Close

BELINYU, DETEKSIONLINE.COM:Siapa yang tidak ingin terpilih menjadi anggota legislatif ditambahkan menjadi panutan atau wakil dari suara masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Junaedi Surya atau biasa disapa Pit Jun yang mungkin diterima bernasib baik, terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangka untuk kedua diterima.

Dengan terpilihnya Pit Jun kedua kali, apakah lama yang dulu sunter diberitakan oleh rekan media tentang Hutan Lindung dengan bangunan seperti Villa atau Gazibu yang terletak di Dusun Pejem, Desa Gunung Pelawan Belinyu akan diakses atau tidak.

Salah satu warga Belinyu, IN (samaran-red) mengatakan kepada wartawan melalui pesan WA, bahwa Pit Jun yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembabatan Hutan Lindung tidak dikelola, sementara negara Kementerian Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan penindakan.

“Kasus dia ini (Pit Jun) itu, bang P21, kalo abang mau tahu, hubungi saja bang Dodi, dulu dia Kepala KLHK yang turun ke lapangan, silang cek juga,” katanya.

Dalam Keterangan tersebut juga, DALAM menjelaskan tanah yang dipindahkan menjadi kebun juga layak tempat bersantai ria dibangun di atas tanah HLP seluas 32 Hektar, dan telah di bangun sejak Tahun 2015 lalu.

“Ibaratkan berkebun, jadi dibangunlah Villa atau gazibu di atas tanah milik Tahun 2015 sebagai tempat bersantai. Selain itu pohon atau tanam tumbuh dibabat habis tanpa ada izin lengkap, ”sebutnya.

Sampai berita ini dikeluarkan serta menunggu konfirmasi dari pihak penegak hukum lainnya, dapat dipastikan untuk saat ini, Pit Jun masih dibuka “aman” tanpa membuka hukum yang berlaku atau dapat digunakan pada P21 seakan di Peti Es kan. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, setiap orang menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau izin dari orang yang dapat membantu membantu 78 ayat 5, dengan persetujuan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
Pasal 92 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan perlindungan pertahanan minimal 3 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp1,5 miliar, maksimal Rp5 miliar .. (vinna)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!