Close

JAKARTA, DETEKSIONLINE.com- Sengketa antara PT PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT KBN terus berlanjut. Pada Selasa (20/8) kemarin kuasa hukum PT KBN  Hamdan Zoelva menyebut KBN kini berupaya agar aset negara tidak dikuasai oleh swasta.

Hamdan Zoelva mengatakan hal itu dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta.  “Kita tidak ingin aset negara dikuasai swasta,” katanya seraya menyebut pihaknya sudah berkirim surat kepada presiden Jokowi untuk meminta perlindungan hukum dan agar presiden memberikan atensi.

Sejauh ini, kata Hamdan ada informasi yang salah yang menyebut PT KBN menggangu investasi swasta. “Wardono Asnim selalu mengatakan hal itu dan meminta bantuan agar melindungi usahanya, padahal hal itu hanyalah kedok untuk mengambil aset negara secara tidak sah,” kata Hamdan

Sengketa tersebut masih tahap kasasi dan menunggu putusan MA.

Kronologi

Hamdan menyebut PT KBN Persero adalah perusahaan negara yang asayhamnya dimiliki pemerintah pusat 73,15 persen dan Pemprov DKI jakarta  26,85 persen, yang dipercay auntuk mengelola bibir pantai sepanjang 1.700 meter dari Marunda hingga Kali Blencong.

Sejak tahun 2004 KBN bekerja sama dengan PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) dengan komposisi sahan PT KTU 85 persen dan PT KBN 15 persen.

“Sejak awal kerja sama mengandung masalah karena terdapat indikasi dan usaha sistematis penguasaan aset negara oleh swasta secara curang,” kata Hamdan Zoelva.

Indikasi curang itu antara lain sejak penetapan komposisi saham PT KBN 15 persen dan PT KTU 85 persen, dan menentukan KBN tidak boleh miliki saham lebih dari 20 persen.

Pada 2014 masuk HM Satar Taba, direksi baru PT KBN yang ditunjuk negara. Taba kemudian meminta legal  forensic audit PT KBN dan pemeriksaan khusus oleh BPK, yang hasilnya menemukan banyak pelanggaran hukum dalam kerja sama dengan PT KTU. Akhirnya direkomendasikan untuk menata ulang.

Selanjutnya komposisi saham beruba menjadi 50:50, PT KBN dan PT KTU masing-masing wajib menyetor dana Rp 294.117.700.000, wilayah garapan menjadi hanya 50 persen yang meliputi pear 1 dan setengah dari pear 2, selebihnya dikembalikan ke PT KBN.

“Tapi PT KTU tak pernah menyetor dananya. Pernah setor pagi dan sore ditarik kembali, maka kami anggap itu tidak ada,” kata Hamdan. (dra)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!