by

Widodo Setiadi: PT KCN Konsisten Membangun Pelabuhan Marunda Sesuai Amanat UU

JAKARTA, DETEKSIONLINE.com: PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) yang di percaya untuk membangun Pelabuhan Merunda, Jakarta Utara untuk pier I hingga III,telah melaksanakan sebagian besar dari perjanjian awal yang ditandatangani oleh PT Karya Tehknik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sebagai pemegang saham.

 

Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi kepada wartawan dalam  keterangan resmi di Jakarta, Rabu(21/8). Saat itu, Widodo didampingi oleh Juniver Girsang dan pengamat transfortasi Azas Tigor Nainggolan.

“Kami konsisten menyelesaikan seluruh pembangunan pelabuhan meskipun tengah menghadapi kasus hukum,” tegas Widodo Setiadi.

Sehari sebelumnya, tepatnya Selasa (20/8) kuasa hukum PT KBN Hamdan Zoelva menuding pihak swasta ingin menguasai aset negara dalam pembangunan pelabuhan Marunda.

Hal ini dibantah oleh Widodo yang menyebut hal itu tidak benar. Menurutnya, KCN sebagai perusahaan yang dimiliki oleh KTU dengan kepemilikan saham sebesar 85% dan sisanya sebesar 15% oleh KBN telah didirikan sesuai dengan perjanjian awal yang sudah ditandatangani pada 2005. Meski dalam perjalanan,ada permintaan dari KBN untuk memiliki saham di KCN menjadi 50% sehingga kepemilikan KTU terdilusi menjadi 50%.

Namun setelah melalui peroses rapat panjang dan berulang kali,antara manajemen KTU,KBN dan KCN,ternyata keinginan KBN tidak mendapat restu dari Menneg BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dI KBN,segingga kepemilikan saham kembali ke posisi semula.sesuai dengan kesepakatan awal.

Porsi sahan KBN tanpa setor modal tidak akan mengalami delusi atas seberapa besarpun dana yang dukeluarkan oleh KTU untulkmembangun dermaga pier I hingga III.

Sedangkan  KTU sebagai pemegang saham mayoritas wajib membangun pelabuhan dan mendanai pembangunan seluruh dermaga. Kewajiban KBN adalah mengurus rekomendasi perijinan kepelabuhaan yang akan dibangun oleh KCN,sekaligus menyediakan akses jalan masuk ke pelabuhaan yang dibangun.

“Seluruh biaya yang timbul untuk mengurus perizinan termasuk jika timbul cost overrun menjadi tanggungan KTU,” tegas Widodo Setiadi.

Bahkan, katanya, dalam addendum III,KTU telah menyetorkan modal saham kepada KCN total senilai Rp.443 miliyar karena pihak KBN wanprestasi dslsm penyertaan addendum III.

Sesuai dengan kesepakatan awal,pembangunan seluruh dermaga tidak sepeserpun mengunakan uang negara baik melalui APBN maupun APBD.

“Sejak awak perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada 2005,KBN tidak mampu melaksakan kewajibannya untuk mengurus seluruh perijinan hingga 2010.KTU sebagai mitra bisnis demi menjaga kelangsungan pembangunan proyek,beritikad baik mengurus proses perijinan yang diperlukan kepada regulator kepelabuhaan yakni Kementrian Perhubungan pada 2011,” jelas Widodo lagi..

Inilah salah satu penyebab KCN baru bisa menyelesaikan pembangunan pier I dan saat ini sedang menuntaskan dermaga pier II.pembangunan pier I baru beroperasi sepanjang 1200 m dari total yang di targetakan sepanjang 1.950m.

Dermaga yang telah dibangun oleh KCN di atas perairan atau yang lebih dikenal dengan daerah revitalisasi. “KCN sama sekali tidak membangun di lahan KBN,” ujarnya..

Sesuai dengan Keppres No 11 tahun 1992 wilayah perairan atau kawasan laut menjadi batas utara KBN adalah laut Jawa yang dibatasi oleh garis pantai sepanjang 1.700m yang membentang dari Cakung Drain hingga Sungai Blencong.

KCN sebagai operator pelabuhan Marunda yang telah mengoprasikan sebagaian dermaga pier 1,sesuai dengan amanat UU No 17 tahun 2008, harus tunduk kepada skema konsensi.

“Menjalanakan skema konsensi ini sesuai dengan amanat UU,jadi bukan inisiatif atau keinginan KCN,” ungkap Widodo.

Hasil konsensi yang diperoleh otoritas pelabuhan dalam hal ini Kementerian Pergubungan adalah pendapatan negara.

Konsesi

Sementara dalam rilis yang diterima deteksionline.com, PT KCN menyebut sedikitnya ada  tujuh hal penting  yang patut diketahui sekitar sengketa pembangunan pelabuhan ini.

Dari tujuh hal tersebut di antaranya, temuan BPK tahun 20014 atas pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya dan investasi dari 2011-2013 tidak pernah disamnpaikan KBN kepada KTU. Temuan baru diketahui tahun 2017.

Selain itu, wilayah yang dikonsesikan bukan wilayah darat milik KBN karena pelabuhan yang dibangun KCN di atas perairan yang sudah diverifikasi. “sesuai amanat UU No. 17/2008 KCN menjalankan konsesi bukan atas inisiatif KCN namun menjalankan perintah UU.

Sengketa konsesi ini kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Sementara Juniver meminta Hakim Agung dapat memutus perkara ini dengan melihat fakta yang ada.

Dia pun mengundang wartawan untuk hadir di lokasi pembangunan untuk melihat langsung kelangsungan pembangunan. “Jangan sampai ada dusta di antara kita,” katanya berseloroh. (hendra usmaya)

 

 

 

69 total views, 3 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed