi.

“D sini harus dimasukan dalam Undang-undang bagi fee untuk loby proyek jadi jelas ada aturan mainnya contoh seperti negara-negara luar jelas ada aturan mainnya bagi yang loby mendapatkan fee 1 % dan bagi pengusaha juga aman tidak dibayang-bayangi oleh penegak hukum.karena sudah jelas ada aturan undang-undang nya,” tegas H. As’ad Said Ali, Rabu, (11/9/2019).

Revisi UU KPK

Sementara rencana revisi UU KPK telah disepakati seluruh fraksi di DPR dalam rapat paripurna pada Kamis, 5,September,2019. Kesepakatan DPR itu langsung dikritik berbagai pihak karena menilai isi draf revisi UU KPK berpotensi melemahkan KPK.

Lebih lanjut ditegaskan,H. As’ad Said Ali bahwa momentum revisi UU KPK tidak tepat, di saat korupsi masih merajalela, sementara penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan belum bekerja dengan baik, maka KPK kalau perlu di perkuat bukan malah diperlemah.

“Dari perspektif lain, inilah yang menjadi penyebab KPK tidak pernah berhenti berkelahi dengan DPR, Karena yang disentuh itu korupsi politik. Dapur dari mesin partai politik dan mereka yang punya kepentingan agenda politik,” ujarnya.

Ada sembilan poin draf revisi yang bakal memperlemah KPK, yakni terancamnya independensi KPK, dipersulit dan dibatasinya penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, dibatasinya sumber penyelidik dan penyidik, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan,dipangkas,kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, serta dipangkasnya kewenangan KPK mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN.

“Nasib  KPK ke depan ssungguhnya ada di tangan Presiden, bukan di DPR. Presiden-lah yang akan menentukan arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalaupun presiden menyetujui Revisi UU. KPK, Mesti dilakukan secara terbatas. Untuk itu presiden perlu hati-hati mengambil keputusan mengenai Revisi UU KPK dengan mempertimbangkan kehendak publik,”ucapnya (bs).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!