Close

Foto; Kasi Intelijen Kejari PKP Leo Jimmi SH

PANGKALPINANG, DETEKSIONLINE.com- Part 2 atau Bagian ke dua kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas Fiktip (SPPD) ke 13 Anggota Dewan Kota Pangkalpinang sudah berjalan.

Dimana pada Part 1, Hakim Pengadilan Tipikor Pangkalpinang sudah memutuskan Budik Wahyudi Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang menjadi penghuni Lapas Kelas 2 A Tua Tunu Pangkalpinang.

Saat itu Budik Wahyudi telah di vonis oleh hakim pada Pengadilan Tipikor Pangkalpinang selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp 50 Juta pada ( 5/3/2018 ).

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang RM Ari Prioagung SH MH melalui Kepala Seksi Intelijen Leo Jimmi SH menjelaskan, penyelidikan perkara SPPD fiktif terhadap 13 anggota DPRD kota Pangkalpinang untuk Part 2 sudah mulai berjalan, dimana penyidik Kejari Pangkalpinang sudah memeriksa beberapa Saksi yang terkait seperti beberapa Saksi di Jakarta.

” perkara SPPD fiktip 13 anggota dewan kota Pangkalpinang  itu sudah berjalan, dimana penyidik dari Kejari Pangkalpinang sudah memeriksa beberapa saksi terkait di Jakarta dan hasilnya kita sudah mendapat titik terang ada keterlibatan ke 13 anggita dewan tersebut dalam perkara itu”, jelas Leo Jimmi kepada wartawan, Senin ( 19/8) sore hari di kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Pihak Kejari Pangkalpinang dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut.

” Kita akan laksanakan gelar perkara dalam waktu dekat ini dan juga kita akan kembali memeriksa ke 11 anggota dewan  yang masih tersisa, karena 2 orang anggota dewannya sudah meninggal dunia”, ujar Leo Jimmi lagi.

Dilain pihak, Sadiri anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan saat dihubungi melalui sambungan telpon tidak mau berkomentar, beliau no coment saja.

” saya no coment terkait masalah itu”, jawab Sadiri singkat.

Sementara mantan Sekretaris DPRD Pangkalpinang selaku Pengguna Anggaran Latif Pribadi ketika dihubungi melalui telpon mengaku permasalah tersebut sepenuhnya saya serahkan kepada pihak penegak hukum yakni Kejaksaan dan saya tidak bisa komentar banyak.

“Saya serahkan sepenuhnya ke pihak penegak hukum dan tidak bisa banyak komentar” ujar Latif Pribadi singkat.

Sebelumnya,13 anggota DPRD kota Pangkalpinang terlibat dalam perkara SPPD fiktif Komisi I, II, dan III sedangkan modus yang digunakan adalah dua modus yakni modus pertama anggota dewan tidak berangkat tetapi biayanya dicairkan, dan yang kedua berangkat tetapi tidak tahu tujuannya ke mana.

Kasus SPPD fiktif mulai mencuat pada Februari 2017 lalu dengan menyeret 13 nama anggota DPRD Pangkal Pinang. Pembayaran uang dinas tetap dilakukan meskipun anggota dewan tidak hadir dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

Seluruh anggota dewan telah mengembalikan uang yang mereka terima dengan status sebagai saksi.
Berikut nama 13 anggota DPRD kota Pangkalpinang terlibat dalam SPPD Fiktif, 1 Satria Mardika ( Hanura), Zainuri ( Golkar ),Rano ( Demokrat ),Achmad Subari ( Gerindra ) Michael Pratama ( Gerindra ),Amir Rahman ( Hanura ) Djubaidah ( Gerindra ),Marsyahbana ( Gerindra ),Sadiri ( PPP ),Murti Murdiana ( Golkar ),Yahya Muhammad ( almarhum ) Azmi Hidayat ( almarhum ) Jumdiyanto ( PKB )………( H 3 RS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!