Close

Oleh Chryshnanda DL

SISTEM ORGANISASI POLRI

Dalam organisasi Polri saat ini belum merupakan suatu organisasi yang mandiri dan independent baik dalam penegakkan hukum ataupun dalam  memberikan pelayanan  kepada masyarakat. Menurut Jend ( P ) Kunarto, mantan Kapolri, melihat ada tiga kemungkinan gradasi kemandirian Polri di waktu yang akan datang.

Pertama, mandiri penuh, yaitu yang berkewenangan menetapkan segala sesuatu dalam menegakkan hukum dan memelihara ketertiban, tanpa ada intervensi dari luar Polri. Kedua, mandiri dengan intervensi, yaitu kemandirian yang dibatasi berbagai koridor administrasi kenegaraan di alam demokrasi semu. Ketiga, mandiri semu, yang hanya dalam sebut-an saja, tetapi kenyataannya dalam kondisi terpasung.

Kemandirian  Polri sudah merupakan bagian dari proses perubahan dunia yang sekarang sedang terjadi.Proses tersebut sudah merupakan bagian dari ciri-ciri perubahan dunia kita sekarang, yang oleh “The Commission on Global Governance” disebut sebagai “Civil Global Society

Harapan Polri sebagai organisasi yang mandiri dan independent adalah sebagai berikut:

Organisasi yang utuh sebagai Kepolisian Nasional dari Mabes sampai ke Pospol, memberdayakan dan mendelegasikan wewenang yang lebih luas pada Polres sebagai komando (kesatuan) operasional dasar (KOD) Polres sebagi basic Police Unit atau komando operasional dasar yang akan langsung berhubungan dengan daerah otonomi tingkat II (Kabupaten  dan Kotamadya).

Polri harus aktif menindaklanjuti pernyataan Menhankam dan Inpres No.2 th 1999 tanggal 1 April 1999 terutama dalam pembaruan UU No.20 th 1981(UU ini dirubah menjadi UU Pertahanan Negara) , No.28 th 1997 yang perlu diluruskan adalah kekaburan istilah pertahanan dan keamanan, Angkatan Perang dan Polisi).

Polri mandiri  berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alat negara penegak hukum, sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai pembina teknis, koordinator dan pengawas Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Kapolri sebagai pimpinan Nasional tidak memiliki wewenang komando seperti seorang Panglima Militer. Seperti dinyatakan di atas bidang penyidikan oleh pejabat bawahan Kapolri tidak boleh “mengkomando” agar menahan seseorang atau melepaskan seorang tersangka yang bertentangan dengan  perUndang-Undangan  yang berlaku. Demikian pula Kapolda dst Kesatuan atasan dapat memberikan bantuan teknis, personil dan peralatan sebagai back up operation.

SISTEM OPERASIONAL POLRI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi operasionalnya dibidang penyidikan, penyidik Polri masih  diintervensi oleh instansi atau pejabat lain juga oleh atasan pejabat penyidik yang bersangkutan. Yang seharusnya penyidik dalam melaksanakan penyidikan tidak boleh mendapatkan penekanan dari pihak manapun termasuk oleh atasan yang bersangkutan. Dan belumlah berorientasi pada pelanggan yang dilayaninya tetapi berdasarkan program dan petunjuk – petunjuk baik secara teknis maupun pola pelaksanaannya (dari pusat/markas Besar ) yang kadang tidak sesuai dengan daerah operasional /tantangan yang dihadapi pada tingkat daerah.

Dibidang prevensi Polri kurang bekerja sama dengan Pemda, Instansi Pemerintah terkait, organisasi dan tokoh kemasyarakatan. Demikian pula hubungan kerja dengan angkatan perang atau TNI .Dan Polri masih kurang dalam mengembangkan pemolisian oleh masyarakat (comunity Policing ) . Saat ini masih pendekatan reacting policing( bergerak ataupun bertindak bila ada laporan atupun kejadian ) yang dalam kepolisian modern sudah ditinggalkan.

 

PEMBENAHAN ADM POLRI MENUJU PELAYANAN YANG PRIMA

Administrasi kepolisian RI adalah merupakan bagian administrasi negara dalam memberikan pelayanan ,perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat serta bagian dalam Criminal Justice System ( Preventif, preemtif dan represif ).

Polri sebagai administrasi negara atau administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan dan bukan orientasi bisnis, namun dalam berbagai hal perlu dilaksanakan pembenahan untuk menuju pelayanan Polri yang prima yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat mengangkat citra Polri serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat negara khususnya Polri.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diambil atau berdasarkan pemikiran David Osborne dan Ted Geabler dalam bukunya Reinventing Government (mewirausahakan Birokrasi) dalam melaksanakan pembenahan administrasi dalam menuju pelayanan Polri yang prima sesuai dengan pembenahan dengan prinsip-prinsip administrasi publik adalah sebagai berikut:

  1. Polri katalis: Mengarahkan ketimbang mengayuh ( memisahkan atara pemberian kebijakan dengan pelayanan)

Dalam tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Polri adalah yang berkaitan dengan   keamanan dan ketertiban masyarakat.Namun dalam hal ini Polri tentunya tidak dapat secara langsung ataupun menyeluruh bahkan secara cepat dalam memberikan layanan ini tanpa bantuan ataupun dukungan /partisipasi dari masyarakat .Oleh sebabitu peran serta masyarakat dalam menciptakan kamtibmas akan lebih efektif bila dapat dilaksanakan secara swakarsa(oleh masyarakat sendiri).

Hal tersebut juga akan membangkitkan kesetiakawanan dalam menghadapi ancaman hambatan dan gangguan yang berkaitan dengan kamtibmas .Sebagai contoh dengan pelaksanaan Siskamling, Penggunaan Satpam pada daerah perkantoran,kawasan industri ataupun perumahan.

Bila masyarakat mempunyai kemampuan menagani berbagai gangguan kamtibmas akan sangat membantu dalam proses penanganannya sebagai  contoh dengan adanya keberanian dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Kamtibmas dilingkungannya masyarakat berani menangkap pencopet ataupun penodong dsb. Namun hal ini juga perlu diarahklan oleh Polri bukan berarti berani menagkap dan langsung dihakimi seperti yang terjadi seperti sekarang ini nam,un masyarakat juga tahu dan mendukung akan adanya supremasi hukum .

Jadi dalam hal ini Polri tidak hanya senantiasa melayani ataupun menjaga namun dapat mengarahkan bangkitnya peranserta masyarakat akan kamtibmas swakarsa dan supremasi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut maka sistem reacting policing dialihkan menjadi comunity policing dengan lebih mengedepankan fungsi preventif dan Bimmas.

  1. Polri milik masyarakat

Ide/ gagasan bahwa Polisi semestinya tidak hanya menanggapi peristiwa-peristiwa kriminal, tetapi juga membantu warga memecahkan berbagai masalah yang menyebabkan timbulnya kejahatan” (David Osborne dan Ted Geabler :1999; 57 ).

Poliri adalah milik masyarakat dan untuk melayani masyarakat dari berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat terutama yang menyangkut masalah keamanan ,ketertiban dalam masyarakat ( kamtibmas ).Dalam menangani masalah kamtibmas ini bukanlah hanya tanggung jawab polri sebagai profesional tetapi juga merupakan tanggung jawab dan peran masyarakat terutama dalam hal pencegahan timbulnya gangguan kamtibmas. Misalnya dalam pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan ), adanya satpam (satuan pengaman) pada instansi perkantoran /industri/perumahan dsb, upaya penangakalan dan pencegahan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang meluas hingga menyebar ke sekolah-sekolah.

Polri dalam hal ini sebagai katalis melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak (baik kalangan pengusaha, tokoh masyarakat, orang tua murid dan guru,  tokoh agama dan instansi terkait lainnya) dan menghimpun berbagai potensi masyarakat yang mendukung hal tersebut serta menyediakan sarana latihan ataupun melaksanakan pembinaanya sehingga dalam menciptakan kamtibmas dilingkungan masing – masing dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Polri dapat bekerja sangat efektif bila masyarakat dapat menolong atau mengatasi berbagai masalah kamtibmasnya sendiri dibanding masyarakat yang selalu tergantung dari pengaturan atau pengawasan pihak lain. Pemberian wewenang kepada masyarakat tersebut tidak hanya merubah harapan dan membangkitkan kepercayaan tetapi biasanya juga memberikan soluisi-solusi yang lebih baik terhadap setiap masalah yang mereka hadapi.

  1. Polri yang kompetitif

Disini bukan kompetisi antara pemerintah dengan pihak swasta melainkan kompetisi versus monopoli. Dengan adanya kompetisi memaksa atau mengharuskan polri untuk merespon segala kebutuhan pelanggannya (yang dilayaninya /masyarakat).

Dalam kompetisi ini akan lebih bersifat transparan dan membangkitkan /menghargai adanya inovasi.Karena dalam kompetisi ini akan merupakan suatu seleksi alam yang akan mendukung dalam pelaksanaan tugas /pelayanan Polri kepada masyarakat. Dan dalam kompetiosi ini akan membangkitkan harga diri ataupun kebanggaan bagi anggota Polri dalam pel;aksanaan tugas karena dengan adanya kompetisi ini berarti pengembangan karier dalam organisasi . kemampuan serta berdasarkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Dan dari kompetisi ini akan mendorong anggota Polri untuk terus menumbuh kembangkan kemapuan baik secara teknis ataupun materiil untuk  perorarngan atau kesatuan dalam memberikan pelayanan serta senantiasa mencari solusi terbaik dan inovasi baru yang lebih diterima ataupun dipahami oleh masyarakat.

  1. Polri yang digerakan oleh misi

Polri dalam mencapai tujuan organisasinya bukan hanya membuat petunjuk pelaksanaan (juk lak )ataupun petunjuk teknis ( Juk nis ) saja melainkan juga menentukan visi dan misinya. Sehingga anggota Polri bukan saja sebagai obyek yang hanya melaksanakan petunjuk dan arahan dari atasan/dari pusat/ Mabes (markas besar saja melainkan ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensinya serta dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.Hal tersebut akan membangkitkan motivasi dan inovasi bagi anggota Polri serta tumbuuh dan berkembangnya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki organisasi Polri dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk (terdiri berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama,kepulauan dsb). Keunggulan dan keuntungan Polri yang digerakan oleh misi ketimbang yang digerakkan oleh peraturan adalah sebagai berikut :

  1. Polri yang digerakkan oleh misi akan lebih efisien .
  2. Polri yang digerakkan oleh misi juga lebih efektif dan mendatangkan hasil yang lebih baik.
  3. Polri yang digerakkan oleh misi akan lebih inovatif.
  4. Polri yang digerakkan oleh misi akan lebih fleksibel.
  5. Polri yang digerakkan oleh misi akan mempunyai semangat lebih tinggi.
  6. Dalam bidang anggaran yang digerakkan oleh misi memberikan dorongan kepada setiap anggota untuk menghemat uang.
  7. Anggaran yang digerakkan oleh misi membebaskan sumber-sumber daya untuk menguji berbagai gagasan baru.
  8. Anggaran yang digerakkan oleh misi memberikan otonomi kepada para manajer yang diperlukan untuk merespon setiap kondisi lingkungan yang berubah.
  9. Anggaran yang digerakkan oleh misi menciptakan lingkungan yang dapat diramalkan (forecasting).
  10. Anggaran yang digerakkan oleh misi menyederhanakan proses anggaran.
  11. Polri yang Berorientasi hasil

Polri sebagai pelayan masyarakat hendaknya berorientasi kepadea pelanggan / apa yang menjadi harapan masyarakat .Disamping itu Polri juga hendaknya mengetahui secara pasti apa yang terjadi dal;am masyarakat.

Untuk mencapai atau berorientasi pada hasil maka Polri perlu atau hrus melaksanakan pengukuran kinerja atau hasil yang dicapai ataupun yang akan dicapai. Adapun  pentingnya pengukuran hasil adalah :

  1. Apa yang terukur terlaksana ?
  2. Dengan mengukur hasil dapat membedakan keberehasilan dengan kegagalan.
  3. Jika tidak dapat melihat keberhasilan maka juga tidak dapat menghargai keberhasilan.
  4. Jika tidak bisa menghargai keberhasilan mugkin malah menghargai kegagalan.
  5. Jika tidak dapat melihat keberhasilan maka juga tidak dapat belajar darinya.
  6. Jika tidak dapat melihat kegagalan maka juga tidak dapat membetulkannya.
  7. Jika tidak dapat menunjukkan keberhasilan maka tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

Polri harus melakukan manajemen kinerja (performance management ) pada pelaksanaan tugas atau pekerjaan polri untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang harus dicapai dan bagaimana hal itu dicapai serta bagaimana mengatur orang dengan cara yang dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan. Proses tersebut meliputi :

  1. Tujuan dan stategi .
  2. Pembatasan organisasi.
  3. Penentuan sasaran.
  4. Pelatihan dan pemberian arahan.
  5. Pelatihan ketrampilan.
  6. Penggajian berdasarkan kinerja.
  7. Pelatihan dan pengembangan.
  8. Polri Berorientasi pelanggan (memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi)

Keberhasilan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bukanlah ditentukan oleh Polri sendiri melainkan ditentukan oleh masyarakat (yang dilayaninya).

Oleh karena itu Polri untuk mendapatkan dukungan atau legitimasi dari masyarakat harus berupaya bagaimana untuk memuaskan atau menyenangkan masyarakat yang dilayaninya karena adanya organisasi Polri adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pendekatan Polri kepada masyarakat adalah mutlak terutama kepada para tokoh dan pemukanya sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat didengar dan dipahami serta dalam memberikan pelayanan senantiasa dimonitor, dievaluasi, diukur, dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan terus menerus.

Keunggulan ataupun keuntungan Polri menggunakan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan adalah sebagai berikut:

  1. Sistem berorientasi pada pelanggan memaksa pemberi jasa (Polri ) untuk dapat bertanggung jawab kepada pelanggannya.
  2. Sistem berorientasi pada pelanggan mendepolitisasi keputusan terhadap pilihan pemberi jasa.
  3. Sistem berorientasi pada pelanggan merangsang lebih banyak inovasi.
  4. Sistem berorientasi pada pelanggan memberi kesemp-atan kepada orang untuk memilih diantara berbagai macam pelayanan.
  5. Sistem berorientasi pada pelanggan akan lebih efektif dan efisien karena dapat tepat pada sasaran sesuai yang dibutuhkan oleh pelanggan.
  6. Sistem berorientasi pada pelanggan mendorong pelanggan (masyarakat ) ikut berperanserta dalam membantu tugas Polri.
  7. Sistem berorientasi pada pelanggan menciptakan peluang yang lebih besar bagi terciptanya keadilan.
  8. Polri yang Bersifat wirausaha

Polri sebagai organisasi publik yang bersifat nirlaba namun  dengan segala inovasi dan pemberdayaan sumber daya yang ada dapat diupayakan untuk mendapatkan penghasilan melalui cara – cara yang bukan korupsi, kolusi , nepotisme ataupun pungli melainkan memberikan suatu jasa ataupun pemberian sarana dan fasilitas dalam mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban swakarsa (sis kamtibmas swakarsa ).

Sebagai contoh Polri mengembangkan sistem manajemen keamanan industri (Industrial security) yang ditujukan pada para pengusaha (Polri dalam hal ini berhak untuk mendapatkan royaltinya) ataupun Polri menawarkan pelatihan dan  menyediakan sarana serta prasarana bagi satpam, Polri memberikan latihan ataupun pengamanan atas berbagai teror dan ancaman (peledaka bom ) dsb.

Sehingga Polri tidak hanya berdiam diri tetapi senantiasa mencari hal baru ataupun mampu melihat jauh kedepan untuk dapat mengantisipasi berbagi hal yang menyangkut kamtibmas maupun yang berkaitan dengan Ideologi,politik,ekonomi, sosial budaya .

  1. Polri yang Bersifat antisipatif (mencegah dari pada mengobati )

Untuk masa sekarang ini Polri harus mampu melihat ataupun menganalisa segala sesuatu yang terjadi untuk membuat suatu strategi ataupun tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas operasional maupun dalam pembinaan .

Karena tanpa kemampuan menganalisa ataupun membuat antisipasi terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi khususnya yang berkaitan dengan gangguan kamtibmas otomatis Polri tidak dapat atau tidak memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dengan tajamnya analisa baik melalui Intelejen dasar, kalender kamtibmas, ancaman faktual, police hazard, maupun faktor korelatif kriminogen serta faktor yang mempengaruhi baik dari intern maupun ekstern Polri akan dapat membantu dalam menentukan kebijakan ataupun perencanaan yang tepat untuk mencegah ataupun mengantisipasi.

Dengan kemampuan mencegah akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan layanan kepada masyarakat tanpa harus memakan biaya ataupun korban yang cukup banyak dan mahal.

Upaya – upaya tersebut dapat dilakukan melaui : Pemolisian oleh masyarakat (comunity Policing ), pengedepanan fungsi preventif dan preemtif serta fungsi Bimmas Polri. Yang tentu7nya dikaitkan dengan pembuatan perencnaan strategis ( yang meliputi : analisis situasi internal dan eksternal, identifikasi isu-isu kunci yang dihadapi organisasi, definisi dari misi yang mendasar dari orgtanisasi, pengungkapan sasaran dasar organisasi, penciptaab visi : seperti apa keberhasilan itu, pengembangan stategi untuk mewujudkan visi dan sasaran, pengembangan jadwal dari sasaran tewrsebut, pengukuran dan evaluasi dari hasil ) yang dilaksanakan untuk jangka pendek, jangka sedang maupun jangka panjang baik untuk poperasional yang bersifat rutin ataupun khusus.

  1. Polri yang Desentralisasi

Dalam menuju Polri yang mandiri salah satu sasarannya adalah Polri yang utuh dari Mabes sampai tingkat pos polisi dan Polri tetap dalam bentuk polisi nasional mengingat negara RI adalah negara kepulauan yang terpisah pisah dan dengan adanya polisi nasional akan mempermudah dalam memberikan back up ataupun pergeseran pasukan. Namun dalam pelaksanaan Komando operasional ( KOD ) tetap dilaksanakan pad tingkat Polres (atau ) Kepolkisian pada kota madya ataupun kabupaeten karena Polres merupakan satuan kepolisian yang terdepan dan terlengkap unsur ataupun fungsi dan bagian-bagiannya.

Dengan KOD pada tingkat polres berarti adanya kewenangan ataupun otonomi dari polres untuk memberikan pelayanan yang prima kep[ada masyarakat, karena polres yang lebih mengetahui dan memahami tingkat kebutuhan ataupun ancaman serta gangguan kamtibmas yang da di darerahnya.

Dengan Polres sebagai KOD berarti bukan lagi tersentralisasi baik dari Polda (kepolisian daerah/ kepolisian tingkat bpropinsi ) ataupun tingkat pusat / mabes (markas besar ). Adapun keuntungan dan keunggulan Polri dengan pendekatan terdesentralisasi adalah sebagai berikut :

  1. Polri akan jauh lebih fleksibel dan dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuihan pelanggan (masyarakat ) yang senantiasa berubah.
  2. Polri akan lebih efektif dari pada Polri yang menggunakan pendekatan sentralisasi.
  3. Polri akan lebih inofatif dari pada Polri yang menggunakan pendekatan sentralisasi.
  4. Polri akan menghasilkan semangat kerja yang lebihtinggi, lebih banyak komitmen, dan lebih besar produktifitas.

Disamping itu dengan sistem atau pendekatan terdesentralisasi akan merubah dari hierarki menuju manjemen partisipatif dan team kerja yang efektif dan efisien.

  1. Polri yang Berorientasi pasar

Di era globalisasi sekarang ini dalam memberikan jasa atau pelayanan kepada masyarakat Polri hendaknya melihat atau berorientasi pada pasar (apa yang menjadi harapan atau tuntutan masyarakat / apa yang sedang menjadi trend di masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah – masalah Kamtibmas).Berkaitan dengan hal tersebut  Polri tidak hanya sebagai satu – satunya badan yang memonopoli dalam pemberian pelayanan bidang keamanan tetapi Polri juga menjadi fasilitator ataupun pemberi sarana dan prasarana kepada masyarakat untuk ikut serta menumbuh kembvangkan Siskamtibmas Swakarsa (Comunity Policing) .

Untuk dapat mencapai hal tersebut diatas tentunya Polri tidak dapat semata-mata menggunakan sistem komando / bergaya komando tradisional (seperti pada militer) karena Polri bukan militer yang dihadapi adalah masyarkatnya yang harus dilayani dan dilindungi namun demikian bukan berarti tidak menegakkan hukum ataupun menindak yang melakukan pelanggaran ataupun yang mengganggu atau membahayakan stabilitas Kamtibmas .

Dengan menggunakan mekanisme pasar Polri diharapkan akan lebih kompetitif, mendukuyng pelanggan untuk membuat pilihan dan mengkaitkan sumber daya secvara langsung kepada hasil yang dicapai.

Polri tidak bisa lagi hanya berdasarkan program atau administratrif yang mempunyai kelemahan –kelemahan jika dibandingkan yang berorientasi pada pasar :

  1. Program dikendalikan oleh pemerintah ataupun pihak eksekutif dan bukan dikendalikan oleh pelanggan sehingga program tersebut tidak merespon dari apa yang dituntut atau dibutuhkan oleh pelanggan.
  2. Program digerakkan oleh politik bukan oleh kebijakan sehingga Polri seolah –ol hanya sebagai alat politik pemerintah bukan lagi sebagai alat negara pelayan dan pelindung masyarakat.
  3. Program tidak swa – koreksi .Ketika program gagal yang dianggap paling tahu hanya manajer karena mereka tidak menguklur hasilnya.
  4. Program jarang mencapai skala kebutuhan untuk membuat dampak yang berarti.
  5. Program biasanya menggunakan perintah, hal ini dapat mengarah adanya intervensi yang mempengaruhi independensi Polri khususnya pada bidang penyidikan yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun  termasuk oleh Ka Polri sekalipun.

Mengkritik program bukan berarti bersikukuh bahwa pasar selalu lebih baik. Untuk bekerja lebih efektif dan adil pasar membutuhkan sejumlah unsur (penawaran, permintaan, aksebiliutas, informasi, peraturan, penjagaan ). Jika unsur tersebut tidak ada akan lebih baik tetap dengan mekanisme administratif. (bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!