Close

SUNGAILIAT, DETEKSIONLINE.COM – Setelah Kejaksaan Negeri Bangka meningkatan penanganan perkara terkait dengan dugaan korupsi pada program beasiswa pemerintah daerah (BUD) yang diselenggarakan dinas pendidikan kabupaten Bangka tahun 2016 untuk pemeringkat pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Andi Hudirman meminta dana BUD korupsi oleh PPK atau Bendahara, tetapi diambil oleh salah satu staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Andi Hudirman kepada  deteksionline.com , Jumat (28/6), di kantor Dinas Kabupaten Bangka Jalan Jalur Dua Sungailiat Kabupaten Bangka.

“Dana itu bukan di korupsi Pak, tetqpi dibawa kabur staf kami dan nanti dipindahkan olehnya, dana yang dibawa kabur itu sekitar Rp.400.000.000,00, -“, kata Kadisdik yang baru membantah itu.

Senada dengan Kadisdik Kabupaten Bangka, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka yang lama Padli (sekarang diminta Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka) meminta, dana yang dibawa melarikan diri sudah diganti lebih banyak dan kami sudah lapor ke Polres Bangka.

“dananya sudah diganti setengah dan kami sudah membuat laporan ke Polres Bangka”, ungkap Padli, Jumat (28/6) di kantor DPRD Kabupaten Bangka.

Sementara itu, PPK dana BUD Imransyah selalu menghindar saat mau dikaitkan terkait kasus itu, Imransyah beralasan tidak mau berkomentar karena kasusnya sudah berhasil Kejaksaan.

“Waalaikum.Salam, mohon maaf pak, kasusnya sudah berhasil Kejaksaan”, tulisnya melalui aplikasi whats, Senin (1/7).

Kasus dana BUD ini sudah naik ke tingkat Penyidikan, hal itu diminta oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangka R Jeffri Huwaey SH

“Ini bukan soal besar, kecilnya nilai uang yang dikorupsi tapi soal akses ke masyarakat. Saya akan lebih mendahulukan penanganan perkara kasus ini lantaran di situ ada akses ke masyarakat dibandingkan dengan misalnya milik pengusaha lawan milyaran yang dicuri, ”terang Kajari Bangka.

Diketahui sebelumnya, dari informasi yang tersedia ada 11 siswa yang mendapatkan program Beasiswa Utusan Daerah (BUD) pada tahun 2016, yang khusus sekolah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan menyelesaikan belajarnya selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun mereka mendapatkan beasiswa sebesar Rp42 juta per siswa, tetapi pencairan dananya tidak sesuai dengan apa yang mereka tanda tangani .. (HS).


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!