Close

Oleh Chryshnanda DL

SINGLE IDENTITY, SISTEM PELAYANAN PRIMA DAN TERPADU‎

Sistem pelayanan prima yang mengedepankan : 1. Kecepatan, 2. Ketepatan, 3. Keakurasian, 4. Transparansi, 5. Akuntabilitas, 6. Kuantitas dan kualitas informasi, dan  7. Kemudahan mengakses akan terwujud tatkala sistem data memiliki kuantitasdan kualitas prima.

Sistem data tunggal merupakan sistem data yang terpadu bagi manusia, kegiatan, tempat/ lokasi, institusi, kelompok, komunitas, yang terecord dengan standar-standar prima. Pelayanan kepada publik yang dapat dikategorikan sebagai pelayanan : 1. Informasi, 2. Administrasi, 3. Keamanan, 4. Keselamatan, 5. Hukum, dan 6. Kemanusiaan memerlukan sistem data terintegrasi.

Tatkala sistem data parsial, konvensional maka untuk memberikan pelayanan yang prima akan sulit diberikan. Berbagai ancaman, gangguan, hambatan yang dapat merusak bahkan mematikan produktifitas akan mudah dilakukan.

Karena model-model manual, parsial akan menjadi peluang / kesempatan terjadinya berbagai penyimpangan di semua lini. Tatkala demokrasi tidak terkontrol dengan ketat maka penyalahgunaan, penyimpangan akan mudah terjadi di mana-mana.

Sistem data yang terpadu dapat dikategorikan sebagai berikut :

  1. Manusia / orang, dapat dipadukan dari data pemerintah, kepolisian maupun bank, yang berkaitan dengan siapa, ‎dimana, bagaimana perilakunya (tatkala berurusan dengan polisi akan terecord)
  2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi, kelompok di tempat-tempat umum yang mencakup : tempat/ lokasi, institusi, kelompok, komunitas.

Kesatuan data yang dibangun dalam e government, e banking dan e policing akan menjadi suatu sistem terpadu dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Sistem-sistem elektronik yang terhubung satu sama lain terkoneksi melalui back office, aplikasi dan network. Manfaat sistem data terpadu dalam Singgle identity dapat menjadi soft power untuk mendukung revolusi mental maupun program-program dalam mencapai profesionalisme, kecerdasan, moralitasdan modernitasnya. Keberhasilan dalam implementasi dapat dilihat sebagai berikut :

  1. Terbangunya sistem-sistem pengamanandan pelayanan keselamatan yang terpadu dan sinergis dalam bentuk adanya koneksi / online / terhubung satu dengan lainya. Yang dioperasionalkan sebagai pusat K3i (komandodanpengendalian, komunikasi, koordinasi dan informasi) melalui back office, adanya aplikasi-aplikasi pelayanan kamseltibcarlantas yang berkualitas prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses).
  2. Terbangunya sistem-sistem jaringan baik secara elektronik manual yang mendukung implementasi aplikasi-aplikasi pelayanan publik dari e government, e banking maupun e policing yang dapat dikategorikan dalam:
  3. Pelayanan administrasi. Yang dikategorikan pelayanan administrasi adalah berkaitan dengan pemberian surat keterangan kepolisian sebagai jaminan legitimasi atas keabsahan dan kebenaran atas apa yang disampaikan/ dijelaskan dalam surat tersebut.
  4. Pelayanan keamanan adalah Pelayanan yang berkaitan dengan tindakan kepolisian baik dengan /tanpa upaya paksa baik secara langsung / melalui media untuk mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman masyarakat.
  5. Pelayanan keselamatan adalah pelayanan yang berkaitan dengan tindakan kepolisian baik dengan /tanpa upaya paksa baik secara langsung / melalui media untuk mewujudkan dan memelihara keselamatan, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.
  6. Pelayanan hukum adalah tindakan kepolisian baik dengan /tanpa upaya paksa baik secara langsung / melalui media untuk membangun peradaban. Dalam menegakkan hukum polisi juga sebagai penegak keadilan, aturan dan sistem-sistem yang dibuat untuk mengawasi bukan untuk menakut nakuti.
  7. Pelayanan kemanusiaan adalah tindakan-tindakan kepolisian yang dapat dikategorikan sebagai upaya-upaya mengangkat harkat dan martabat manusia/ dapat dikategorikan sebagai pejuang kemanusiaan.
  8. Pelayanan informasi adalah pelayanan kepolisian untuk memberikan pencerahan, memotivasi, memberitahu hal baru dan mendorong orang lain berbuat baik.

MODEL BACK OFFICE UNTUK PELAYANAN PRIMA  

Dalam era digital para aparatur penyelenggara negara sudah saatnya membangun sistem back office, aplikasi dan network untuk dapat memberikan pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif danmudah diakses).

Dalam back office ada sistem situpak (1). Situasi (peta/pemetaan), (2). Tugas pokok (job description dan job analysis), (3). Pelaksanaan tugas (sistem pengoperasionalan: rutin, khusus dan  kontijensi), (4). Sistem administrasi (SDM, perencanaan, sarparas, anggaran), (5). Pelaporan, (6). Komando dan pengendalian. Model Back office adalah sebagai pusat K3i (kodal, koordinasi, komunikasi dan informasi): Kodal (komando dan pengendalian) berisi sistem aplikasi untuk: a. mengawasi, memantau, b. struktur komando/perintah, c. analisa pengoperasionalan sehingga akan cepat dan memudahkan di dalam memberikan response. Koordinasi: berisi sistem aplikasi jejaring/network baik dalam internal maupun eksternal sebagai soft power. Komunikasi: berisi sistem aplikasi komunikasi secara langsung/melalui media baik dari internal ke eksternal maupun dari eksternal ke internal. Informasi: berisi sistem aplikasi a. filling dan recording (sistem pencatatan dan pendataan), b. searching (cari dan temu), c. filtering (pengkategorian/pengelompokan), d. ratting (peringkat), e. timming (waktu), emergencyi (darurat), f. early warning (peringatan dini), g. kontijensi (faktor alam, faktor kerusakan infrastuktur dan faktor manusia yang berdampak luas), h. rayonisasi.

 

INTEGRATED SYSTEM DALAM SISTEM ONLINE UNTUK PELAYANAN PRIMA

Sistem merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dari input, proses dan outputnya. Dengan demikian mengatakan sistem yang ditunjukkan adalah keterpaduan dengan sistem-sistem  lainya.

Menyatukan antar sistem menjadi suatu kebutuhan di era digital untuk mampu memberikan pelayanan prima. Keterpaduan sistem dihubungkan dari adanya keterkaitan pada back office, aplikasi dan networknya.

Tatkala ketiga hal tersebut tidak ada maka keterpaduanya sebatas kegiatan manual, konvensional dan tidak akan mampu menjakau secara holistik. Jauh dari apa yang dapat dikategorikan pelayanan prima.

Keterpaduan pelayanan prima dapat dikaitkan secara administrasi, pengoperasionalan, hingga penegakkan hukumnya. Sebagai contoh keterkaitan sistem e-government, e-banking dan e-policing akan saling terkait dalam pola-pola pelayanan dengan standar-standar prima. Kecepatanya, ketepatannya, keakurasianya, transparansinya, akuntabilitasnya, kemanfaatanya, kemudahanya dapat diukur dan ditunjukkan.

Sebagai contoh antara eKPT, dengan produk-poduk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor maupun pengemudi (eri/electronic reg ident) akan dapat digunakan sebagai : 1. Jaminan legitimasi keabsahan kepelilikan, 2. Fungsi kontrol/penegakkan hukum, 3. Forensik kepolisian, 4. Pelayanan prima yang : cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Tatkala ada eridanektp bisa untuk mendukung program pemerintah: ERP, ETC, EParking, eBanking (samsat online), ELE dan lain sebagainya.

PENUTUP

            Untuk memuju Kepolisian RI yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima bukanlah hal mudah dan membutuhkan waktu namun demikian yang terpenting disini adalah kemauan untuk mencapai hal tersebut serta diimbang dukungan baik dari pemerintah , sistem politik dan kebijakan pimpinan Polri sendiri .

Disamping itu Polri juga harus senantiasa mereformasi dirinya secara terus menerus mengingat tuntutan masyarakat serta situasi Kamtibmas yang senantioasa mengalami perobahan secara cepat dan tidak menentu. Untuk Itu Polri diharapkan mampu untuk menganalisa dan mengantisipasi segala bentuk ganguan kamtibmas baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi serta mampu membangkitkan peran serta masyarakat dalam menciptakan Siskamtibmas Swakarsa. Dalam organisasi Polri sendiri perlu diadakan pembenahan dan penerapa strategin seperti yang telah diuraikan diatas dan senantiasa mengevaluasi Kinerja dalam pembinaan  Sumber Daya Manausia Polri yang meliputi :

  • Kompensasi (finansial /non finansial )
  • Karier system
  • Pendidikan dan latihan
  • Disiplin kerja

Mekanisme koordinasi dalam organisasi

  • Mutual adjustment
  • Direct supervision
  • Standarisasi proses kerja
  • Standarisasi hasil kerja
  • Standarisasi kemampuan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!