Close

Korban pungli Hj.Kartini saat dikonfirmasi wartawan.

 

 

SIDOARJO,DETEKSIONLINE.COM – Kasus pungli kembali menjerat kepala Desa (Kades) di Sidoarjo. Kali ini menimpa Nur Aini, Kades Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, yang ditahan nKejaksaan karena berkarny asudah lengkap dan pelimpahan tahap kedua.

“Benar kita sudah menerima berkas limpahan dari Polresta Sidoarjo, per tanggal 24 Juli 2019,” ucap Kasubag bin plh Kasi Pidsus Wahyu Warsono.

Dalam waktu 20 hari kedepan pihak Kejaksaan akan melakukan penelitian tersangka dan barang bukti sebelum memasuki rana persidangan.

Kades Nur Aini yang ditetapkan tersangka oleh aparat Polresta Sidoarjo ini “selamat” dari proses peliputan awak media karena tidak di rillis oleh pihak Polresta Sidoarjo. Tidak biasanya kasus yang menarik menyangkut pejabat tertinggi di tinggat desa, yang ditangkap dan statusnya sudah tersangka namun tidak di ungkap ke publik.

Sementara itu berdasarkan keterangan korban Hj. Kartini (49) warga Dusun Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon. Korban pungli Kades, dirinya mengaku dibohongi oleh Kades yang saat itu meminta uang pengurusan tanah tambak miliknya.

“Saat itu saya sudah memberikan uang Rp30 juta ke Kades untuk proses pengurusan peta bidang, namun hingga menunggu lebih dari 4-6 bulan tidak ada kabar tindak lanjut kapan akan jadi sertifikat tambak saya,” terang Kartini.

Karena sudah curiga, Kartini lalu mendatangi Kades dan meminta bukti kwitansi atas uang pengurusan sertifikat tanah tambak miliknya.

Menariknya dalam proses penangkapan Kades Pungli ini bermula dari cekcok antara korban ( Hj Kartini) dengan orang-orang yang merusak tambak miliknya dengan alat berat excavator sekitar tahun 2016.

“Orang suruhan Haji Kasum merusak tanggul tambak saya dengan beco (alat berat excavator). Saya marah namun saat itu anaknya yang datang sambil membawa surat yang katanya Haji Kasum atas nama orang lain. Saat itu saya hadapi karena tidak takut sebab punya bukti-bukti kepemilikan tanah tambak ini,” beber Kartini serius.

Tambak seluas 10 hektar yang dibeli korban dari warga Pasuruan tahun 2005 tiba-tiba saja dirusak dengan excavator oleh orang suruhan Haji Kasum warga setempat. Dari luas 10 hektar, Tanah tambak seluas 1,5 hektar diklaim milik H. Kasum beli dari Kades Kedungpandan.

“Tambak itu saya beli sekitar tahun 2005 seluas 10 hektar dari Pak Kosim warga Pasuruan. Saya mempunyai bukti-bukti kepemilikan seperti kwitansi jual beli dan surat ijin pengolahan lahan. Kaji kasum sempat mendatangi saya sembari bercuap salah sendiri saya beli tidak boleh. Lalu saya tuding kaji Kasum, kamu kan sudah pernah menawar tambak saya. Dalam pengakuannya saat itu Kaji Kasum dia beli tambak itu ke Pak Kades,” tutur Kartini.

Kemudian Hj Kartini, melaporkan pengrusakan lahan miliknya ke polisi saat itu melapornya ke Polresta Sidoarjo. Namun oleh pihak kepolisian kasus pengrusakan tersebut menurut Kartini tidak ada bukti-bukti yang kuat. Sehingga penyidik kepolisian melimpahkan kasusnya ke rana pungli yang dilakukan Kepala Desa.

“Saya sempat melaporkan pengrusakan lahan saya, namun kata pak polisi tidak ada bukti yang kuat untuk menjerat H. Kasum. Jadinya kasus berganti ke proses pungutan liar yang dilakukan Kepala Desa Nur Aini. Saya berharap keadilan ditegakkan karena saya korban dan tanah saya bisa menjadi sepenuhnya milik saya surat-suratnya menjadi nama saya,” ungkapnya menyesal karena pelaku utama yang merusak lahan miliknya masih bebas saat ini.

Camat Jabon M.Aziz Muslim saat dikonfirmasi wartawan Selasa (30/7) mengatakan Itu kasus lama ya mas,saya sangat prihatin dengan kondisi seperti itu.Aelaku bapaknya lurah-lurah dikecamatan Jabon berupaya semampunya untuk meminimalisir.Yakni langkah yang sudah saya ambil mohon petunjuk ke TMD,Inspektorat dan bagian hukum,tutur Aziz.

“Besok kami, Kapolsek,Danramil ada niatan untuk besuk ke Lapas, bersama ketua paguyupan kepala desa akan berupaya memberikan perhatian,”pungkas Aziz Selasa (30/7)

“Ini tadi dari pagi saya ke PMD ketemu pak Imron,dan ke inspektorat,ke  bagian hukum masih tertunda.Hal ini menunjukan Forkopimka memberikan perhatian walupun terbukti salah kita Forkopimka paling tidak support ataupun doa,” papar Aziz.

“Upaya semampunya, kami forkopimka,mengetahui Rabu tanggal 24 lurah Kedungpandan memenuhi panggilan di Polres,kami tetap berikan bentuk perhatian kalau melanggar hukum tetap ditegakkan,” egas mantan Sekcam Gedangan tersebut.(wan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!