Close

Oleh Chryshnanda DL

KONDISI PELAYANAN POLRI SAAT INI

Pelayanan Polri pada umumnya masih belum memuaskan masyarakat karena prosedur yang berbelit belit ,pemberian pelayanan yang lambat dan sering dengan biaya yang mahal .Keadaan pelayanan tersebut menyenangkan berbagai kendala dalam berbagai kehidupan terutama yang menyangkut keamanan  dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Kondisi seperti itu jelas tidak kondusif dan mengakibatkan kurangnya peran serta  masyarakat dalam menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas yang swakarsa.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi administrasi negara (Kasim Azhar ,1998: 9-11) yang dikaitkan dengan sistem administrasi kepolisian :

  1. Derajat sentralisasi yang terlalu tinggi.

Dalam sistem manajemen Polri saat ini adalah sangat sentralistik segala sesuatunya ditentukan oleh pusat (markas besar Polri),sebagai contoh mulai dari perekrutan ,pendidikan dan latihan, pembinaan karier, pembinaan operasional, pembinaan personel dsb sehingga terjadi suatu penyimpangan –penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang sulit untuk dikontrol ataupun dikendalikan karena keterlibatan pejabat pada tingkat pusat.

Pada tingkat daerah hanya sebagai penerima ataupun sebagai pengguna yang kadang sumber daya yang diberikan tidak sesuai dengan standart yang dibutuhkan ataupun diperlukan dalam pelaksanaan operasionalnya.

Dalam pembinaan karier yang tidak jelas standarisasinya sehingga setiap pejabat setiap saat bisa dipindahkan ataupun dimutasikan tanpa alasan ataupun penilaian kinerja yang jelas, sehingga mengakibatkan adanya savety player para pejabat Polri (hanya mencari selamat saja tanpa memikirkan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dsb).

Karena segala sesuatunya diatur dari pusat maka timbul suatu bentuk –bentuk loyalitas keatas yang berlebihan sehingga sering terjadi suatu intervensi- intervensi baik dari dalam Polri ataupun dari luar Polri sendiri , Hal tersebut sangat mempengaruhi independensi Polri sebagai pelayan masyarakat khususnya dalam menegakjkan hukum.

Dan masih banyak lagi bentuk –bentuk  penyimpangan dan penyelewengan akibat pengaruh sentralistik yang begitu besar dalam sistem manajemen Polri kususnya yang berkaitan dengan KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme).

  1. Sistem anggaran yang tidak baik

Dalam sistem anggaran yang tidak sesuai dengan DUP (daftar usulan Proyek) dan Duk (daftar usulan kegiatan) yang diusulkan dari bawah dan anggaran yang diberikan adalah berdasarkan apa yang ada ataupun yang sudah ditentukan dari mabes Polri sehingga apa yang dibuat dalam program kerja baik DUP ataupun DUK nya seolah-olah hanya untuk formalitas ataupun hanya untuk perwabku (pertanggung jawaban keuangan saja).

Demikian juga dalam penerimaan anggaran selalu ada pemotongan baik dari tingkat Mabes  sampai tingkat polres sehingga yang terpenting adalah hitam diatas putih guna pertanggung jawabab keuangannya.Atau bahkan sama sekali tidak menerima anggaran namun tetap membuat laporan perwabkunya (pertanggung jawaban keuangan ).

Dalam membuat anggaran Polri belum dapat menunjukan accountabilitas publik yang baik sehingga dalam pelaksanaan tugas operasional banyak menggunakan dana non budjedter yang tidak terdeteksi ataupun terkontrol  dengan baik.

  1. Sulit mencari titik temu dalam sistem perancanaan yang memakai pendekatan kombinasi dari atas ke bawah ( top down )atau dari bawah ke atas (bottom up ).

Sistem perencanaan yang ada sekarang ini tidak jelas apa yang direncanakan ataupun tidak berdasarkan dengan ancaman tantangan dan hambatan yang dihadapinya sehingga yang terjadi saat ini Polri kadang dikejutkan oleh hal-hal yang baru dan tidak terduga sehingga kesulitan dalam menangani ataupun mengatasinya. Sebagai contoh dalam kasus Glodok menunjukan perencanaan yang tidak baik sehingga terjadi saling menyalahkan dan saling melempar tanggung jawab atas kejadian yang terjadi dan akaibat yang dapat ditimbulkan sama sekali tidak bisa dideteksi dalam perencanaan opersional tersebut  dan pada saat terjadi kerusuhan Polri seolah olah hanya sebagai pemadam kebakaran yang terlambat datang.

Perencanaan yang dibuat saat ini atas dasar perintah dari atasan sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ancaman tantangan dan hambatan yang sedang dihadapi di daerah sebagai contoh operasi Kamtibcar lantas(keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas) mulai dari tingkat mabes sampai tingkat polres. Untuk daerah lintas Jawa Sumatra memang benar bagaimana dengan Indonesia bagian timur ,ataupun daerah – daerah kepulauan dan perairan ,namun tetap saja dilaksanakan meskipun tidak sesuai dengan kondisi dan situasi daerah nya.

Dan yang lebih sulit lagi adalah usulan ataupun masukan dari bawah ataupun daerah yang semestinya digunakan dalam membuat perencanaan ataupun strategi stategi kebijakan dalam organisasi Polri,tidak digunakan ataupun bahkan tidak diberi kesempatan sama sekali dsb.

  1. Administrasi kepolisian sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang birokratis yang menekankan pada pengaturan semua kegiatan berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan (rules driven).

Hal tersebut tentunya akan sangat menghambat gerak organisasoi dalam memberikan respon yang menjadi tuntutan daripada masyarakat.Dan dengan pendekatan birokratis akan terasa lama dan berbelit – belit dalam menyelesaikan permasalahan ataupun dalam memberikan pelayanan.

Selain itu, ditinjau dari sumber daya Polri saat ini:

  1. sistem pembinaan personel

Dalam organisasi Polri bagian Personel adalah bagian yang sangat menentukan dalam perekrutan hingga pemensiunan anggota Polri . Dan sistem pembinaan Sumberdaya manusia belumlah menggunakan sistem yang memadai ( belum adanya sistem penilian kinerja, pengembngan karier belum berdasarkan kemampuan /prestasi kerja, Pendidikan dan pelatihan bukan untuk meningkatkan kinerja melainkan untuk mengembangkan karier dsb) Sehingga mengakibatkan suatu bentuk-bentuk loyalitas (adanya KKN ) ataupun intervensi  pada bagian tersebut terutama dalam perekrutan maupun pembinaan karier (penempatan ) belum berdasarkan standart /sistem penilainan kinerja  dan pembinaan.

  1. Jumlah personel

Bila ditinjau dari jumlah personel yang kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang dilayaninya (ukuran standart PBB adalah 1: 500 polisi dibandingkan dengan jumlah masyarakatnya). Di Indonesia kurang lebih 1: antara 2000 untuk jumlah polisinya bila dibanding dengan jumlah masyarakat yang dilayaninya.

 

  1. Perekrutan personel

Dalam perekrutan personil pelaksanaannya semua lewat Mabes Polri (terlalu sentralistik ), sehingga standarisasi personel yang dibutuhkan tidak sesuai dengan ancaman atau tantangan yang akan dihadapinya.Disamping itu masih terlalu banyaknya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dalam menangani perekrutan personel ini (adanya unsur-unsur KKN /korupsi kolusi dan nepotisme). Disamping itu masih adanya intervensi dari pihak luar /dari dalam organisasi Polri sendiri

  1. Pendidikan dan latihan

Dalam pendidikan dan latihan Polri saat ini masih banyak diwarnai gaya –gaya pendidikan militeristik yang bertentangan atau tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian.Disamping itu dari para pelatih atau instruktur yang kurang profesional atau kurang terampil dalam membina dan mendidik para siswa tersebut.Adanya image negatif dalam pembinaan karier bahwa yang kasus atau bermasalah lembaga pendidikanlah tempatnya sehingga banyak oran-orang yang tidak sesuai dalam pendidikan dan latihan ditugaskan atau ditempatkan dilembaga pendidikan dan latihan tersebut. Dan pendidikan dan pelatihan masih diorientasikan untuk pengembangan karier yang seharusnya untuk meningkatkan kinerja sehingga menimbulkan berbagi upaya (KKN) untuk masuk /mengikutinya.

  1. Pembinaan karier/penempatan/penugasan

Dalam penempatan personel pada jabatan tertentu bukan berdasar standar yang benar tetapi berdasar siapa yang dikenal ,siapa yang memberi imbalan dsb.Sehingga accountabilitas maupun kemampuan serta motivasi dalam memberikan pelayanan kadang menyimpang dari tugas dan wewenangnya.

Dalam organisasi Polri masih adanya jabatan basah dan jabatan kering (walaupun untuk pangkat dan pembinaan karier meningkat namun belum tentu dikatakan baik atau bahkan merasa dibuang/ditempatkan pada bagian kering).Dan dalam penempatan tidak ada kriteria atau penilian kinerja yang jelas sehingga para pejabatnya setiap saat bisa diganti ataupun dipindah yang mengakibatkan para pejabat tersebut bertindak atau mencari selamat sendiri (savety player ).

Penindakan pada personel atau anggota yang bersalah tanpa suatu pembinaan yang jelas sehingga bagi yang bersangkutan merasa frustrasi (tanpa penindakan atau hukuman yang jelas sehingga kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukannya tak terampun ).

Penempatan personel di lembaga pendidikan, bagi  anggota yangv bermasalah ataupun yang hanya mencari pangkat sebagai batu loncatan. Hal tersebut jelas mempengaruhi hasil didik dan motifasi siswa pada lembaga tersebut.

 

  1. Sistem pembinaan materiil logistik dan keuangan

Dalam sistem pembinaan logistik dan keuangan yang tidak jelas dan tidak transparan sehingga pada bagian logistik selalu ada penyimpangan ataupun penyelewengan baik dari pengadaan penerimaan sampai penyaluran .

Dukungan logistik yang kurang memadai atau yang dimiliki Polri saat ini sangat jauh dari yang ideal contohnya dukungan bensin patroli yang hanya tujuh liter perhari itupin kadang tidak turun ,biaya perawatan kendaraan yang tidak jelas ada ataupun tidak, terutama yang berada di daerah sangat memprihatinkan baik untuk transportasi, maupun komunikasi maupun alat khusus kepolisian adalah masih sangat sederhana dan terkesan seadanya. Dalam penaganan huru-hara/demonstrasi ataupun unjuk rasa alat perlengkapan pengendalian massa (dalmas ) sangat terbatas dan sederhana.Dan masih banyak yang lainnya.

Dukungan keuangan dalam pelaksanaan operasional sangat minim contohnya biaya penyidikan hanya berkisar Rp 50.000,-dan untuk perkara yang berat hanya mencapai Rp 250.000,- bisa dibayangkan untuk dukungan ATK (alat tulis kantor guna mendukung proses penyidikan ) yang harus dipenuhi sendiri atau ada hanya sebagian kecil saja yang diterima tiga bulan sekali. Dukungan operasi khusus kepolisian yang diterima pada saat operasi sudah selesai itupun dalam kondisi yang sudah dipotong utuk keperluan yang tidak jelas. (bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!